KPKNL Pekalongan – Pengelolaan piutang negara tidak hanya berbicara tentang penagihan, tetapi juga tentang bagaimana menjaga dan mengoptimalkan nilai aset yang menjadi jaminannya. Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2026, pendekatan dalam pengurusan piutang negara mengalami penguatan, khususnya dalam hal pengelolaan barang jaminan. Regulasi ini membuka ruang bagi pengelolaan aset sitaan yang lebih adaptif, tidak semata-mata bergantung pada mekanisme lelang, namun tetap dalam koridor ketentuan dan prinsip kehati-hatian.

Menggeser Pendekatan: Dari Menunggu ke Mengelola

Selama ini, aset sitaan dalam pengurusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) kerap berada dalam posisi menunggu—menunggu proses lelang, menunggu peminat, atau menunggu waktu yang tidak pasti. Dalam periode tersebut, nilai ekonominya berpotensi mengalami penurunan. Melalui PMK 23/2026, negara diberikan ruang untuk melakukan penguasaan fisik atas barang jaminan serta membuka kemungkinan penggunaan dan pendayagunaan dalam kondisi tertentu. Namun demikian, langkah tersebut tidak bersifat otomatis. Setiap tindakan tetap harus melalui mekanisme yang diatur, dengan mempertimbangkan aspek hukum, nilai ekonomi, serta akuntabilitas pengelolaan.

Tantangan di Lapangan

Dalam praktiknya, tidak semua aset dapat segera terserap melalui mekanisme lelang. Beberapa aset memerlukan waktu relatif panjang untuk dapat terjual, terutama yang berupa lahan kosong atau bangunan yang sudah tidak produktif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penurunan nilai apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, opsi pendayagunaan dapat menjadi alternatif dalam kondisi tertentu, sepanjang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Optimalisasi dan Prinsip Kehati-hatian

Pendayagunaan barang jaminan merupakan bagian dari upaya optimalisasi, namun tidak terlepas dari risiko yang perlu dikelola. Penguasaan fisik, penggunaan oleh negara, maupun kerja sama dengan pihak ketiga berpotensi memberikan manfaat ekonomi. Namun, implementasinya harus didukung oleh tata kelola yang baik agar tetap akuntabel dan sesuai ketentuan.

Keseimbangan antara optimalisasi dan kehati-hatian menjadi kunci dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Perubahan Cara Pandang Pengelolaan Aset

Salah satu poin penting dari kebijakan ini adalah perubahan perspektif. Aset sitaan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai bagian dari proses administratif penagihan, tetapi sebagai potensi ekonomi yang dapat dikelola.

Dalam konteks penerimaan negara, pendekatan ini menjadi penting. Optimalisasi tidak selalu berarti mencari sumber baru, tetapi juga memastikan bahwa potensi yang sudah ada tetap terjaga nilainya.

Penutup

Dengan pendekatan yang lebih adaptif, pengelolaan barang jaminan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam penyelesaian piutang negara. Namun demikian, implementasi kebijakan ini tetap memerlukan konsistensi, kehati-hatian, dan tata kelola yang baik agar tujuan optimalisasi dapat tercapai secara berkelanjutan.

Penulis: Totok Murdiyanto (Pegawai pada Subbagian Umum KPKNL Pekalongan)

(tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi instansi tempat penulis bekerja)