Pangkalpinang – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga Semester I Tahun 2026 tetap menunjukkan resiliensi di tengah dinamika ekonomi global. Penerimaan negara mencatat pertumbuhan yang positif, belanja negara terus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Perkembangan tersebut disampaikan dalam Press Conference APBN KiTa Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (24/7/2026). Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maria Lucky Ariana, yang menegaskan bahwa konferensi pers APBN KiTa merupakan wujud transparansi pengelolaan keuangan negara sekaligus sarana penyampaian informasi fiskal kepada masyarakat.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Muhamad Mufti Arkan, memaparkan bahwa hingga 30 Juni 2026 pendapatan negara di Bangka Belitung telah terealisasi sebesar Rp2,15 triliun atau 40,56 persen dari target, sedangkan belanja negara mencapai Rp4,44 triliun atau 52,54 persen dari pagu. Kinerja tersebut menunjukkan APBN tetap menjalankan fungsinya sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan daerah.

"Penerimaan perpajakan di Bangka Belitung terus menunjukkan tren yang positif seiring meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Di sisi lain, belanja negara terus diarahkan secara optimal agar mampu memberikan multiplier effect bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Mufti Arkan.

Lebih lanjut, Mufti menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga Semester I 2026 mencapai Rp1,92 triliun atau 38,23 persen dari target APBN dan tumbuh 27,79 persen (year-on-year). Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya penerimaan dari sektor perdagangan, pertanian, pertambangan, industri, serta semakin baiknya implementasi sistem Coretax.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang, Aris Rochmad Sopiyan, menyampaikan perkembangan kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di wilayah Bangka Belitung.

Hingga akhir Juni 2026, realisasi PNBP tercatat mencapai 89,63 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp169,97 miliar  atau tumbuh 25,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pendapatan administrasi dan penegakan hukum, termasuk hasil penjualan barang rampasan dan barang sitaan yang telah memperoleh putusan pengadilan.

"Kontribusi PNBP menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan aset negara, pelayanan lelang, dan pengelolaan kekayaan negara terus memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara. DJKN akan terus mendorong pengelolaan kekayaan negara yang profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," kata Aris Rochmad Sopiyan.

Selain penerimaan negara, pemerintah juga terus menjaga kualitas belanja negara. Hingga 30 Juni 2026, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1,48 triliun, sementara penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp2,97 triliun. Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Melalui publikasi APBN KiTa, Kementerian Keuangan terus berkomitmen menghadirkan informasi fiskal yang transparan, akuntabel, dan mudah dipahami masyarakat. Sinergi seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan di Bangka Belitung diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memastikan APBN terus bekerja melindungi masyarakat, mendukung pembangunan, dan mewujudkan Indonesia yang lebih maju. (wdp)