Pematangsiantar – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 di Aula KPKNL Pematangsiantar, Selasa (22/9). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat komunikasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Forum Konsultasi Publik menjadi sarana bagi KPKNL Pematangsiantar untuk membuka ruang dialog dengan pengguna layanan, menghimpun aspirasi, serta memperoleh masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui kegiatan ini, para pemangku kepentingan juga mendapatkan kesempatan untuk memahami lebih lanjut prosedur, persyaratan, dan mekanisme layanan yang diselenggarakan oleh KPKNL Pematangsiantar.

Dalam sambutannya, Kepala KPKNL Pematangsiantar, Bapak Harmonis Siregar menyampaikan bahwa penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari komitmen instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Keterlibatan aktif pengguna layanan dinilai penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya sesuai dengan ketentuan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Selain menjadi sarana evaluasi, forum ini diharapkan dapat memperkuat hubungan kerja sama antara KPKNL Pematangsiantar dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif, mudah diakses, dan responsif.

Dalam kegiatan tersebut, KPKNL Pematangsiantar menghadirkan pemaparan mengenai standar pelayanan pada empat bidang tugas utama, yakni Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Lelang, dan Piutang Negara. Materi yang disampaikan mencakup persyaratan administrasi, prosedur permohonan, jangka waktu penyelesaian, serta ketentuan pelayanan yang perlu dipahami oleh pengguna layanan.

Pada bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, pembahasan difokuskan pada mekanisme pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), khususnya melalui penjualan, serta upaya optimalisasi pemanfaatan aset negara. Sementara itu, pada bidang Penilaian, peserta memperoleh penjelasan mengenai ruang lingkup layanan, jenis objek penilaian, dan mekanisme pengajuan permohonan penilaian kepada KPKNL.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan layanan Lelang yang meliputi tata cara pengajuan permohonan, penetapan jadwal, biaya dan tarif, serta pemanfaatan layanan lelang secara daring. Adapun pada bidang Piutang Negara, peserta mendapatkan informasi mengenai mekanisme pengurusan piutang negara dan ketentuan penyerahan pengurusan piutang kepada KPKNL.

Forum berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta. Sejumlah perwakilan pemangku kepentingan, di antaranya Bank Mandiri, Pemerintah Kabupaten Samosir, dan Pemerintah Kabupaten Dairi, turut berpartisipasi aktif dengan menyampaikan pertanyaan terkait pengelolaan dan optimalisasi aset, layanan penilaian, prosedur permohonan lelang, hingga pengurusan piutang negara.

Berbagai pertanyaan dan masukan yang disampaikan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan forum, sekaligus memberikan gambaran mengenai kebutuhan dan kendala yang dihadapi pengguna layanan. Melalui dialog tersebut, KPKNL Pematangsiantar dapat memperoleh perspektif langsung dari para pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pelayanan ke depan. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan KPKNL, tetapi juga memperkuat kolaborasi dalam mendukung pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Melalui semangat keterbukaan dan perbaikan berkelanjutan, KPKNL Pematangsiantar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh pengguna layanan. Komitmen tersebut selaras dengan motto KPKNL Pematangsiantar, “MAULIATE” (Mandiri, Unggul, Integritas, Akuntabel, dan Tepat Waktu), yang menjadi landasan dalam memberikan pelayanan terbaik serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan seluruh pengguna layanan.