Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
   134      Login Pegawai
Berita KPKNL Pangkal Pinang
Ekonomi Babel Bangkit, Pendapatan Negara Tumbuh 22,91 Persen

Ekonomi Babel Bangkit, Pendapatan Negara Tumbuh 22,91 Persen

Dendy Yuhartono
Rabu, 07 Januari 2026 |   32 kali

Pangkalpinang – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengadakan Press Conference kinerja fiskal dan ekonomi regional Provinsi Babel realisasi sampai dengan 30 November 2025 bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bangka Belitung pada Senin (15/12/2025).

Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus menunjukkan tren pemulihan. Realisasi sampai dengan 30 November 2025, ekonomi Babel pada triwulan III 2025 tumbuh 3,12 persen (y-on-y), jauh membaik dibandingkan triwulan III 2024 yang hanya tumbuh 0,13 persen. Inflasi November 2025 juga terjaga di level 2,87 persen (y-on-y) dengan inflasi bulanan 0,36 persen, terutama dipengaruhi kenaikan harga emas perhiasan, cabai merah, dan cumi-cumi.

Dari sisi fiskal, kinerja APBN regional Babel hingga 30 November 2025 tercatat positif. Pendapatan negara mencapai sekitar Rp3,37 triliun atau sekitar 93 persen dari target dan tumbuh 22,91 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja negara terealisasi Rp8,63 triliun atau 88,77 persen dari pagu, turun 8,32 persen seiring kebijakan efisiensi dan refocusing belanja pemerintah, dengan porsi Transfer ke Daerah masih mendominasi sekitar 70,91 persen dari total belanja negara di Babel.

Penerimaan perpajakan menjadi penopang utama pendapatan negara. Sampai dengan akhir November 2025, realisasi penerimaan pajak regional Babel mencapai sekitar Rp2,95 triliun atau 86,06 persen dari target dan tumbuh 19,72 persen (y-on-y). Penerimaan tersebut terutama ditopang Pajak Penghasilan sekitar Rp1,22 triliun, serta PPN dan PPnBM sebesar Rp1,57 triliun, dengan pertumbuhan PPh mencapai 39,64 persen, PPN 2,51 persen, dan PBB yang bahkan telah melampaui target hingga 176,85 persen.

Secara sektoral, kontribusi terbesar penerimaan pajak berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran dengan realisasi sekitar Rp1,00 triliun dan tumbuh 20,10 persen, disusul sektor industri pengolahan yang meningkat 64,85 persen seiring kenaikan setoran PPN dari komoditas sawit dan timah. Penerimaan pajak dari sektor timah (KLU 07291 dan 07292) tercatat tumbuh 123,98 persen dengan realisasi sekitar Rp269,14 miliar, sejalan dengan mulai pulihnya aktivitas usaha dan penertiban tambang ilegal di Babel.

Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan tren positif. Secara agregat, PNBP APBN di Babel tumbuh 10,28 persen, didukung peningkatan Pendapatan BLU sebesar 26,05 persen dan PNBP satker Kementerian/Lembaga yang tumbuh 6,20 persen. Dari sisi pengelolaan kekayaan negara, PNBP Kekayaan Negara dan Lelang yang dikelola DJKN di Babel mencapai Rp14,01 miliar atau 115,56 persen dari target, dengan PNBP BMN tercatat sekitar Rp11,96 miliar atau 219 persen dari target tahunan. Dalam paparannya, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang, Aris Rochmad Sopiyan, menyampaikan, “Capaian PNBP kekayaan negara dan lelang ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset negara di Babel tidak hanya menjaga tertib administrasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi penguatan APBN di daerah. Ke depan, kami akan terus mendorong optimalisasi pemanfaatan BMN dan layanan lelang agar potensi penerimaan dapat digali lebih maksimal.”

Di tingkat daerah, APBD konsolidasian Babel hingga 30 November 2025 mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp7,12 triliun (80,95 persen dari target) dan belanja Rp6,39 triliun (66,71 persen dari pagu), masing-masing terkontraksi 4,34 persen dan 16,61 persen dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan Daerah masih didominasi Dana Transfer dengan porsi 75,97 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah sekitar Rp1,69 triliun tumbuh 13,98 persen namun baru mampu membiayai sebagian kecil kebutuhan belanja. Indeks Kemandirian Fiskal Babel tercatat 0,24 dan masih berada pada kategori belum mandiri, sehingga penguatan basis PAD dan optimalisasi pengelolaan aset daerah tetap menjadi agenda penting ke depan. (WDP/DY)

Foto Terkait Berita

Floating Icon