Pamekasan – Selasa (22/06), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Pejabat Administrator Triwulan II Tahun 2021. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari adanya Preliminary FGD yang telah diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Setjen Kemenkeu) pada tanggal 18 Juni 2021. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Harmaji selaku Kepala KPKNL Pamekasan yang merangkap sebagai narasumber.

Tema dalam FGD kali ini adalah “Kemenkeu Satu, Kemenkeu Tepercaya”. Mengawali penjelasannya, Harmaji menyampaikan perihal hasil survei budaya Kemenkeu tahun 2019 dan implementasinya mengutip penjelasan dari Heru Pambudi, Sekretaris Jenderal Kemenkeu “Hasil survei budaya Kemenkeu tahun 2019 sudah cukup baik, yaitu 8,3,” jelas Harmaji. Namun demikian, peristiwa empiris menunjukkan perlunya kalibrasi dan penguatan secara berkelanjutan, Ia menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu dicermati dan disempurnakan. Hal-hal tersebut berkaitan dengan nilai-nilai Kemenkeu, yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Melanjutkan penjelasannya, Harmaji mengatakan bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah menegaskan lima nilai terkait budaya Kemenkeu. Salah satunya adalah pada saat pelantikan pejabat eselon I dan II tanggal 12 Maret 2021. Harmaji menjelaskan bahwa berkaitan dengan integritas, pejabat/pegawai yang melakukan sumpah jabatan berarti telah bersumpah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab selurus-lurusnya, menjaga jabatan, dan menjaga integritas.

Membahas lebih jauh tentang lima nilai Kemenkeu, Harmaji menyimpulkan sudah cukup bagus penerapannya di lingkup KPKNL Pamekasan. “Saya rasa di lingkup terkecil, KPKNL Pamekasan, baik di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Pelayanan Penilaian, Piutang Negara, Pelayanan Lelang, Hukum dan Informasi, Kepatuhan Internal, dan Subbagian Umum sudah cukup bagus, buktinya tahun 2020 dapat meraih penghargaan sebagai unit berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). “Semoga kita tetap dapat mempertahankan dan berusaha meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pengguna layanan dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Kolaborasi menjadi salah satu bahasan juga dalam FGD kali ini. Kolaborasi merupakan upaya bersama untuk menghasilkan ide-ide dan menyelesaikan persoalan bersama-sama menuju visi bersama. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, prinsip-prinsip dasar dari kolaborasi ada 5, yaitu: 1) tidak menghilangkan kewenangan, 2) bekerja sama untuk tumbuh bersama-sama, 3) kolaborasi fungsi, prosedur dan TIK, 4) standardisasi layanan, standardisasi sikap/perilaku, dan 5) memonitor capaian visi Kemenkeu.

“Kemenkeu itu ibarat dalam satu rumah besar, di dalamnya merupakan satu miniatur Indonesia”, ungkap Harmaji saat menjelaskan tentang penguatan kolaborasi budaya dan sistem di Kemenkeu. Input awal SDM yang berasal dari PKN STAN dan penerimaan umum pada akhirnya diharapkan memiliki output yang salah satunya adalah budaya “Kemenkeu Satu” yang solid. Budaya ini tidak hanya diterapkan saat menjadi pegawai saja, namun diharapkan nanti tetap diterapkan juga ketika pegawai tersebut telah memasuki masa purna bhakti. Dari output ini, outcome yang diharapkan adalah reputasi Kemenkeu yang terpercaya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Di sesi selanjutnya, Harmaji juga menjelaskan tentang IT security awarness, dengan mengutip materi yang disampaikan Sudarto (SAHLI OBTI Kemenkeu) “Beberapa inisiatif strategis Kemenkeu semakin memberikan kemudahan bagi para pegawai Kemenkeu untuk bekerja, antara lain new way of working, office automation, dan modern e-learning melalui KLC,” ujarnya. Kondisi pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 semakin mendorong penerapan inisiatif strategis tersebut, apalagi kemudian ada kebijakan pembatasan pegawai yang berada di kantor dengan pola WFH dan WFO. Lebih jauh, Harmaji menjelaskan tentang perlunya pemahaman IT security awarness oleh setiap pegawai, karena ini merupakan tanggung jawab seluruh elemen organisasi. Meningkatnya tren ancaman keamanan informasi, tingginya tingkat ketergantungan proses bisnis terhadap TIK merupakan beberapa alasan pentingnya pemahaman ini. “Gangguan pada keamanan informasi mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional, rusaknya reputasi, kerugian finansial, dan hilangnya trust dari masyarakat,” jelasnya.

Di sesi terakhir mengutip penjelasan dari Oza Olavia (SAHLI Penerimaan Negara Kemenkeu) tentang pentingnya join program sebagai wujud optimalisasi penerimaan sebagai salah satu inisiatif strategis Kemenkeu. Join program yang telah dilaksanakan di Kemenkeu antara unit DJP, DJBC, dan DJA dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan cara meningkatkan kredibilitas dan efektivitas APBN serta meningkatkan efisiensi layanan publik, sehingga meningkatkan daya saing nasional. Dari penjelasannya, Harmaji juga turut berharap ke depannya dapat meningkatkan sinergi dengan kantor vertikal Kemenkeu di Pulau Madura, yaitu dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Sesi diskusi dalam FGD kali ini di awali oleh penjelasan dari Dian Novianto yang merupakan pelaksana Seksi Hukum dan Informasi sekaligus sebagai PIC TIK di KPKNL Pamekasan. Dalam kesempatan ini Dian menyampaikan kiat-kiat dalam menggunakan IT agar tetap aman. “Kita sering meninggalkan komputer yang belum di log out, hal ini sedikit banyak akan mempermudah orang lain untuk masuk ke akun kita,” jelas Dian. Oleh karena itu, Dian menyarankan setiap selesai menggunakan akun atau email kedinasan agar melakukan log out sebelum meninggalkan komputer. Selain itu, Dwi Nugroho, Kepala Seksi Kepatuhan Internal juga memberikan pendapatnya di sesi diskusi ini berkaitan dengan kolaborasi. Menurutnya, kolaborasi antar unit Kemenkeu di wilayah Madura memiliki peran penting untuk meningkatkan pelayanan yang telah ada.

Dalam penutupan acara FGD kali ini, Harmaji memberikan beberapa pesan kepada para pegawai KPKNL Pamekasan. “Supaya bisa dipercaya publik, kita wajib mengimplementasikan nilai-nilai Kemenkeu dan harus solid, kolaboratif, merasa senasib sepenanggungan, agar dapat menjalankan amanat sesuai dengan undang-undang,” pesannya. Berkaitan dengan IT security awarness, Harmaji berharap keamanan informasi di KPKNL Pamekasan tetap terjaga, sehingga dapat membantu penyelesaian tugas dan fungsi di KPKNL Pamekasan secara optimal dan mendukung Kemenkeu Satu Kemenkeu Tepercaya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

(Seksi HI, KPKNL Pamekasan)