Sukamara – KPKNL Pangkalan Bun menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Lelang dan Pengurusan Piutang Daerah Kabupaten Sukamara pada Rabu (16/9) bertempat di Aula BPKAD Kabupaten Sukamara. Kegiatan ini mengusung tema "Menggali Potensi PAD Melalui Lelang dan Penghapusan Piutang Daerah yang Prudent dan Akuntabel" serta diikuti oleh jajaran BPKAD dan Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai pemanfaatan lelang sebagai instrumen pengelolaan aset daerah sekaligus memberikan pemahaman mengenai mekanisme penghapusan piutang daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin erat antara DJKN dan Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam mewujudkan tata kelola aset dan piutang daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Pada kesempatan ini, Pelelang Ahli Pertama KPKNL Pangkalan Bun, Muhammad Ridwan, menyampaikan materi mengenai lelang sebagai instrumen jual beli yang terbuka untuk umum. Materi yang disampaikan meliputi jenis-jenis lelang, objek lelang, tahapan proses bisnis, persyaratan, serta pemanfaatan layanan lelang dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Selain sebagai sarana penjualan aset, lelang juga berperan dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan daerah.

Selanjutnya, Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Pangkalan Bun, Sutrisno, menyampaikan materi mengenai tata cara penghapusan piutang daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019. Materi yang disampaikan meliputi landasan hukum, mekanisme penghapusan piutang secara bersyarat dan mutlak, persyaratan administrasi, alur pengajuan, serta pentingnya pengelolaan piutang secara optimal untuk mendukung penyajian laporan keuangan daerah yang akuntabel.

Melalui kegiatan ini, KPKNL Pangkalan Bun berharap sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sukamara semakin kuat dalam mengoptimalkan pengelolaan aset dan piutang daerah. Pemanfaatan layanan lelang secara tepat serta pengelolaan piutang yang tertib diharapkan dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin prudent, transparan, dan akuntabel.