Pontianak — Kinerja pengelolaan kekayaan negara di Kalimantan Barat menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Hal ini tercermin dari capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat periode Februari 2026.

Hingga akhir Februari 2026, realisasi PNBP mencapai Rp6,1 miliar atau 226 persen dari target bulanan, meningkat 31 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year). Secara bulanan, capaian Februari juga melonjak signifikan dengan realisasi sebesar Rp4,4 miliar atau 293 persen dari trajectory bulanan, naik 152 persen dibanding Januari 2026.

BMN dan Kekayaan Negara Lainnya Jadi Motor Utama

Kontribusi terbesar PNBP berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp2,8 miliar (46 persen), disusul Kekayaan Negara Lainnya sebesar Rp1,9 miliar (32 persen), serta lelang dan piutang negara.

Kinerja ini tidak terlepas dari optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Hingga 28 Februari 2026, realisasi PNBP dari BMN dan Kekayaan Negara Lainnya mencapai Rp4,79 miliar atau 240 persen dari target, tumbuh 55 persen dibandingkan tahun lalu.

Dari sisi sumber penerimaan, pemanfaatan aset menjadi kontributor utama dengan nilai Rp2,4 miliar (52 persen), diikuti pemindahtanganan aset sebesar Rp2,31 miliar (48 persen). Tingginya kontribusi pemanfaatan aset antara lain didukung oleh kinerja Badan Layanan Umum (BLU).

Secara institusional, kontribusi terbesar berasal dari KPKNL Pontianak sebesar Rp3,96 miliar dan KPKNL Singkawang sebesar Rp0,83 miliar. Sementara itu, Kementerian/Lembaga dengan PNBP aset tertinggi di provinsi Kalimantan Barat adalah Kejaksaan RI sebesar Rp2,1 miliar, yang dipengaruhi oleh optimalisasi penjualan barang sitaan dan rampasan negara.

PNBP Lelang Tunjukkan Kinerja Kuat

Di sektor lelang, realisasi PNBP hingga Februari 2026 mencapai Rp1,32 miliar atau 185 persen dari target. Secara bulanan, capaian Februari sebesar Rp0,83 miliar meningkat 67 persen dibandingkan Januari.

Capaian ini didorong oleh konsistensi pelaksanaan lelang sukarela serta sinergi yang kuat dengan balai lelang dan pejabat lelang kelas II. Meskipun secara tahunan mengalami kontraksi 17 persen, kinerja lelang tetap menunjukkan daya tahan yang baik di tengah penyesuaian kebijakan, termasuk tidak lagi diperhitungkannya unsur lelang pegadaian dalam PNBP.

Pengurusan Piutang Negara Terus Berkontribusi

Dari sisi pengurusan piutang negara, realisasi hingga Februari 2026 tercatat Rp5,8 juta atau 458 persen dari target, meningkat signifikan sebesar 438 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari Kementerian Keuangan melalui DJKN.

Nilai BMN Kalbar Tembus Rp96,3 Triliun

Selain kinerja penerimaan, nilai aset negara di Kalimantan Barat juga terus menunjukkan kekuatan. Hingga Februari 2026, total nilai BMN tercatat mencapai Rp96,3 triliun atau sekitar 1,4 persen dari total BMN nasional.

Komposisi terbesar BMN didominasi oleh tanah (Rp68,99 triliun), jalan, irigasi, dan jaringan (Rp14,35 triliun), serta gedung dan bangunan (Rp8,23 triliun). Nilai BMN terbesar di Kalimantan Barat tercatat pada Kementerian Pekerjaan Umum, sejalan dengan dominasi aset infrastruktur di wilayah tersebut.

Capaian ini menegaskan peran strategis pengelolaan kekayaan negara dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Ke depan, DJKN Kalimantan Barat akan terus mendorong optimalisasi aset negara melalui peningkatan produktivitas BMN, penguatan layanan lelang, serta percepatan penyelesaian piutang negara guna mendukung kinerja fiskal regional yang semakin solid.