Pematangsiantar, 17 September 2025. Komitmen untuk menghadirkan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat kembali ditegaskan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025, KPKNL Pematangsiantar membuka ruang dialog bersama para pemangku kepentingan untuk menyempurnakan standar pelayanan yang dijalankan.

Forum yang berlangsung di Aula KPKNL Pematangsiantar pada hari Rabu (17/09) menghadirkan beragam pihak: perwakilan pengguna layanan/satuan kerja, akademisi, organisasi masyarakat, sektor perbankan, serta media massa. Dengan melibatkan banyak elemen, forum ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan kekayaan negara adalah tanggung jawab bersama, yang harus dilaksanakan secara terbuka, kolaboratif, dan responsif.

Dalam sambutan Kepala KPKNL Pematangsiantar, Harmonis Siregar, menegaskan pentingnya Forum Konsultasi Publik sebagai ruang partisipasi publik dalam perumusan standar pelayanan.

“Forum ini bukan sekadar agenda formalitas, tetapi wadah evaluasi bersama. Keterlibatan publik menjadi fondasi penting agar setiap standar pelayanan yang dijalankan tidak hanya sesuai regulasi, melainkan juga relevan dengan ekspektasi pengguna layanan,” ujar Harmonis.

Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 menghadirkan diskusi mendalam terkait tiga layanan strategis KPKNL yakni Pengelolaan BMN, Penilaian, dan Lelang.

Pada kesempatan ini, Oude Putra Silalahi selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Nelli Marta Br. Pangaribuan, Penata Layanan Operasional Tingkat  menyampaikan materi tentang :

o  Penggunaan BMN oleh instansi pemerintah sesuai fungsi utamanya, termasuk tata cara penetapan status penggunaannya.

o  Pemanfaatan BMN berupa Sewa, yakni pendayagunaan BMN melalui kerja sama dengan pihak lain tanpa mengubah status kepemilikan, guna memberikan nilai tambah sekaligus penerimaan negara

Selanjutnya untuk Penilaian disampaikan oleh Junaedi, Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama, yang menyampaikan materi:

o  Menentukan nilai wajar BMN sebagai dasar pengelolaan aset negara.

o  Menetapkan nilai untuk pelaksanaan lelang.

o  Menentukan nilai jaminan utang/piutang negara.

o  Memberikan basis nilai bagi kebijakan pengelolaan aset negara lainnya.

Dilanjutkan dengan Lelang oleh Pranju Lawis L. Tobing,  Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama, dalam kesempatan ini Pranju menjelaskan tentang  Lelang mencakup penjualan aset milik negara, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, maupun pihak swasta/perorangan. Seluruh proses dilaksanakan secara terbuka, kompetitif, dan akuntabel.

Sebagai puncak kegiatan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik 2025 oleh para pemangku kepentingan:

1.   Harmonis Siregar – Kepala KPKNL Pematangsiantar

2.   Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom. – Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun

3.   Benny Nainggolan, S.E., M.Si., M.Ak. – Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

4.   Akmal Harif Siregar, S.Kom., M.Si. – Asisten Administrasi dan Umum Pemerintah Kabupaten Simalungun

5.   Hendri Daniel Tobing – Perwakilan Masyarakat Sipil

6.   Jendri Yosafat – Perwakilan Organisasi Masyarakat

7.   Alvin Nur Muhammad – Pimpinan Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Cabang Pematangsiantar

8.   Denny – Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Aset Management I/Sumatera I

9.   Irwan – Kepala Biro LKBN Antara Sumatera Utara

Acara FKP ini dikoordinir oleh Roslenni S. Sitindaon, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pematangsiantar,  forum  dipandu oleh Perasanta Br. Sibuea, Penata Layanan Operasional Tingkat II Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, sementara peran Master of Ceremony (MC) diemban oleh Melva Herlinda Anggreani Hutagaol dan Endi Hamobiv Purba, keduanya merupakan Fungsional Penilai Pertama.

Keberhasilan forum ini juga tidak lepas dari kerja sama seluruh panitia Forum Konsultasi Publik KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025, yang berperan aktif memastikan seluruh rangkaian acara berlangsung lancar, tertib, dan bermakna. Kehadiran para pejabat, fungsional, dan panitia mencerminkan semangat solidaritas, sinergi, dan profesionalitas yang menjadi ciri khas KPKNL Pematangsiantar dalam melayani publik.

Forum Konsultasi Publik 2025 menjadi momentum penting bagi KPKNL Pematangsiantar untuk mempertegas identitasnya sebagai lembaga pengelola kekayaan negara yang modern, profesional, dan adaptif. Dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media, KPKNL Pematangsiantar menegaskan bahwa pelayanan publik terbaik hanya dapat terwujud melalui kolaborasi, keterbukaan, dan keberanian untuk terus berbenah.

(Narasi/Foto : Humas KPKNL Pematangsiantar)