20.   Melalui cabang olahraga Indonesia juga mengharumkan nama bangsa di kancah internasional melalui prestasi gemilang para atletnya di berbagai cabang olahraga. Salah satu momen membanggakan atas pencapaian tim bulu tangkis Indonesia yang berhasil runner-up Piala Thomas dan Piala Uber di tahun 2024 ini, kemudian Indonesia juga berhasil meraih medali emas cabang olahraga sepak bola putra di SEA Games 2023 Kamboja dan peringkat ke-4 di Piala Asia U-23 2024, serta di berbagai cabang olahraga lain, atlet-atlet Indonesia juga menunjukkan performa luar biasa dan berhasil meraih medali serta penghargaan di berbagai turnamen internasional.

21.   Perlu diingat bahwa kebangkitan ini bukan tanpa tantangan. Masih banyak masalah yang harus dihadapi Indonesia, seperti kemiskinan, stunting, korupsi, infrastruktur. Namun, dengan semangat kebangkitan yang terus menyala, Indonesia optimis dapat mengatasi berbagai tantangan tersebut dan mencapai kemajuan yang lebih besar di masa depan.

22.   Oleh karena itu, Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus memperkokoh soliditas antar-elemen bangsa, bahu membahu membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera

23.    Mari kita jadikan semangat Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai pemicu untuk bangkit bersama. Kita harus memupuk rasa nasionalisme dan semangat berjuang pantang menyerah. Dengan tekad yang kuat dan kerja sama yang solid, kita dapat melewati segala rintangan dan mencapai cita-cita bangsa

24.  Jajaran Kemenkeu harus meneladani semangat kebangsaan Boedi Oetomo, semangat kebangsaan dan persatuan yang dikobarkan oleh para pendirinya menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa.

25.     Mari bersama-sama, kita bangun bangsa Indonesia yang maju, sejahtera, adil, makmur, berdaulat, bersatu, merdeka, dan bermartabat.

26.     Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-116, Merdeka!

Bersatu Kita Teguh, Bercerai kita Runtuh!

Mari Bangkit untuk Indonesia Emas!

Terima Kasih

Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,

Om shanti shanti shanti om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.”

 

Demikian amanat Menteri Keuangan RI pada Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2024.

                            

Masih dalam rangkaian acara pada Hari Kebangkitan Nasional ini KPKNL Purwakarta pun menyelenggarakan Sosialisasi Antikorupsi Internal. Sosialisasi berlansung secara daring dalam kegiatan Sapa Pagi Senin. Pada Kegiatan Sapa Pagi Senin ini diawali dengan penayangan Mars Kemenkeu, yel-yel KPKNL Purwakarta serta pembacaan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK , Nilai-Nilai Kementerian Keuangan  dan Budaya Kerja Kementerian Keuangan., dilanjut dengan laporan dari para pejabat pengawas dan pejabat fungsional KPKNL Purwakarta.

Pada kegiatan Sosialisasi Antikorupsi Internal ini Kepala KPKNL Purwakarta, Wahjudi Parjogo menyampaikan 5 materi utama dan 3 materi tambahan yang terdiri dari: Hasil SPI Kemenkeu Tahun 2023, Kerangka Kerja Integritas, Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Whistblowing System dan Perlindungan Pelapor, Bijak Bermedsos dan Netralitas ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku serta Laporan Harta Kekayaan.

Hasil SPI Kemenkeu tahun 2023 pada penilaian internal sebesar 91,67 dan penilaian eksternal sebesar 91,57. Yang masih menjadi highlight survei pada penilaian internal adalah: masih terdapat pertemuan pejabat/pegawai dengan pengguna layanan di luar kantor; pola mutasi belum konsisten, adil, dan transparan serta masih terdapat nepotisme dalam promosi/mutasi; staf PPK meminta vendor untuk membayarkan keperluan pribadinya; rekayasa jangka waktu penugasan luar negeri menjadi lebih lama dari jadwal seharusnya; masih terdapat pejabat yang tidak memberikan contoh sikap berintegritas (honor, perjadin, dsb); perlindungan terhadap pelapor masih lemah (terdapat retaliasi) serta masih terdapat gratifikasi dan pemberian yang bersifat saling menguntungkan (kolusi) dan Intervensi temuan hasil pengawasan UKI dan pembatasan ruang gerak UKI. Sedangkan yang menjadi highlight survei pada penilaian eksaternal adalah: pelapor korupsi dinilai belum terlindungi; menurunnya kepercayaan atas tindak lanjut terhadap laporan korupsi; Kelompok Kerja (POKJA) Kemenkeu sudah fair, namun dinilai lebih mengedepankan penawaran harga yang murah dibandingkan kualitas barang dan/atau jasa yang diberikan; terdapat perbedaan penjelasan/jawabann/solusi yang diberikan oleh petugas helpdesk/Customer Service atas permasalahan yang sama; serta masih ada oknum yang mengatasnamakan unit Kemenkeu untuk keuntungan pribadi, seperti penawaran bantuan pengusulan dana transfer daerah dan pemenangan vendor PBJ.

