Jakarta, 06/04/2026 Kemenkeu – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tetap solid dan mampu menjadi shock absorber di tengah ketidakpastian geopolitik global. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Senin (6/4), Menkeu memaparkan kinerja positif ekonomi nasional yang didukung oleh pertumbuhan penerimaan negara yang kuat pada triwulan I 2026.

Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun, atau tumbuh 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan pendapatan ini utamanya didorong oleh sektor perpajakan yang menunjukkan kualitas basis pajak yang semakin kuat dan pertumbuhan penerimaan pajak secara keseluruhan sebesar 20,7 persen (yoy).

Secara rinci, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencatatkan pertumbuhan drastis hingga 57,7 persen. Angka ini mengonfirmasi adanya peningkatan aktivitas ekonomi riil di masyarakat. Selain itu, PPh Orang Pribadi (Pasal 21) juga naik 15,8 persen, yang mencerminkan perbaikan kesejahteraan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak pasca implementasi sistem Coretax.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN. Meski PNBP terkontraksi 3 persen akibat fluktuasi harga komoditas di awal tahun, namun capaiannya dinilai masih sesuai jalur.

Terkait belanja, pemerintah mencatat pertumbuhan sebesar 31,4 persen (yoy), dengan defisit APBN hingga triwulan I terjaga di level 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menkeu menekankan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas harga energi. "Kami siap menjaga harga BBM bersubsidi tetap tidak naik hingga akhir tahun 2026. Langkah ini tetap aman bahkan jika asumsi harga minyak mentah dunia mencapai rata-rata 100 dollar AS per barrel," tegas Menteri Keuangan.

Kekuatan fiskal ini didukung oleh adanya cadangan atau "bantalan" berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun yang siap digunakan untuk mengantisipasi gejolak ekonomi ekstrem.

Di sisi makro, stabilitas ekonomi tetap terjaga dengan inflasi pada Maret 2026 terkendali di angka 3,48 persen (yoy). Menkeu menjelaskan, jika dampak anomali harga listrik tahun lalu dikeluarkan, inflasi riil sebenarnya hanya berada di level 2,51 persen.

Indikator lain seperti sektor manufaktur juga menunjukkan tren ekspansif selama delapan bulan berturut-turut. Pemerintah pun optimistis pertumbuhan PDB triwulan I dapat mencapai angka 5,5 persen atau lebih. Hal ini diperkuat dengan tren positif pada penjualan kendaraan bermotor dan konsumsi semen yang menandakan daya beli masyarakat masih terjaga.

"Keadaan APBN kita masih terjaga. Kita sudah hitung dengan teliti pertahanan berlapis-lapis untuk memastikan ekonomi kita aman dan rakyat terlindungi," pungkas sang Bendahara Negara. (dm/al)