Pontianak – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Kekayaan Negara secara virtual melalui Zoom Meeting pada Selasa, 17 Juni 2025, mulai pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan teknis operator atau pengelola Barang Milik Negara (BMN) pada tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), khususnya dalam hal penjualan BMN dalam rangka penghapusan, penaksiran kendaraan dinas, dan pelaksanaan lelang BMN. Tujuan ini menjadi penting mengingat dinamisnya pengelolaan BMN di era digital yang menuntut pengelola BMN untuk terus menyesuaikan diri dengan regulasi, prosedur, dan teknologi terkini guna mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan diawali dengan pembacaan doa dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh peserta daring, menciptakan suasana khidmat dan penuh semangat kebersamaan.

Bimtek ini mengangkat tema “Penjualan BMN, Penilaian Taksiran dalam Rangka Penjualan Kendaraan Dinas, dan Tata Cara Pelaksanaan Lelang BMN.” Tema ini dipilih untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang proses penjualan Barang Milik Negara (BMN), khususnya penilaian taksiran kendaraan dinas, serta prosedur pelaksanaan lelang BMN sesuai dengan regulasi terbaru.

Kepala KPKNL Pontianak, Constantinus Chrisnan Soegiherprajoko, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas partisipasi para peserta yang mengikuti kegiatan ini secara daring. Ia menekankan bahwa pengelolaan kekayaan negara merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Melalui pelatihan ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif, seiring dengan meningkatnya kapasitas dan keterampilan teknis operator atau pengelola Barang Milik Negara (BMN).

Sebagai bagian dari penguatan integritas, Kepala KPKNL Pontianak juga menyampaikan integrity sharing dengan membahas tujuh delik tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam lingkungan kerja. Beliau turut membagikan kisah inspiratif seorang petugas kebersihan KRL Bogor yang dengan jujur mengembalikan uang senilai setengah miliar rupiah yang ditemukannya. Kisah ini dijadikan pengingat bahwa kejujuran dan integritas adalah pondasi utama dalam menjalankan tugas negara.

Kegiatan ini diikuti oleh pejabat pengelola BMN dari berbagai kementerian dan lembaga, tidak hanya dari wilayah kerja KPKNL Pontianak, tetapi juga dari sejumlah satuan kerja di luar wilayah kerja KPKNL Pontianak yang turut berpartisipasi. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme dan perhatian terhadap pengelolaan aset negara yang profesional dan akuntabel.

Tiga narasumber berpengalaman hadir mengisi materi, yaitu:

Dadang Priana, Penata Layanan Operasional Tingkat I Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (Seksi PKN), memaparkan Materi tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, disertai dengan simulasi penggunaan aplikasi Siman V2.

Zainal Arifin, Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda, yang menguraikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 375 Tahun 2024 tentang Pedoman Penentuan Nilai Taksiran BMN selain tanah dan/atau bangunan, khususnya kendaraan bermotor, guna mendukung proses penjualan yang transparan dan akuntabel.

Ayu S Theresia, Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama, memaparkan materi terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 122 Tahun 2023 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang serta simulasi penggunaan Lelang V2.

Melalui Bimtek ini, KPKNL Pontianak berharap peserta dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan aset negara sehingga tercipta tata kelola yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antarinstansi dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara di wilayah Pontianak dan sekitarnya.

KPKNL Pontianak menyampaikan terima kasih atas partisipasi seluruh pemangku kepentingan dan berkomitmen untuk terus menyelenggarakan pelatihan serupa sebagai upaya mendukung pengelolaan aset negara yang optimal dan berkelanjutan.