Sidoarjo - “Waktu penyampaian dan validitas data dalam penyusunan laporan keuangan harus akurat serta tepat waktu,” tutur Hendri Daniel Tobing Kepala Bagian Umum Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur. Hendri menuturkan hal tersebut dalam acara pembukaan asistensi penyusunan  laporan  keuangan dan barang milik negara tingkat wilayah tahun anggaran 2014. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo pada (26/1). Tujuan kegiatan ini agar dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik negara tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) berjalan dengan baik dan benar sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1).

Menurut Hendri, penyampaian laporan keuangan tidak hanya berprinsip tepat waktu penyampaian,  tetapi harus memperhatikan validitas data.  Hal ini dilakukan sebagai salah satu usaha untuk mempertahankan opini Laporan Keuangan Kementerian Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),  yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah ini adalah bagian dari proses penyusunan laporan keuangan Kementerian Keuangan, yaitu dimulai dari UAKPA pada KPKNL, UAPPA-W pada kanwil dan UAPPA-E1 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Kegiatan asistensi di KPKNL Sidoarjo diikuti oleh seluruh KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur, Kanwil DJKN Kalimantan Timur, dan Kanwil DJKN Bali Nusa Tenggara. Peserta yang hadir mewakili satker kanwil/KPKNL adalah Kepala Subbagian Keuangan/Umum dan operator Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA) serta operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Sekretariat DJKN diwakili adalah staf Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan. Untuk kelancaran proses penyusunan ini juga dihadirkan narasumber dari Biro Perencanaan dan Keuangan  Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.   

Dalam kesempatan lain,  Heru Ismanto dari Biro Perencanaan Keuangan mengungkapkan  beberapa permasalahan dan kendala yang timbul dalam penyusunan laporan keuangan DJKN. Ia menjelaskan tantangan berat untuk mempertahankan opini WTP menuju laporan keuangan berbasis akrual. DJKN harus melakukan langkah-langkah strategis dalam kebijakan akuntansi akrual terkait pendapatan piutang negara dan bea lelang, pembenahan adminstrasi outstanding piutang negara, izin Pejabat Lelang  Kelas II dan security paper yang belum ada dalam mata anggaran penerimaan laporan keuangan, dan penggunaan Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) pada bendahara penerimaan. Menurutnya permasalahan tersebut harus segera diselesaikan karena berpengaruh pada penyusunan laporan.

Acara asistensi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan serupa yang diselenggarakan oleh Sekretariat DJKN di beberapa lokasi yaitu Batam dan Surakarta pada 19 - 23 Januari 2015 serta Sidoarjo, Bogor, dan Manado pada 26 - 30 Januari 2015.  (humas-yudi NJ)