Rabu (13/04), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan melakukan sharing knowledge pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) kepada seluruh unit vertikal Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di Pulau Madura yang pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan ZI-WBK. Acara yang dilaksanakan secara daring via zoom meeting ini dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) KPKNL Pamekasan Tahun 2022 dan guna mewujudkan island of integrity serta menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah.

Dengan dihadiri oleh internal pejabat/pegawai KPKNL Pamekasan serta para perwakilan dari masing-masing BPS, acara sharing knowledge dibuka oleh Pembawa Acara tepat pada pukul 09.00 WIB. Setelah dibuka, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa dan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Kemudian disusul dengan sambutan dari Kepala KPKNL Pamekasan, Indera Widajanto. Dalam sambutannya, Indera menyampaikan bahwa sharing knowledge ini merupakan bentuk dari sinergi yang dilakukan oleh KPKNL Pamekasan dengan para stakeholder yang menjadi mitra KPKNL Pamekasan, dalam hal ini adalah satuan kerja di lingkungan BPS. "Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah diskusi dan pembelajaran, baik bagi kami maupun satker BPS di wilayah Pulau Madura, khususnya dalam kaitannya dengan pembangunan ZI-WBK/WBBM," pungkas Indera mengakhiri sambutannya.

Seusai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi pembangunan ZI-WBK oleh Joko Surono selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Pamekasan, yang dalam Tim Pembangunan ZI-WBBM KPKNL Pamekasan bertugas sebagai Koordinator Manajemen Perubahan. Dalam pemaparannya Joko menjelaskan mengenai berbagai aspek terkait pembangunan ZI-WBK secara terperinci, dimulai dari dasar hukum, syarat keikutsertaan, mekanisme pembangunan ZI-WBK, komponen pengungkit dalam pembangunan ZI-WBK, kerangka penilaian, tahapan penilaian, komponen hasil, serta strategi pembangunan ZI-WBK. Pada kesempatan ini Joko juga menekankan pentingnya komitmen yang menyeluruh mulai dari level pimpinan hingga frontliner yang berhubungan langsung dengan para stakeholder. "Pembangunan ZI-WBK ini harus dipahami sebagai kerja bersama yang melibatkan seluruh elemen di kantor, untuk mewujudkan layanan yang bersih dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan publik. Di mulai dari level pimpinan sebagai role model, para pelaksana yang mengimplementasikan kebijakan organisasi, hingga para frontliner yang berhadapan langsung memberikan layanan kepada pengguna jasa," ungkap Joko dalam paparannya.

Setelah Joko selesai menyampaikan pemaparannya, acara dilanjutkan pada acara inti, yaitu tanya jawab seputar pembangunan ZI-WBK. Pada sesi ini, dengan antusias para peserta dari BPS menanyakan beberapa hal terkait pengalaman KPKNL Pamekasan dalam melakukan pembangunan ZI-WBK. Dengan senang hati, Joko dan dengan dibantu Ketua Tim Pembangunan ZI-WBBM dan beberapa Koordinator Area Perubahan lainnya membagikan pengalamannya dalam pembangunan ZI-WBK yang berhasil meraih predikat WBK di tahun 2020 lalu. Salah satu topik menarik dalam sesi tanya jawab ini diutarakan oleh Mochamad Sonhaji selaku Kepala BPS Kabupaten Bangkalan, di mana dalam kesempatan tersebut Sonhaji berbagi pandangan tentang urgensi dan dampak dari pembangunan ZI-WBK. "Ada beberapa hal menarik bagi saya terkait pembangunan ZI-WBK ini, di antaranya adalah perubahan nyata yang tampak setelah suatu instansi memperoleh predikat WBK. Dari pengalaman KPKNL Pamekasan memperoleh predikat WBK, bagaimanakah bentuk perubahan tersebut dan kemudian apa saja yang menjadi poin penting dalam penilaian ZI-WBK?” tanya Sonhaji. Menjawab hal tersebut, Joko menjelaskan dengan gamblang terkait perubahan nyata yang tampak setelah KPKNL Pamekasan memperoleh predikat WBK, kemudian Nowo Agus Riswantoro selaku Koordinator Penataan Tatalaksana menjelaskan mengenai poin penting yang menjadi penilaian ZI-WBK. Menurut Nowo, penilaian ZI-WBK tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan dokumen semata, tetapi juga harus terlihat before/after-nya. “Pimpinan ataupun para pegawai harus bisa menunjukkan before/after kinerja organisasi pasca penerapan ZI-WBK, pimpinan dan para pegawai juga harus bisa menjelaskan mengenai apa itu program ZI-WBK dan kaitannya dengan upaya peningkatan kinerja organisasi. Berkaitan dengan survei, unit kerja harap bisa menjaga intimacy dengan stakeholder dan harus mensosialisasikan berbagai kebijakan organisasi agar para responden memahami kondisi dan kebijakan organisasi dan tidak missleading ketika menjawab survei. Dan satu hal lagi, apabila kita mempunyai inovasi dan inovasi tersebut dapat direplikasi oleh unit lain, maka akan menjadi nilai tambah tersendiri," jelas Nowo. Melanjutkan penjelasan dari Nowo, Dwi Agung Hari Utomo selaku Ketua Tim Pembangunan ZI-WBBM juga menambahkan bahwa, "Penting untuk kita semua pahami bahwa upaya yang sudah dilakukan ketika proses pembangunan ZI-WBK tidak boleh berhenti begitu saja, tetapi harus terus dilanjutkan dan dikembangkan," jelas Agung.

Tepat pada pukul 11.00 WIB, sesi tanya jawab berakhir dan kemudian acara ditutup oleh Pembawa Acara. "Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu sekalian, kami berharap semoga seluruh unit vertikal BPS di wilayah Pulau Madura dapat melaksanakan pembangunan ZI-WBK dengan lancar dan sukses meraih predikat WBK-nya, begitu juga dengan KPKNL Pamekasan, semoga di tahun 2022 ini predikat WBBM dapat diraih," tutup Pembawa Acara.

(Seksi HI, KPKNL Pamekasan)