Makassar, 15 Oktober 2025 — Hari ketiga pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulseltrabar) diawali dengan sesi pembahasan yang berfokus pada Evaluasi Capaian Pengurusan Piutang Negara, dipandu oleh Nandang Supriyadi, Plt. Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Sulseltrabar.

Dalam paparannya, Nandang memaparkan profil piutang negara dengan nilai outstanding terbesar berasal dari KPKNL Makassar, sekaligus memberikan apresiasi atas capaian target Bidang Piutang Negara yang telah berstatus hijau secara keseluruhan. Namun, ia juga menyoroti bahwa penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) di beberapa KPKNL, termasuk KPKNL Parepare, masih menghadapi tantangan dalam mencapai target penyelesaian.

Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar menegaskan pentingnya menjaga semangat kerja meski jumlah outstanding relatif kecil.

“Jangan sampai outstanding yang sedikit membuat kita menjadi lengah. Setiap berkas harus tetap dikerjakan dengan serius dan tuntas. Digitalisasi berkas BKPN menjadi langkah penting agar prosesnya lebih aman, fleksibel, dan mudah dimonitor,” tegasnya.

Dari berbagai laporan KPKNL, terungkap sejumlah dinamika di lapangan. Kepala KPKNL Kendari, Taufik, menyampaikan tantangan pengurusan piutang dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang berupa pohon jati dengan medan sulit diakses.

Sementara itu, Rofiq Khamdani, Kepala KPKNL Parepare, melaporkan bahwa pihaknya menerima dua debitur baru dari BPDLH tahun 2025 dengan jaminan pohon jati yang sudah terbakar, sehingga memerlukan strategi khusus dalam penanganannya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil mengingatkan pentingnya mitigasi risiko piutang sejak awal proses pengurusan, serta perlunya pendekatan empati dan kemanusiaan terhadap debitur yang benar-benar tidak mampu.

“Dalam setiap penyelesaian piutang, kita harus berhati-hati dan tetap berempati. Jika debitur memang mengalami kesulitan ekonomi, misalnya piutang Rumah Sakit, bantu dengan cara-cara manusiawi dan sesuai prosedur, misalnya melalui surat keterangan tidak mampu atau skema pembayaran alternatif,” pesannya.

Dari sisi inovasi, Kepala KPKNL Palopo, Naf’an Widiarso Rafid, mengusulkan penguatan kerja sama antarinstansi melalui pertukaran data debitur dengan Kantor Pajak, untuk mempercepat proses penelusuran dan pengumpulan data debitur.

Sementara itu, Kepala KPKNL Mamuju, Sopian Sumantri, menyampaikan bahwa dari 22 BKPN aktif di wilayahnya, hanya dua yang memiliki jaminan. “Kendala utama adalah barang jaminan yang meskipun sudah dua kali dilelang, belum juga laku. Selain itu, sebagian debitur memiliki kemampuan angsuran yang rendah,” ungkapnya.

Dari KPKNL Makassar, Iwan Darma menjelaskan bahwa dari 317 BKPN yang ada, proses penagihan dilakukan dengan menghubungkan data penagihan masa lalu dengan kondisi terkini. Ia juga melaporkan capaian digitalisasi 564 dari 601 data PSBDT, sebagai upaya memperkuat akurasi dan transparansi pengelolaan piutang.

Menambahkan hal tersebut, Ibu Iling Saidah, Kasi Piutang Negara, menyampaikan bahwa BKPN PSBDT merupakan potensi penagihan kembali yang menjanjikan, serta mengusulkan penambahan fitur dalam sistem aplikasi agar setiap aktivitas penagihan dan survei lapangan dapat terdokumentasi secara real-time dan menunjukkan progres pengurusan.

Sebagai salah satu peserta aktif dalam sesi ini, KPKNL Parepare menilai bahwa semangat digitalisasi, sinergi lintas instansi, serta empati dalam pengurusan piutang menjadi kunci keseimbangan antara akuntabilitas dan kemanusiaan. Raker hari ketiga ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga ruang refleksi bagi seluruh KPKNL untuk terus memperkuat peran DJKN dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan, profesional, dan berorientasi pada penyelesaian yang berkeadilan.