Palu, (1/09) — Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palu memperkuat sinergi pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT). Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Kantor Cabang BRI Palu, Jalan Moh. Hatta No. 32, hari Selasa  .

Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan keterlakuan lelang melalui koordinasi yang lebih baik sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan lelang. Dimana, kegiatan diawali dengan sambutan Area Head BRI Palu, Asep Suhendra, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan arahan Plt. Kepala KPKNL Palu, Awalludin Ikhwan. Dalam arahannya, Awalludin menekankan pentingnya menjaga sinergi dan komunikasi antara KPKNL Palu dan BRI agar berbagai tantangan dalam pelayanan lelang dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Menurut Awalludin, kerja sama yang telah disepakati perlu diwujudkan dalam koordinasi dan langkah nyata di lapangan. Dengan demikian, MoU tidak hanya menjadi dokumen kerja sama, tetapi menjadi dasar untuk meningkatkan keterlakuan lelang dan mencapai target yang telah ditetapkan pada 2026 maupun tahun-tahun berikutnya.

Pada Semester II 2026, KPKNL Palu dan BRI merencanakan 232 permohonan lelang dengan nilai limit sekitar Rp124 miliar. Dari jumlah tersebut, terdapat potensi 51 lot terjual dengan nilai sekitar Rp26,48 miliar.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Awalludin Ikhwan selaku Plt. Kepala KPKNL Palu dan Reza Pradhana selaku Pgs. Branch Office Head BRI Kantor Cabang Palu, dengan disaksikan Carlos Sekoh selaku Pgs. Area Consumer Head BRI Area Palu.

Kerja sama tersebut mencakup pelaksanaan lelang di wilayah kerja KPKNL Palu yang meliputi 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. BRI juga menjadi salah satu mitra utama dalam pelaksanaan lelang, dengan delapan kantor cabang yang terlibat dalam rencana kerja sama.

Melalui kerja sama ini, KPKNL Palu dan BRI berkomitmen memperkuat koordinasi dan memperbaiki proses pelaksanaan lelang. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan pembatalan dan lelang tidak laku serta mendorong peningkatan keterlakuan lelang secara berkelanjutan.