Di balik setiap tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai negara, ada satu nilai yang tidak bisa ditawar yaitu integritas. Integritas bukan hanya soal patuh aturan atau menghindari pelanggaran. Namun lebih dari itu, integritas  adalah komitmen moral yang menuntun seluruh tindakan meskipun  tidak ada yang mengawasi. Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, kita harus menyadari bahwa integritas adalah fondasi utama dari kepercayaan publik  dan itu harga mati.

Menjalankan amanah dengan penuh integritas Kementerian Keuangan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal negara. Baik dalam hal merancang kebijakan anggaran, mengelola pendapatan dan belanja negara, sampai mengawasi aset milik publik, semuanya menuntut transparansi dan kejujuran.

Sebagai pegawai yang terlibat langsung dalam proses ini, kita  dihadapkan pada banyak keputusan yang terkadang menguji prinsip. Dalam situasi seperti itulah nilai integritas diuji. Apakah kita tetap berdiri di jalur yang benar? Apakah kita berani menolak gratifikasi, menahan diri dari penyalahgunaan jabatan, atau bersikap adil kepada semua pihak? Semua itu adalah bentuk nyata dari integritas yang sesungguhnya.

Landasan aturan yang mengawal integritas di Kementerian Keuangan, integritas bukan hanya urusan pribadi, tetapi merupakan sistem nilai yang diatur dan dijaga secara kelembagaan. Beberapa regulasi yang menggarisbawahi pentingnya nilai ini antara lain:

• PMK No. 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai, yang menuntut seluruh ASN Kemenkeu menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme.
• Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021, yang mengatur disiplin ASN dengan sanksi tegas bagi pelanggaran, termasuk pelanggaran etika dan integritas.
• Gerakan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM, yang menjadi langkah konkret menuju birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi.
• Penerapan nilai BerAKHLAK, khususnya aspek Akuntabel dan Loyal, yang menggambarkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Semua ini menunjukkan bahwa integritas bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga kewajiban struktural yang harus dipatuhi oleh setiap insan Kemenkeu.

Kenapa Integritas sebagai Harga Mati? Karir bisa naik turun, posisi bisa berubah, tetapi satu hal yang tak boleh hilang adalah integritas. Sekali kita kehilangannya, sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat, atasan, bahkan diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus  memegang prinsip: lebih baik berkata jujur dan tidak populer, daripada terlihat baik namun melanggar hati nurani.

Integritas adalah dasar dari semua keputusan yang kita ambil. Ia menjadi batas antara benar dan salah, antara amanah dan penyimpangan. Dalam setiap penugasan, mari kita  berusaha menempatkan nilai ini di atas segalanya, bahkan jika harus mengambil jalan yang tidak mudah.

Integritas Menjadi Kompas Hidup dalam BekerjaBekerja di Kementerian Keuangan adalah sebuah kehormatan. Tapi kehormatan itu tidak berarti apa-apa jika tidak dijalankan dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Integritas adalah kompas moral kita dalam menjalankan peran sebagai abdi negara. Ia bukan hanya aturan di atas kertas, melainkan keyakinan yang harus kita pegang setiap hari, bahwa kita bekerja bukan hanya untuk lembaga, tapi untuk rakyat dan masa depan bangsa.

Karena itu, integritas adalah harga mati. Integritas itu  adalah syarat utama dalam menjaga makna pengabdian.

Penulis:
Roslenni S. Sitindaon

Referensi:

• Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai
• Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• Portal DJKN dan Zona Integritas Kementerian Keuangan
• Nilai ASN "BerAKHLAK" dan Core Values Kementerian Keuangan