PANGKALAN BUN - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Kamis, 13 Agustus 2026. Kegiatan bertajuk “KPKNL Mendengar untuk Layanan Lebih Baik”tersebut menjadi ruang bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun saran terhadap kualitas pelayanan yang diberikan KPKNL.

Kepala KPKNL Pangkalan Bun, Ari Fitri Mahesa, dalam sambutannya menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memberikan pelayanan terbaik di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, serta lelang. Menurutnya, kualitas pelayanan tidak cukup dinilai hanya dari perspektif penyelenggara layanan, tetapi harus dilihat dari pengalaman dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa.

“Kesempurnaan layanan tidak bisa diukur dari sudut pandang kami. Kualitas sejati diukur dari kemampuan memberikan kemudahan dan kepastian kepada para pengguna jasa,” ujar Ari Fitri Mahesa. Ia menambahkan, FKP bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan bentuk keterbukaan KPKNL dalam menerima koreksi sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang masih ditemukan dalam pelayanan.

Ia berharap melalui forum tersebut dapat diketahui berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk apabila masih terdapat akses pelayanan yang dinilai terlalu birokratis, lambat, atau menyulitkan masyarakat. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan KPKNL Pangkalan Bun di wilayah kerjanya.

Selain membahas pelayanan, dalam FKP juga disampaikan sosialisasi mengenai antikorupsi dan pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peserta turut mendapatkan informasi mengenai 11 jenis layanan yang tersedia di KPKNL Pangkalan Bun. KPKNL juga menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan yang ramah dan inklusif, termasuk memberikan kemudahan bagi kelompok rentan, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta ibu menyusui.

Kegiatan FKP tidak hanya berlangsung secara tatap muka, tetapi juga diikuti secara daring oleh peserta dari sejumlah daerah, seperti Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Timur hingga Palangka Raya. Peserta berasal dari berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya perbankan, akademisi, tokoh masyarakat, serta satuan kerja yang selama ini menggunakan layanan KPKNL. Ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum tersebut secara maksimal agar pelayanan KPKNL ke depan semakin mudah, transparan, pasti dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.