Setiap tahun kita menyaksikan sebuah tradisi masyarakat Indonesia, yaitu mudik lebaran. Satu minggu sebelum lebaran tiba, ribuan bahkan jutaan orang melakukan rute perjalanan dari satu tempat ke tempat lain untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan handai tolan. Fenomena ini tidak hanya menyoroti kuatnya tradisi mudik lebaran dalam budaya Indonesia, tetapi juga menghadirkan tantangan besar dalam sulitnya pengelolaan transportasi nasional.

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi yang baik selama mudik lebaran. Presiden Prabowo memerintahkan kepada jajarannya untuk mengurangi beban kendaraan pribadi dengan cara memberikan diskon pada transportasi umum menjelang mudik lebaran.

Dalam survei yang dilakukan pemerintah, potensi pergerakan masyarakat pada masa mudik lebaran 2026 mencapai 143 juta orang. Angka ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan hasil survei tahun 2025 sekitar 146 juta orang. Meskipun demikian, biasanya jumlah peserta mudik lebaran melebihi dari angka yang disurvei. Data yang diberikan menunjukkan sejauhmana mobilitas masyarakat dalam waktu yang relatif singkat.

Dengan jumlah pergerakan yang sangat besar tersebut, kebijakan diskon transportasi menjadi salah satu yang sangat penting untuk menjaga biaya perjalanan yang terjangkau. Selain itu, kebijakan ini dapat mengatur distribusi penumpang antar moda transportasi sehingga jumlah kepadatan penumpang dapat lebih terkendali.

Meskipun kemudahan selama mudik diakui oleh masyarakat Indonesia, terdapat faktor penting yang sering diabaikan, yaitu peran aset negara sebagai dasar dalam sistem transportasi nasional. Infrastruktur transportasi yang digunakan masyarakat selama mudik lebaran pada dasarnya merupakan bagian dari aset negara yang dibangun melalui APBN dan dikelola untuk kepentingan masyarakat.

Aset negara mencakup bandara, pelabuhan, jaringan rel kereta api, jalan tol, terminal, dan infranstruktur transportasi lainnya yang mendukung mobilitas masyarakat merupakan infrastruktur yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat. Aset-aset tersebut merupakan sarana pendukung transportasi yang mendukung pergerakan ekonomi dan pembangunan nasional yang merata.

Dalam konteks transportasi, pengelolaan aset negara yang baik dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, memperpanjang umur infrastruktur, serta mengurangi potensi kerugian negara akibat kerusakan atau pemanfaatan yang tidak optimal. Selain itu, optimalisasi aset negara juga dapat mendorong efisiensi pengeluaran negara serta membuka peluang kerja sama pemanfaatan aset yang produktif.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset negara juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, yang menekankan pentingnya pemanfaatan aset negara secara optimal untuk mendukung pelayanan publik dan meningkatkan nilai ekonomi aset.

Pengelolaan aset negara yang dilakukan secara optimal dan masyarakat mampu menjaga fasilitas umum dengan baik sehingga berdampak pada layanan transportasi nasional yang berkualitas. Dengan demikian, mudik lebaran bukan sekedar perjalanan silaturahmi, tetapi juga pengingat bahwa infrastruktur transportasi nasional yang kita pakai merupakan aset yang harus dijaga demi kebermanfaatan dan keberlanjutan untuk generasi mendatang.