Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan tersebut merupakan rangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 Diktum Kedua, disebutkan bahwa Manajemen Kinerja dilaksanakan berdasarkan prinsip : a. objektif, b. terukur, c. akuntabel, d. partisipatif dan e. transparan, guna mencapai tujuan organisasi.

Tercapainya target dalam suatu organisasi merupakan harapan bahkan semangat juang seluruh elemen organisasi dalam mewujudkan capaiannya sehingga harapan dari organisasi akan terwujud dalam periode tertentu. Seluruh jajaran mulai dari pimpinan paling tinggi sampai dengan pegawai level bawah bertekad bahu membahu untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh manajemen organisasi. Oleh karena itu peran manajemen sangatlah penting guna mengelola seluruh sumber daya yang ada di organisasi tersebut dengan baik yaitu melalui manajemen kinerja.

Definisi dari manajemen kinerja itu sendiri merupakan cara para manajer menjamin bahwa aktivitas-aktivitas dan hasil-hasil karyawan sesuai dengan tujuan organisasi.  Dalam sistem manajemen kinerja terdapat 3 bagian yang dapat dikaitkan dengan proses manajemen kinerja di Kementerian Keuangan, yaitu:

1.  Pendefinisian Kinerja

Sistem manajemen kinerja mengkhususkan aspek-aspek mana dari kinerja yang relevan dengan organisasi, terutama melalui analisa pekerjaan (job analysis). Dari analisa pekerjaan yang telah dilakukan, tersusunlah sasaran kinerja sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu organisasi, begitu pula pada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan menetapkan sasaran kinerja organisasi maupun sasaran kinerja pegawai sebagai pendefinisian kinerja yang relevan dengan pencapaian tujuan organisasi.

2.  Pengukuran Kinerja

Sistem manajemen kinerja mengukur aspek-aspek dari kinerja tersebut melalui penilaian kinerja. Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses organisasi mendapatkan informasi tentang seberapa baik karyawan melaksanakan pekerjaannya. Pengukuran kinerja di Kementerian Keuangan dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang didukung dengan formulasi penghitungan capaian kinerja

3.  Pemberian Umpan Balik: sistem manajemen kinerja memberikan umpan balik pada karyawan melalui sesi umpan balik sehingga mereka mendapat menyesuaikan kinerja mereka dengan tujuan organisasi. Pada Kementerian Keuangan, umpan balik dilakukan melalui kegiatan evaluasi kinerja yang rutin dilaksanakan pada periode tertentu melalui Dialog Kinerja Organisasi dan Dialog Kinerja Individu.

Kementerian Keuangan sebagai salah satu organisasi yang berkomitmen penuh terhadap pencapaian sasaran kinerja organisasi, menyadari begitu banyak manfaat yang dapat diraih melalui penerapan manajemen kinerja yang optimal diantaranya:

1.    Manajemen kinerja dapat meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai

2.    Manajemen kinerja dapat mengembangkan kemampuan individu

3.    Meningkatkan kinerja dan kerja sama tim dalam pencapaian target organisasi

4.    Membangun hubungan antara individu dan pimpinannya secara terbuka didalam proses komunikasi, serta

5.    Meningkatkan kesempatan untuk mengekspresikan aspirasi dan harapan kerja individual.

Maka dari itu, tanpa adanya peran manajemen kinerja dan komitmen yang kuat dari pimpinan tinggi dan jajaran manajemen serta seluruh pegawai, maka tidak mungkin seluruh target yang ditetapkan organisasi akan tercapai secara maksimal. Adanya manajemen kinerja akan membantu organisasi dalam melaksanakan evaluasi kinerja sehingga dapat melakukan perbaikan yang berkelanjutan didalam kinerja organisasi.

(Nur Aida)