Pontianak – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah Tahun Anggaran 2026 pada Selasa (7/4). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Pontianak.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta memperkuat sinergi antar satuan kerja dalam rangka percepatan sertipikasi BMN berupa tanah.

Dalam sambutannya, Kepala KPKNL Pontianak menyampaikan bahwa sertipikasi BMN merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tertib administrasi, memberikan kepastian hukum, serta mengamankan aset negara.

“Rapat koordinasi pada hari ini menjadi momen bagi kita untuk saling menyamakan pemahaman, berbagi pengalaman terkait kendala yang dihadapi di lapangan, serta memperkuat kerja sama antar satuan kerja dalam upaya percepatan sertipikasi BMN berupa tanah,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam pelaksanaan sertipikasi BMN masih terdapat berbagai tantangan, baik terkait kelengkapan dokumen, permasalahan hukum, maupun kendala teknis lainnya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat ratusan bidang tanah yang menjadi target sertipikasi pada tahun 2026 di wilayah kerja KPKNL Pontianak, dengan berbagai kategori kondisi, mulai dari yang telah clean and clear hingga yang masih menghadapi permasalahan hukum maupun administrasi.

Rangkaian kegiatan rapat meliputi pemaparan materi, diskusi per kategori sertipikasi (K1, K2, K3, dan K4), serta sesi diskusi untuk mengidentifikasi solusi atas permasalahan yang dihadapi masing-masing satuan kerja.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesamaan langkah dan strategi dalam percepatan sertipikasi BMN, sehingga pengelolaan aset negara dapat dilakukan secara lebih tertib, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi negara.