Pamekasan – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan melaksanakan lelang Barang Rampasan Negara sebagai bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara sekaligus mendukung peningkatan kontribusi penerimaan Negara pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 dan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 atas permohonan lelang yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Sumenep Kejaksaan Negeri Pamekasan, Kejaksaan Negeri Sampang dan Kejaksaan Negeri Bangkalan. Pelaksanaan lelang tersebut di Aula KPKNL Pamekasan, Jalan Stadion nomor 104 Pamekasan.

Pelaksanaan lelang tersebut merupakan bentuk sinergi antara KPKNL Pamekasan dengan instansi penegak hukum dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan pengelolaan Barang Rampasan Negara yang telah memenuhi ketentuan untuk dilakukan penjualan melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan terbuka bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui mekanisme lelang, Barang Rampasan Negara dapat dikelola secara optimal sehingga memberikan nilai manfaat dan tidak menjadi beban dalam penyimpanan maupun pengelolaannya.

Kepala KPKNL Pamekasan, Erma Yuni Mastuti menyampaikan “Barang rampasan negara yang dijual melalui lelang tersebut sebanyak 21 lot berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Dalam pelaksanaannya terbentuk harga pokok lelang sebesar Rp 403.139.000,00 (empat ratus tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau naik sebesar 144  persen dari total nilai limit lelang sebesar Rp279.089.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu rupiah)”. Seluruh hasil lelang tersebut sudah disetorkan ke rekening Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mengoptimalkan penerimaan negara, ujarnya.

Dengan terlaksananya lelang Barang Rampasan Negara ini, KPKNL Pamekasan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan para pemohon dan stakeholder terkait. Optimalisasi pengelolaan aset melalui lelang diharapkan dapat mendukung terciptanya pengelolaan kekayaan negara yang tertib, efektif, transparan, dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara.