Purwakarta - Dalam rangka perwujudan tata kelola birokrasi yang bersih, akuntabel, inovatif, dan konsisten, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 pada Selasa, 8 September 2026, bertempat di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwakarta. Mengusung tema “Bersama Mewujudkan Pelayanan yang Responsif, Transparan, dan Berintegritas”, kegiatan ini menjadi sarana strategis bagi KPKNL Purwakarta untuk membangun komunikasi, menjaring aspirasi, serta memperoleh masukan dari pengguna layanan dan pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan FKP merupakan bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kepala KPKNL Purwakarta, Harmani Sri Mumpuni, menyampaikan bahwa FKP merupakan wujud keterbukaan KPKNL Purwakarta dalam menerima pandangan dan kebutuhan masyarakat serta mitra kerja. Menurutnya, masukan publik menjadi bagian penting dalam memastikan standar pelayanan yang diterapkan dapat relevan, responsif, dan memenuhi ekspektasi pengguna layanan.

Dalam kesempatan ini, Harmani juga menegaskan komitmen KPKNL Purwakarta untuk memegang teguh integritas dan nilai-nilai antikorupsi sebagai landasan dalam memberikan pelayanan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelayanan yang bersih, transparan, responsif, dan akuntabel, sekaligus melalui upaya membangun budaya kerja yang menjunjung Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi bagian dari upaya KPKNL Purwakarta untuk menghadirkan pelayanan publik yang memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat.

Substansi layanan turut menjadi perhatian utama dalam FKP ini melalui penyampaian materi mengenai layanan terkait pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang oleh Pejabat Fungsional pada KPKNL Purwakrta, Iman Santoso dan Veranidya. Forum dilanjutkan dengan diskusi yang memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, evaluasi, maupun saran terhadap layanan KPKNL. Berbagai masukan yang disampaikan menjadi bahan penting bagi KPKNL Purwakarta dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan.

Kegiatan yang berlangsung interaktif ini, dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya: Universitas Islam Dr. Khez Muttaqien, Pengadilan Negeri Purwakarta, Kejaksaan Negeri Purwakarta, Kepolisian Resor Purwakarta, Satuan Kerja Balai Riset dan Pemuliaan Ikan (BRPI) Subang, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, instansi vertikal Kementerian Keuangan se-Purwakarta, instansi perbankan, perwakilan dari tokoh masyarakat, serta perwakilan pers. Sinergi ini menjadi modal penting dalam memperkuat kolaborasi KPKNL Purwakarta dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerjanyanya.

Sudut pandang pengguna layanan dan mitra kerja menjadi bagian penting dalam FKP melalui penyampaian testimoni dari Kepala KPPN Purwakarta, Budi Utomo dan Kepala BRPI Subang, Agus Cahyadi. Dalam sesi testimoni ini, para mitra memberikan gambaran mengenai pengalaman serta apresiasi terhadap layanan dan kerja sama yang telah dijalani dengan KPKNL Purwakarta sekaligus harapan terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kerja sama berkesinambungan yang semakin baik di masa mendatang. Di samping itu, seluruh peserta didorong untuk memberikan masukan dan feedback yang dihimpun melalui pengisian kuesioner sebagai bahan evaluasi kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan.

Komitmen bersama terhadap hasil konsultasi publik ini diperkuat melalui penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik yang melibatkan unsur KPKNL Purwakarta, instansi pemerintah, akademisi, pengguna layanan, dan pers. Keterlibatan berbagai unsur tersebut mencerminkan kolaborasi antara penyelenggara layanan dan masyarakat dalam membangun pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Melalui penyelenggaraan FKP ini, KPKNL Purwakarta berkomitmen untuk menjadikan aspirasi, evaluasi, dan masukan masyarakat sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan, sehingga pelayanan dapat semakin memenuhi kebutuhan pengguna layanan. Forum ini sekaligus menegaskan komitmen KPKNL Purwakarta untuk terus menghadirkan pelayanan yang responsif, transparan, dan berintegritas, serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik.