Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung pada Triwulan I 2026 tumbuh positif sebesar 4,53 persen year-on-year (yoy), melanjutkan tren pemulihan yang dimulai sejak akhir 2025. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp30,77 triliun, sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tercatat Rp15,83 triliun. Namun demikian, secara triwulanan (q-to-q) perekonomian masih terkontraksi 3,88 persen dibandingkan Triwulan IV 2025, mencerminkan perlambatan pasca momen Ramadan dan Idulfitri.

Meskipun tumbuh positif, laju pertumbuhan 4,53 persen tersebut masih berada di bawah rata-rata Sumatera (5,13 persen) dan nasional (5,61 persen), menempatkan Babel pada posisi terendah ketiga se-Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Babel tahun 2025 secara kumulatif tercatat 4,09 persen (c-to-c), meningkat signifikan dari 0,77 persen pada tahun 2024. Pada Triwulan I 2026, pertumbuhan terutama ditopang oleh sektor jasa dan konsumsi (1) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 39,46 persen yoy, didorong mobilitas Ramadan/Idulfitri dan Program MBG. (2) Jasa Perusahaan tumbuh 15,95 persen yoy. (3) Transportasi dan Pergudangan: tumbuh 12,22 persen yoy. (4) Konstruksi: tumbuh 9,92 persen yoy. Di sisi lain, dua sektor utama yang menjadi tulang punggung perekonomian Babel justru masih mengalami tekanan. Industri Pengolahan (kontribusi 22,05 persen PDRB) terkontraksi 0,59 persen yoy, sementara Pertambangan dan Penggalian (kontribusi 7,43 persen PDRB) terkontraksi 0,20 persen yoy. Keduanya terdampak pelemahan aktivitas pertimahan yang belum sepenuhnya pulih.

Inflasi Bangka Belitung terpantau terkendali sepanjang Januari–Mei 2026. Inflasi yoy April 2026 tercatat 1,49 persen, berada dalam koridor target nasional. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau konsisten menjadi penyumbang inflasi terbesar. Komoditas penekan inflasi antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, dan cumi-cumi di sisi yoy; sementara komoditas deflator m-to-m antara lain angkutan udara, sawi hijau, dan jeruk.

Neraca perdagangan Bangka Belitung secara kumulatif hingga Mei 2026 mencatat surplus sebesar US$802,98 juta (ekspor US$813,41 juta; impor US$10,43 juta), tumbuh 4,23 persen secara c-to-c. Ekspor tumbuh 5,08 persen c-to-c, didominasi komoditas CPO dan produk turunannya serta timah.

Kinerja APBN di Bangka Belitung menunjukkan tren perbaikan yang konsisten sepanjang Januari hingga Mei 2026.

Penerimaan negara mengalami pemulihan kuat setelah terkontraksi dalam pada Januari 2026 (-55,44 persen yoy) akibat distribusi deposit pajak. Sejak Februari, tren berbalik positif secara konsisten hingga mencapai pertumbuhan tertinggi 20,80 persen yoy pada Mei 2026. Penerimaan perpajakan mendominasi 92,20 persen dari total pendapatan, dengan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp810,30 miliar (46,15 persen) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp806,78 miliar (45,95 persen) sebagai dua komponen terbesar. Kontributor pajak terbesar berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Rp525,27 miliar, tumbuh 18,39 persen yoy), yang mencerminkan peningkatan aktivitas perdagangan komoditas sawit dan pembayaran Surat Tagihan Pajak. Di sisi lain, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami kontraksi 40,58 persen yoy sepanjang periode, didorong penurunan bea keluar CPO akibat perubahan harga referensi.

Belanja negara tumbuh moderat 2,60–6,64 persen yoy dan konsisten didominasi Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai 69,73 persen dari total belanja. Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 25,92 persen yoy, didorong terutama oleh akselerasi Belanja Modal yang tumbuh signifikan 59,70 persen yoy pada periode Mei 2026—meskipun dari basis yang rendah. Belanja Pegawai tumbuh 9,56 persen yoy, sementara Belanja Barang mengalami tekanan kontraksi. Dari sisi TKD, DAK Non Fisik mencatat kinerja positif didorong Dana BOK Tunjangan Khusus Dokter dan realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami kontraksi yang cukup dalam sepanjang periode, antara lain karena belum terealisasinya DBH Sawit hingga akhir Mei 2026, serta penurunan pada hampir semua komponen DBH.

Kinerja APBD konsolidasian Bangka Belitung menunjukkan dua pola yang perlu mendapat perhatian serius: tekanan pada pendapatan transfer dan dominasi belanja pegawai yang persisten.

Pendapatan Daerah Konsolidasian hingga Mei 2026 terealisasi Rp2,38 triliun, tumbuh 2,91 persen yoy didorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 26,10 persen yoy. Pajak Daerah mendominasi PAD dengan kontribusi 62,12 persen dan tumbuh 16,56 persen yoy, ditopang oleh Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Pajak Rokok. Retribusi Daerah tumbuh signifikan 66,49 persen yoy, terutama dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD. Namun, Pendapatan dari Dana Transfer—yang masih mendominasi 73,42 persen dari total pendapatan daerah—mengalami kontraksi 3,49 persen yoy. Hal ini mencerminkan ketergantungan struktural yang masih tinggi pada transfer pusat. Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) berada di angka 0,26, artinya PAD baru dapat membiayai sekitar 26,98 persen dari total kebutuhan Belanja Daerah.

Belanja Daerah Konsolidasian terealisasi Rp2,33 triliun, tumbuh 1,80 persen yoy. Namun komposisi belanja mengkhawatirkan: Belanja Pegawai mendominasi 63,65 persen dari total realisasi belanja (Rp1,48 triliun), naik 6,07 persen yoy. Sementara Belanja Modal hanya terealisasi 1,14 persen (Rp26,60 miliar) dari total belanja. Kondisi ini jauh dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menetapkan batas maksimal Belanja Pegawai sebesar 30 persen dan mengamanatkan alokasi belanja infrastruktur minimal 40 persen dari total Belanja Daerah. Ketimpangan ini berisiko menekan kapasitas investasi publik daerah dalam jangka menengah.

Berdasarkan analisis data enam edisi RFB Tahun 2026 dan kondisi terkini per Juni 2026, terdapat empat isu tematik strategis yang memerlukan respons kebijakan konkret dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Bangka Belitung tengah berada pada titik infleksi penting. Momentum pemulihan ekonomi pasca tekanan kasus tata niaga timah harus dimanfaatkan secara maksimal dengan memperkuat fondasi fiskal daerah, mendiversifikasi struktur ekonomi, dan memastikan manfaat program pemerintah seperti MBG benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal—petani, nelayan, pelaku UMKM.

Di sisi APBN, penguatan penerimaan pajak yang konsisten perlu dipertahankan, sementara akselerasi belanja modal pada Semester II 2026 menjadi prioritas agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Di sisi APBD, langkah konkret menuju kemandirian fiskal tidak bisa ditunda: digitalisasi pajak daerah, monetisasi aset, dan penguatan BUMD adalah tiga pilar yang dapat segera dieksekusi.

Risiko dari El Niño, ketidakpastian harga komoditas global, dan volatilitas ekspor timah harus diantisipasi dengan membangun ketahanan pangan dan ketahanan fiskal secara bersamaan. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Bangka Belitung memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih inklusif dan mandiri.