Jakarta, Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan kinerja yang solid sebagai instrumen shock absorber di tengah eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Meski volatilitas pasar keuangan dan harga komoditas energi dunia sangat dinamis, ia menegaskan kembali bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat kuat.

Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTa di, Jakarta pada Rabu (11/3). Ia mengungkapkan bahwa rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) hingga Maret 2026 masih berada di level US$68 per barrel meskipun harga minyak mentah Brent sempat menembus level US$100 per barrel. Angka ini masih berada di bawah asumsi APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.

"Sejauh ini masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga dalam pelaksanaan APBN 2026. Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, kita akan tentunya mengatur APBN, tapi kita semua dalam berawal dari posisi yang kuat APBN-nya. Jadi teman-teman gak usah khawatir," ujar Purbaya.

Optimisme pemerintah didorong oleh performa sektor riil yang menunjukkan tren penguatan signifikan. Indeks Manufaktur (PMI) Indonesia pada Februari 2026 mencapai level 53,8, angka tertinggi dalam dua tahun terakhir. Posisi ini menempatkan Indonesia lebih unggul dibandingkan negara-negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Australia.

"Ekonomi kita sedang mengalami masa ekspansi dalam posisi yang kuat. Jadi teman-teman tidak usah takut, kita bisa mengendalikan dampak negatif gejolak global ke depan," tambahnya.

Indikator daya beli masyarakat juga tercatat solid. Mandiri Spending Index meningkat ke level 360,7% pada Februari, diikuti dengan pertumbuhan penjualan mobil yang mencapai dua digit (12%). Menkeu juga menepis anggapan bahwa daya beli masyarakat melemah, merujuk pada Indeks Keyakinan Konsumen yang tetap tinggi di atas level 100.

Terkait inflasi yang mencapai 4,76% (yoy) pada Februari, Menkeu menjelaskan bahwa angka tersebut dipengaruhi oleh faktor temporer low base effect diskon listrik tahun lalu. Tanpa faktor tersebut, inflasi diperkirakan hanya sebesar 2,59%, masih di bawah target sasaran. Menkeu juga menyoroti keberhasilan koordinasi fiskal-moneter antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Penempatan kas pemerintah sebesar Rp200 triliun terbukti mampu menjaga likuiditas perbankan, sehingga suku bunga kredit turun menjadi 8,8% pada Januari 2026.

Hingga akhir Februari 2026, APBN mencatatkan kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp358 triliun (11,4%  dari target), tumbuh 12,8% (yoy). Penerimaan pajak tumbuh sangat kuat sebesar 30,4%. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp493,8 triliun (12,8%  dari pagu), melonjak 41,9% dibandingkan tahun lalu. Akselerasi belanja ini merupakan strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih merata sejak awal tahun. Defisit APBN tercatat sebesar Rp135,7 triliun atau 0,53%  dari PDB, yang dinilai masih sangat terkendali.

"Jadi secara keseluruhan kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta defisit yang tetap terkendali, menunjukkan bahwa APBN terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional," tutup sang Bendahara Negara. (dm/al)