Mojokerto - (13-14/08), Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo  menyelenggarakan Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang kepada Satuan Kerja di wilayah kerja KPKNL Sidoarjo. Bertempat di Aula Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI di Mojokerto, sosialisasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman pengguna layanan akan tugas dan fungsi DJKN/KPKNL Sidoarjo ini dihadiri oleh para perwakilan Satuan Kerja yang terbagi dalam dua waktu (hari), dengan peserta yang berbeda di setiap harinya.

Pada hari pertama, acara sosilaisasi dibuka langsung oleh Agus Sugiarto selaku Kepala KPKNL Sidoarjo. Dalam pembukaannya Agus mengawalinya dengan penyampaian pentingnya peningkatan budaya integritas melalui pengendalian gratifikasi dan penanganan pengaduan di lingkungan kerja. “Bapak/Ibu, saya berharap kita semua dapat menjaga integritas secara bersama-sama, karena apabila integritas kita ciderai, maka proses bisnis tidak akan berjalan sesuai dengan ketentuan,” ujar Agus.  Peran serta dari para pengguna layanan untuk mendukung peningkatan budaya integritas di lingkungan KPKNL Sidoarjo, antara lain dengan tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai KPKNL Sidoarjo serta melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran ke saluran pengaduan yang tersedia. Selanjutnya terkait dengan tema sosialisasi, Agus menyampaikan agar pengelola aset mengubah mindset yang sebelumnya sebagai administrator dan hanya fokus pada penertiban administrasi menjadi assets manager yang bisa mengelola aset agar dapat menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Usai pembukaan, acara dilanjutkan oleh Benedictus Deni Wahyudi, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) yang menyampaikan materi sosialisasi pertama, yaitu tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Deni memberikan pemahaman lebih luas terkait asset manager. Meskipun tetap mengutamakan ketertiban administrasi, fisik, dan hukum BMN, pengelola aset saat ini difokuskan untuk mengubah paradigmanya. Paradigma dimaksud adalah dengan mengoptimalkan aset agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dengan penggunaan tertinggi dan terbaik (highest and best use), agar aset dapat dikelola hingga memberikan kontribusi PNBP dan sebagai pusat pendapatan (revenue center), serta agar pengelolaan aset dapat ter-reduksi biayanya hingga memberikan efisiensi penggunaan belanja dalam pengelolaan BMN (cost efficiency). Beberapa skema pemanfaatan BMN yang dapat digunakan untuk pengelolaan aset, antara lain Sewa, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna (BGS/BSG), serta Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI).

Pada kesempatan berikutnya, pelaksana Seksi PKN, Diah Safitri Putri Widiarti, memaparkan materi terkait Tatacara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN. Pemindahtanganan dimaksud adalah pengalihan kepemilikan BMN. Diah menyampaikan bahwa terdapat beberapa bentuk pemindahtanganan, antara lain yaitu Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, maupun Penyertaan Modal Pemerintah Pusat. Pada prinsipnya, BMN yang tidak diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah negara, dapat dilakukan pemindahtanganan. Adapun BMN yang dapat dilakukan pemindahtanganan, yaitu BMN yang sebelumnya telah ditetapkan status penggunaannya (PSP), kecuali untuk BMN yang tidak memerlukan PSP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan berlanjut dengan pemaparan tentang Pelayanan Lelang Non Eksekusi BMN/D oleh Pelelang Ahli Muda, Muhamad Farid Wajdi. Satuan Kerja selaku pemohon lelang/penjual dapat mengajukan lelang atas objek lelang yang berwujud atau tidak berwujud. Adapun alur proses lelangnya, dimulai dengan pemohon lelang mengajukan permohonan lelang ke KPKNL, dilanjutkan dengan pengumuman melalui surat kabar serta penyetoran uang jaminan lelang oleh peserta lelang. Ketika pelaksanaan lelang, peserta lelang yang menawar paling tinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang. Adapun batas waktu pelunasan lelang bagi pemenang lelang, yaitu 5 (lima) hari kerja. Apabila telah dilakukan pelunasan, hasil lelang akan disetorkan ke penjual serta bea lelang akan disetorkan ke kas negara. Kemudian, pemohon lelang akan mendapatkan Salinan Risalah Lelang serta pembeli lelang mendapatkan kwitansi dan/atau Kutipan Risalah Lelang atas pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan.

Acara sosialisasi beranjak ke materi Piutang Negara  yang disampaikan oleh Yoyok Santoso selaku Kepala Seksi Piutang Negara. Yoyok menjelaskan tentang materi Penyelesaian dan Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Untuk penyelesaian piutang negara/daerah, Yoyok menjelaskan tentang syarat-syarat penyerahan piutang, penerimaan piutang, sampai dengan proses pengurusan piutang yang dilaksanakan oleh KPKNL atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Untuk penghapusan piutang, Yoyok memaparkan tentang penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak. Penghapusan secara bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang negara/daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih negara/daerah. Sementara penghapusan secara mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang negara/daerah setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih negara/daerah. Penghapusan piutang negara/daerah dapat dikecualikan di antaranya dalam hal piutang negara/daerah yang pengurusannya diatur dalam undang-undang tersendiri, piutang negara/daerah tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara, serta ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud, diatur oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Untuk hari kedua, sosialisasi dilaksanakan sebagaimana acara di hari pertama dengan peserta sosialisasi yang berbeda. Di hari kedua, acara sosialisasi juga didahului dengan penyampaian tentang budaya anti gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang kali ini disampaikan oleh Penyuluh Anti Korupsi, Benedictus Deni Wahyudi. Deni menyampaikan akan pentingnya untuk membentengi diri dari budaya gratifikasi, terutama sebagai pemberi pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan publik, pelaksanaan gratifikasi dapat menyebabkan diskriminasi pelayanan. Untuk itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan berkewajiban untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, melaporkan penolakan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), dan melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak melalui UPG atau secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti halnya yang disampaikan Kepala KPKNL Sidoarjo, Deni juga meminta agar para pengguna layanan KPKNL Sidoarjo dapat turut serta mendukung peningkatan budaya integritas di lingkungan KPKNL Sidoarjo, yang antara lain dengan tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai KPKNL Sidoarjo serta melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran ke saluran pengaduan yang tersedia.

(Seksi HI, KPKNL Sidoarjo)