Dalam hal Pegawai menjalankan lebih dari 1 (satu) penugasan dalam 1 (satu) hari atau periode waktu tertentu, seluruh penugasan dapat dituangkan dalam 1 (satu) Surat Tugas;    Pegawai dilarang melakukan perjalanan dinas di luar lokasi dan tujuan penugasan sebagaimana tertuang dalam Surat Tugas; dan   Pegawai wajib membuat laporan pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada pimpinan unit Pegawai dengan tembusan kepada bagian yang menyelenggarakan urusan di bidang kepatuhan internal masing-masing unit, dengan melampirkan dokumen pendukung.

 Penugasan Narasumber yang Dibiayai oleh Pihak Eksternal

Pe Penugasan narasumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Dalam menjalankan penugasan sebagai narasumber baik luar jaringan (luring) atau dalam jaringan (daring), di dalam kota atau di luar kota kedudukan unit kerja, berlaku ketentuan sebagai berikut:  terdapat permintaan resmi narasumber dari Pihak Eksternal yang disampaikan kepada pimpinan unit. Berdasarkan permintaan resmi, pimpinan unit memberikan arahan/disposisi dengan ditindaklanjuti penerbitan Surat Tugas untuk Pegawai yang ditugaskan menjadi narasumber.

Pegawai yang ditugaskan menjadi narasumber  dapat menerima honorarium, dengan ketentuan sebagai berikut:    tidak terdapat komponen pembiayaan ganda;   diberikan paling banyak sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya pemerintah pusat tahun anggaran berjalan; dan    dalam hal jumlah honorarium yang diterima melebihi standar biaya, selisih lebihnya wajib dilaporkan sebagai penerimaan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;   Pegawai yang menerima honorarium narasumber  wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada pejabat pimpinan unit dengan tembusan kepada bagian yang menyelenggarakan urusan di bidang kepatuhan internal masing-masing unit, dengan melampirkan dokumen pendukung.

Tim Pelaksana Kegiatan dan Penugasan Rapat yang Dibiayai oleh Pihak Eksternal

a.    Tim Pelaksana Kegiatan

Pegawai dapat menjadi anggota tim pelaksana kegiatan yang diselenggarakan oleh Pihak Eksternal dengan ketentuan sebagai berikut:   terdapat permintaan resmi yang ditujukan kepada pimpinan unit;    berdasarkan permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada huruf a) pimpinan unit menyampaikan usulan nama Pegawai yang akan menjadi anggota tim, dengan memperhatikan: pegawai yang ditugaskan dalam tim pelaksana kegiatan harus relevan dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki serta tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya; dan   keikutsertaan Pegawai pada tim lain di lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan/atau Kementerian Keuangan di tahun yang sama;     Pegawai yang diusulkan yang menjadi anggota tim  harus tercantum dalam surat keputusan tim pelaksana kegiatan yang diterbitkan oleh Pihak Eksternal;    surat keputusan disampaikan kepada pimpinan unit.    Pegawai yang menjadi anggota tim pelaksana kegiatan dapat menerima honorarium.    jumlah honorarium yang diterima harus sesuai dengan standar honorarium yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya pemerintah pusat tahun anggaran berjalan.    dalam hal jumlah honorarium yang diterima melebihi standar biaya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai standar biaya pemerintah pusat tahun anggaran berjalan, selisih lebihnya wajib dilaporkan sebagai penerimaan gratifikasi dengan mengikuti mekanisme pelaporan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.    Penugasan Rapat

Penugasan untuk rapat yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pihak Eksternal berlaku ketentuan sebagai berikut: terdapat undangan resmi dari pihak eksternal kepada pimpinan unit;     undangan resmi ditindaklanjuti dengan arahan/disposisi dari pimpinan unit kepada Pegawai yang ditugaskan untuk menghadiri rapat;    dalam hal rapat dilaksanakan secara luar jaringan (luring), kehadiran Pegawai dalam rapat harus berdasarkan atas Surat Tugas;    dalam hal rapat dilaksanakan secara dalam jaringan (daring), kehadiran pegawai dalam rapat dapat berdasarkan atas arahan dan/atau disposisi dari pimpinan unit; dan  dalam hal penugasan pegawai dalam menghadiri rapat membutuhkan biaya perjalanan dinas, berlaku ketentuan perjalanan dinas dengan dibiayai pihak eksternal.

Demikian pengaturan perjalanan dinas dibiayai pihak eksternal di lingkungan DJKN.    Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, pegawai di lingkungan DJKN harus menjaga integritas.     Dalam melaksanakan penugasan, pegawai wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan/pekerjaan dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan.  Dalam hal terdapat kondisi tertentu pegawai tidak dapat menolak gratifikasi atau terpaksa menerima gratifikasi, penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan mengikuti mekanisme pelaporan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dan dalam hal penugasan di luar kantor atau penugasan lainnya, pimpinan unit kerja selaku lini pertama harus turut serta dalam mengawasi, memantau, dan mengidentifikasi pegawai agar terwujud tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Penulis: Ratna Astuti Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Purwakarta