Singaraja – Jumat (03/11), bertempat di Taman Nasional Bali Barat, 4 Tim yang terdiri dari Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Penilaian, Penilai Pemerintah di Lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan PKN STAN melakukan penilaian sumber daya alam berupa hutan konservasi. Penilaian hutan konservasi bukan hanya menghitung jumlah stok kayunya saja. Namun,  mempertimbangkan juga nilai-nilai  ekonomi  yang tercermin dalam fungsi hutan tersebut. Maka, mengenali, mengidentifikasi, dan mengkuantifikasi jasa “tak berwujud” yang dihasilkan oleh hutan merupakan hal yang sangat penting, terutama ketika degradasi hutan  menjadi  concern.  Pembuat  kebijakan  dan  peneliti  di  berbagai  negara,  termasuk Indonesia,  sedang  terus  mendorong  peningkatan  pemahaman  dan  pengakuan  nilai  jasa ekosistem ini.

Indonesia  adalah  negara  megabiodiversitas.  Negara megabiodiversitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kekayaan hayati suatu negara yang melimpah. Indonesia terkenal sebagai negara megabiodiversitas kedua terbesar di dunia, setelah Brasil. Posisi geografis di garis tropis dan geologis tempat pertemuan lempeng, membuat Indonesia memiliki ragam bahan kehidupan dan menghasilkan banyak mineral. Ada 17 negara yang masuk kategori megabiodiversitas. Suatu negara disebut negara dengan keanekaragaman hayati tinggi jika memiliki paling sedikit 5.000 spesies tumbuhan endemik dan ekosistem perairan.

Biodiversitas adalah keseluruhan genetika, spesies, dan ekosistem yang ada di suatu kawasan. Indonesia juga memiliki 500 lebih kawasan konservasi, utamanya hutan konservasi seluas 21,9 juta hektar habitat flora dan fauna. Fungsi hutan tidak hanya sebatas sebagai habitat bagi flora dan  fauna  saja,  namun  juga  jasa  ekosistem  yang  mendukung  kesejahteraan  manusia  dan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai peningkatan pemahaman dan pengakuan nilai jaga ekosistem, Indonesia perlu merealisasikan nilai jasa ekosistem yang terkandung dalam hutan  konservasi.  Penilaian hutan konservasi yang dilakukan secara akuntabel dengan metodologi yang tepat akan menghindari nilai yang over maupun undervalue. Penilaian yang komprehensif penting untuk  perumusan  kebijakan  yang  efektif  dalam  menjaga  keberlanjutan  sumber  daya  alam Indonesia. Piloting penilaian sumber daya alam berupa hutan konservasi pada Taman Nasional Bali Barat dengan  melibatkan  penilai  pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah,  serta  tenaga  ahli  bertujuan untuk menjamin bahwa hasil penilaian yang lebih akurat. 

Kegiatan yang dilaksanakan selama lima hari di Taman Nasional Bali Barat ini diharapkan dapat menggali potensi perbaikan standar penilaian sumber daya alam berupa hutan konservasi yang sudah ada. Serta mendiskusikan ketergunaan hasil penilaian dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan konservasi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menambah  pengetahuan  dan  pengalaman  penilai  pemerintah  dalam  menentukan  jasa ekosistem dan melaksanakan penilaian sumber daya alam berupa hutan konservasi. Selain itu pelaksanaan  piloting  secara  khusus  dilaksanakan  untuk  mendapatkan  Nilai wajar aset individu dan ekosistem serta Nilai ekonomi jasa lingkungan hutan.