Di tengah keterbatasan anggaran negara, setiap aset milik negara sejatinya merupakan sumber daya yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Tanah, bangunan, maupun aset lainnya yang dikelola pemerintah bukan sekadar daftar inventaris, tetapi merupakan modal pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga investasi. Sayangnya, masih terdapat sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yang belum dimanfaatkan secara optimal atau berstatus underutilized.

Kondisi ini menjadi salah satu tantangan strategis dalam pengelolaan aset negara. Di wilayah kerja KPKNL Parepare, misalnya, saat ini tercatat lebih dari 30 aset yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Jumlah tersebut tentu menyimpan potensi ekonomi yang besar apabila dapat dikelola secara lebih produktif.

Aset yang tidak dimanfaatkan bukan berarti tidak memiliki nilai. Justru sebaliknya, setiap bidang tanah maupun bangunan yang menganggur memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi pusat pelayanan publik, kawasan pendidikan, sentra ekonomi, ruang terbuka hijau, fasilitas sosial, maupun bentuk pemanfaatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang dihadapi selama ini bukan hanya karena belum adanya calon pemanfaat, tetapi juga karena informasi mengenai aset tersebut belum tersaji secara lengkap, mudah diakses, dan terdokumentasi secara sistematis. Banyak aset yang potensial belum diketahui oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat luas yang sebenarnya dapat berkolaborasi dalam optimalisasi aset negara.

Transformasi digital menjadi salah satu jawaban atas tantangan tersebut. Sudah saatnya pengelolaan BMN beralih dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis data dan nilai tambah (value creation). Salah satu inovasi yang dapat dikembangkan adalah Aset Mart , sebuah dashboard digital yang mengintegrasikan seluruh informasi mengenai aset underutilized dalam satu platform.

Melalui Aset Mart , setiap aset dapat ditampilkan secara komprehensif, mulai dari lokasi, foto terkini, luas tanah dan bangunan, status hukum, nilai aset, kondisi fisik, hingga potensi pemanfaatannya. Dashboard ini tidak hanya menjadi alat monitoring internal bagi DJKN, tetapi juga dapat menjadi etalase digital aset negara yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai kewenangannya.

Konsep ini ibarat sebuah marketplace bagi aset negara. Bedanya, yang diperdagangkan bukanlah asetnya, melainkan informasi mengenai peluang pemanfaatannya. Pemerintah daerah dapat melihat aset yang dapat dikembangkan menjadi fasilitas publik. Perguruan Tinggi dapat mengusulkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian. Pelaku usaha dapat mengidentifikasi peluang kerjasama pemanfaatan sesuai regulasi yang berlaku. Bahkan masyarakat pun dapat berpartisipasi dengan memberikan informasi, masukan, maupun usulan pemanfaatan terhadap aset yang selama ini belum produktif.

Namun sebelum dashboard tersebut dibangun, langkah paling mendasar adalah melakukan pendataan dan profiling aset secara menyeluruh. Setiap aset perlu memiliki identitas yang jelas, terdokumentasi dengan baik, dan diperbarui secara berkala. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan berbasis data.

Selain itu, dashboard juga dapat dilengkapi dengan sistem monitoring progres optimalisasi. Setiap aset dapat diberi indikator status, sehingga pimpinan dapat dengan mudah mengetahui aset mana yang masih belum ditindaklanjuti, sedang dalam proses pemanfaatan, maupun yang telah berhasil dioptimalkan. Pendekatan ini akan memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMN.

Lebih jauh lagi, keterbukaan informasi melalui Aset Mart dapat menjadi bentuk implementasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan kolaboratif. Optimalisasi aset negara tidak lagi menjadi tanggung jawab DJKN semata, tetapi menjadi gerakan bersama yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan BMN tidak hanya diukur dari tertib administrasi, tetapi juga dari sejauh mana aset tersebut mampu menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Aset negara yang produktif akan memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara, membuka peluang investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transformasi pengelolaan aset melalui digitalisasi dan kolaborasi merupakan langkah menuju wajah baru DJKN yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada penciptaan nilai. Melalui inovasi seperti Aset Mart, aset negara yang selama ini terkesan "diam" dapat berubah menjadi aset yang hidup, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Indonesia. Sebab pada hakikatnya, aset negara bukan sekadar untuk dimiliki, melainkan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.(des)

Ditulis oleh: Desi Ariyanti