Kerangka Kerja Integritas merupakan sebuah kerangka (framework) yang sistematis dan komprehensif dalam rangka meningkatkan integritas (integrity) dan mencegah korupsi. “Integritas agar menjadi DNA, sikap dan budaya integritas menjadi landasan dalam bekerja.” Peran pemimpin adalah memberikan teladan; evaluasi kebijakan dan memastikan tata kelola yang baik; internalisasi integritas; budaya malu; mengidentifikasi dan memitigasi benturan kepentingan; open minded; mendukung UKI; melaporkan dan menindak pelanggar Integritas dan perilaku kepemimpinan.

Peran Lini Pertama dalam Kerangka Kerja Integritas adalah pencegahan, deteksi, respon dan monitoring evaluasi (monev). Pencegahan adalah tindakan, kegiatan, dan/atau langkah yang dilaksanakan untuk menjaga integritas pegawai Kemenkeu dan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan integritas. Deteksi adalah tindakan, kegiatan, dan/atau Langkah yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi adanya potensi atau mendeteksi terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan integritas sedekat mungkin dengan waktu insiden itu terjadi. Respon adalah tindakan, kegiatan, dan/atau Langkah yang dilaksanakan untuk merespons atas pelanggaran dan/atau penyimpangan integritas yang terjadi melalui kegiatan investigasi. Monev adalah Tindakan, kegiatan dan/atau Langkah yang dilaksanakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi KKI secara menyeluruh dan perbaikan atas kegiatan dan/atau aktivitas yang terjadi.

Dalam pengendalian gratifikasi Pegawai/Penyelenggara Negara wajib menolak gratifikasi dan wajib melaporkan penolakan/penerimaan gratifikasi. PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Sesuai PMK-227/PMK.09/2021 setiap pegawai wajib menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan; wajib melaporkan penolakan atau penerimaan Gratifikasi melalui UPG atau secara langsung kepada KPK dan bagi Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan, yang tidak melaporkan penerimaan Gratifikasi tersebut, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada pun kewajiban pimpinan sesuai PMK-227/PMK.09/2021 adalah wajib memberikan teladan dan mendorong pembangunan dan penerapan pengendalian Gratifikasi secara berkesinambungan; bersama UPG (Unit Pengendali Gratifikasi), harus memberikan perlindungan kepada pelapor gratifikasi dan sesuai PMK-205/PMK.09/2022 kewajiban pemimpin adalah: memberikan perlindungan kepada Pelapor pelanggaran, dan tidak menerbitkan kebijakan kepegawaian atau kebijakan lainnya sebagai tindakan balasan atas Pelapor; memberikan pemahaman mengenai Perlindungan Pelapor pada seluruh pegawai; serta menjamin pelaporan pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan
kepada Pelapor dari eksternal (masyarakat).

   Manfaat pelaporan gratifikasi ini bagi diri pelpor adalah Bentuk Deklarasi Integritas Pegawai perwujudan awarnes pegawai, nilai positif profil pegawai bagian dari penghargaan kepada pegawai dan pengamanan diri pelapor dalam hal terjadi pengembangan atas kasus pemberian gratifikasi, pegawai telah melaporkan penolakan/ Penerimaan. Adapun manfaat bagi organisasi atau UPG adalah Profil integritas Unit Kerja; Database dalam identifikasi titik rawan gratifikasi dan Profiling Stakeholder/Pengguna Layanan. Dengan demikian terciptalah budaya antigratifikasi dan antikorupsi.

   Pedoman benturan kepentingan pada lingkungan Kementerian Keuangan diatur dalam KMK 475 tahun 2023 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2024 ini. Benturan kepentingan merupakan keadaan memiliki kepentingan pribadi/kelompok; menguntungkan diri sendiri/orang lain/golongan dan mempengaruhi objektivitas dan kualitas atas keputusan/tindakan yang dilakukan/tidak dilakukan.

