Serang, 24 September 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Banten menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bertajuk “Kolaborasi dan Integritas, Untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas”. Acara ini berlangsung di Aula Kanwil DJKN Banten dengan menghadirkan para pemangku kepentingan, akademisi, serta media, dan turut disiarkan langsung melalui Microsoft Teams serta kanal YouTube resmi Kanwil DJKN Banten.

Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Nurhidayah (Penilai Ahli Madya Kanwil DJKN Banten), Budi Purwanto (Pelelang Ahli Madya KPKNL Serang), Lisdianto (Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Tangerang I), Mufid Hamdani (Kepala Seksi PKN KPKNL Tangerang II), serta Jamaluddin (Direktur LSP UIN Sultan Maulana Hasanuddin).

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJKN Banten, Djanurindro Wibowo, menekankan bahwa FKP merupakan sarana interaksi DJKN dengan masyarakat dan stakeholder. Menurutnya, DJKN tidak hanya berperan dalam pengelolaan kekayaan negara, lelang, piutang negara, maupun penilaian, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pelayanan publik yang berdampak luas bagi kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

“Setiap aspek di DJKN—penilaian, lelang, piutang negara, maupun pengelolaan kekayaan negara—memiliki kaitan erat dengan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Semuanya berkontribusi terhadap terciptanya pelayanan publik yang lebih akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Djanurindro juga menyampaikan capaian Kanwil DJKN Banten hingga Agustus 2025. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp81,25 miliar, meningkat 96,16% secara tahunan (YoY), dengan kontribusi terbesar berasal dari bea lelang.

Dalam sesi pemaparan, Nurhidayah menekankan pentingnya penilaian yang akurat dalam pengelolaan aset negara. Menurutnya, metodologi penilaian yang tepat akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang tidak hanya efektif, tetapi juga efisien dalam jangka panjang. Hal ini, katanya, akan berdampak langsung pada optimalisasi pemanfaatan aset negara.

Dilanjutkan oleh Budi Purwanto selaku Pelelang Ahli Madya KPKNL Serang, mengulas teknis pelaksanaan lelang, mulai dari tahap persiapan, publikasi, pelaksanaan hingga penetapan pemenang. menyoroti bahwa keberhasilan pelaksanaan lelang sangat dipengaruhi oleh pemahaman pengguna jasa terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku. “Tanpa pemahaman tersebut, proses lelang bisa terkendala atau bahkan menimbulkan sengketa, ujar Budi “ .

Fokus berbeda disampaikan oleh Lisdianto selaku Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Tangerang I, yang menyoroti layanan piutang negara. Dalam paparan mekanisme penagihan, restrukturisasi, hingga penghapusan piutang yang dijalankan oleh KPKNL. Lebih dari itu, lebih dari itu Lisdianto menegaskan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan piutang negara merupakan salah satu indikator penting performa DJKN dalam mendukung stabilitas dan kesehatan fiskal pemerintah.

Sementara itu, Mufid Hamdani mengangkat pentingnya pengelolaan kekayaan negara yang meliputi pencatatan, pengawasan, dan optimalisasi aset. Menurutnya, data yang terkelola dengan baik akan memudahkan proses pengawasan dan mencegah aset negara terbengkalai, sehingga dapat terus memberikan nilai tambah. Menurutnya, keberhasilan menjaga produktivitas aset negara akan menjadi cerminan bagaimana DJKN bersama KPKNL mampu mendukung efektivitas pengelolaan fiskal pemerintah secara keseluruhan.

Meski demikian, Jamaluddin menekankan bahwa dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya pengembangan berkelanjutan. Ia mendorong penerapan pendekatan integrasi kualitas layanan (service quality integration) yang tidak hanya mengukur aspek kuantitatif seperti kecepatan atau ketepatan proses, tetapi juga menilai faktor-faktor kualitatif yang bersentuhan langsung dengan pengalaman pengguna.

Pendekatan ini, imbuhnya, mencakup berbagai dimensi penting seperti kemudahan akses terhadap informasi dan layanan, keamanan serta kerahasiaan data pengguna, kejelasan komunikasi antara petugas dan penerima layanan, hingga kenyamanan dalam proses interaksi digital maupun tatap muka.

Melalui forum ini, DJKN Banten berharap dapat memperkuat kolaborasi dengan stakeholder sekaligus memperkuat integritas layanan publik. Dengan keterlibatan berbagai pihak, DJKN optimis mampu memberikan pelayanan yang lebih transparan, inklusif, dan berdaya guna bagi masyarakat.

  (Tim Kehumasan KPKNL Serang)