Pontianak - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak melaksanakan kegiatan penilaian Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak pada Selasa (30/6). Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pengelolaan aset negara untuk mendukung rencana pemanfaatan BMN melalui mekanisme sewa secara optimal, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Barang Milik Negara merupakan aset strategis yang dimiliki pemerintah untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, pelayanan publik, serta pembangunan nasional. Selain digunakan secara langsung dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, BMN yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat didayagunakan melalui berbagai skema pemanfaatan, salah satunya melalui mekanisme sewa. Skema tersebut memungkinkan aset negara tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa mengubah status kepemilikannya sebagai milik negara.

Dalam kegiatan ini, Tim Penilai Pemerintah KPKNL Pontianak yang terdiri atas Zainal Arifin, Imam Sartono, dan Andi Hakim R melaksanakan penilaian terhadap tiga objek BMN berupa tanah milik Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak. Aset tersebut direncanakan untuk dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset negara sekaligus memberikan nilai tambah bagi negara dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari proses penilaian, Tim Penilai Pemerintah melakukan penelitian dokumen, identifikasi objek, serta survei lapangan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual aset yang dinilai. Kegiatan survei lapangan didampingi oleh pejabat Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) KPKNL Pontianak, yaitu Noor El Hasani dan Dadang Priana, yang turut melakukan pengecekan fisik terhadap objek yang diajukan untuk dimanfaatkan melalui mekanisme sewa.

Survei lapangan juga didampingi oleh pegawai Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak yang menunjukkan secara langsung lokasi, batas, dan kondisi objek BMN. Dengan berbekal alat ukur dan kamera, Tim Penilai Pemerintah melakukan verifikasi kondisi fisik aset sekaligus mencocokkannya dengan data administratif dan dokumen yang telah disampaikan oleh satuan kerja. Tahapan ini bertujuan memastikan kesesuaian antara data dan kondisi riil di lapangan sehingga hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, objektif, dan transparan.

Pelaksanaan survei lapangan merupakan tahapan penting dalam proses penilaian karena menjadi dasar dalam menentukan karakteristik objek yang berpengaruh terhadap nilai aset. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Negara oleh KPKNL Pontianak guna memastikan bahwa pemanfaatan aset negara dilakukan sesuai ketentuan serta berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

Seluruh hasil penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan survei lapangan selanjutnya akan dianalisis serta dituangkan dalam Laporan Penilaian. Laporan tersebut menjadi dasar penetapan Nilai Wajar sewa atas objek BMN yang akan digunakan oleh pengelola barang sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan pemanfaatan sekaligus penetapan besaran tarif sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui pelaksanaan penilaian ini, KPKNL Pontianak terus berkomitmen mendukung pengelolaan Barang Milik Negara yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada optimalisasi aset negara. Pemanfaatan BMN secara tepat diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tetapi juga mendorong pemanfaatan aset negara yang lebih produktif, mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.