Ruang lingkup dalam penanganan benturan kepentingan meliputi CPNS, PNS, PPPK, orang yang menerima gaji dari keuangan negara; Unit Organisasi di Lingkungan Kemenkeu dan mencegah terjadinya fraud, menegakkan integritas, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Adapun kewajibannya adalah membuat deklarasi data pegawai, menghindari Benturan Kepentingan dan membuat laporan penghindaran dan deklarasi benturan kepentingan. “Setiap pegawai wajib membuat Deklarasi Data Pegawai dan melakukan analisis potensi benturan kepentingan pada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan”  yang terdiri dari hubungan keluarga inti, orang tua, mertua, dan Saudara: Rangkap jabatan di BLU, BUMN/D, Badan Hukum Lain yg dikelola Pemerintah, kepemilikan usaha, Rangkap Jabatan di Badan Usaha Swasta/Lainnya dan kepemilikan saham.

Peran lini pertama dalam penanganan benturan kepentingn adalah mengidentifikasi Benturan Kepentingan dengan efektif; memberikan teladan dalam menghindari Benturan Kepentingan; melakukan sosialisasi Benturan Kepentingan kepada jajaran pejabat/pegawai di unitnya; mencegah terjadinya Benturan Kepentingan; menangani Benturan Kepentingan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlak; melaporkan penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi kepada Lini Kedua dan memanfaatkan dokumen Deklarasi Benturan Kepentingan dalam pengendalian internal dan tindakan manajerial.

          Whistleblowing System dan perlindungan pelapor. Untuk penyampaian pelaporan dapat disampaikan melalui Wise Kemenkeu. Dalam penyampaian pelaporan pelanggaran hak pelapor adalah mendapatkan nomor Register Pengaduan; memperoleh informasi terkait tindak lanjut Pelaporan dan mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikecualikan pelapor tidak menjalankan kewajiban terkait kerahasiaan. Sesuai  PMK-205/PMK.09/2022, kewajiban pimpinan adalah memberikan Perlindungan kepada Pelapor pelanggaran, DAN tidak menerbitkan kebijakan kepegawaian atau kebijakan lainnya sebagai tindakan balasan atas Pelapor; memberikan pemahaman mengenai Perlindungan Pelapor pada seluruh pegawai dan menjamin pelaporan pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan kepada Pelapor dari eksternal (masyarakat). Adapun sesuai KMK-323/PMK.09/2021 tugas pemimpin adalah melaporkan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan dalam hal terdapat pelanggaran integritas serta melindungi pelapor pelanggaran integritas

          Dalam bijak bermedsos dan netralitas ASN, yang dapat dilakukan selaku insan Kemenkeu adalah like, follow, comment, subscribe, share reshare akun resmi Kemenkeu dan UE I Kemenkeu; Input tanggapan dan saran membangun pada tim medsos Kemenkeu dan UE I; Menjunjung norma yang berlaku; pilah dan pilih terlebih dahulu, bagikan konten yang patut menjadi konsumsi masyarakat dan Verifikasi kebenaran informasi, pastikan sudah benar. Ada pun yang jangan dilakukan oleh insan Kemenkeu adalah  unggahan yang menunjukkan keberpihakkan politik; Unggahan yang dapat diasosiasikan sebagai pemborosan APBN, Unggahan berisi informasi rahasia, dokumen terbatas, Konten hoaks, pornografi, radikalisme, terorisme, pelecehan, diskriminasi SARA, dukungan pada LGBT, berkata kasar, melukai orang, terlibat konflik dan debat di medsos, kecuali counter hoax atau asumsi sepihak dan gunakan data akurat, menggunakan kata ‘Kemenkeu’, ‘Kementerian Keuangan’, ‘Kemenkeuri’ dan kata sejenis untuk nama akun pribadi dan unggahan kemewahan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.

          Kode Etik dan Kode Perilaku pada insan Kemenkeu adalah Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK   meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, Nilai-Nilai Kementerian Keuangan meliputi ; Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.

          Pelaporan harta kekayaan  wajib bagi seluruh pegawai (PNS dan CPNS) di lingkungan Kementerian Keuangan, kecuali Pegawai yang sedangmelaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara dan melaksanakan penugasan di luar Kementerian Keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku; serta wajib bagi . seluruh Penyelenggara Negara yang terdaftar sebagai Wajib Lapor di KPK pada LHKPN.

          Sosialisasi antikorupsi internal KPKNL Purwakarta pada hari Kebangkitan Nasional ini diakhiri dengan pembahasan pelaporan  harta kekayaan. Dengan sosialisasi ini budaya antikorupsi dan antigratifikasi senantiasa tertanam, dengan nilai integritas dari setiap insan Kemenkeu yang saling menguatkan yang menjadi landasan dalam bekerja, sehingga Kemenkeu senantiasa melayani lebih baik. Mari bangkit untuk Indonesia Emas.

Penulis : Ratna Astuti Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Purwakarta