PALU– Asset and Liability Committee (ALCo) Kementerian Keuangan Regional Sulawesi Tengah menggelar Rapat Anggaran dan Laporan Keuangan Regional tingkat Pimpinan periode data hingga 31 Mei 2026, pada Senin (22/6/2026). Rapat yang berlangsung secara hybrid di Aula Intress Kanwil DJPb Sulteng dan melalui Microsoft Teams ini membahas realisasi APBN, APBD, serta isu strategis yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rapat dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan ALCo Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Kepala Kanwil DJPb Sulteng, Teddy Suhartadi Permadi. Turut hadir secara langsung dan secara daring anggota ALCo Sulawesi Tengah, antara lain Kepala KPP Pratama Palu, Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan, Kepala KPPN Tipe A1 Palu, perwakilan KPKNL Palu, serta Local Expert yang berasal dari Universitas Tadulako, Prof. Ahlis Djirimu.

Berdasarkan paparan dalam rapat tersebut, realisasi penerimaan negara di wilayah Sulawesi Tengah hingga Mei 2026 tercatat sebesar Rp3,51 triliun, sementara belanja APBN mencapai Rp8,85 triliun. Adapun pendapatan APBD tercatat sebesar Rp5,56 triliun dengan belanja APBD sebesar Rp5,59 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar 19,09 persen. Sementara itu, tingkat inflasi Sulawesi Tengah pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,27 persen secara month-to-month dan 2,77 persen secara year-on-year.

Teddy Suhartadi Permadi dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk memastikan program strategis pemerintah dapat berjalan sesuai target. "Sinergi antara Kantor Wilayah DJPb, DJP, DJBC, DJKN, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengakselerasi realisasi anggaran dan program prioritas nasional di Sulawesi Tengah," ujarnya.

Salah satu isu tematik yang menjadi sorotan utama dalam rapat kali ini adalah realisasi penyerapan gabah/beras petani oleh Perum Bulog. Hingga periode Mei 2026, penyerapan gabah di wilayah Sulawesi Tengah baru mencapai 14.764 ton. Angka ini dinilai masih rendah dibandingkan potensi produksi gabah di daerah tersebut.

Rapat yang berlangsung sejak pukul 10.00 WITA ini diakhiri dengan sejumlah kesepakatan strategis, termasuk penguatan koordinasi antara instansi vertikal Kementerian Keuangan, pemerintah daerah dan Bulog.

Rapat dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan ALCo Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Kepala Kanwil DJPb Sulteng, Teddy Suhartadi Permadi. Turut hadir secara langsung dan secara daring anggota ALCo Sulawesi Tengah, antara lain Kepala KPP Pratama Palu, Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan, Kepala KPPN Tipe A1 Palu, perwakilan KPKNL Palu, serta Local Expert yang berasal dari Universitas Tadulako, Prof. Ahlis Djirimu.

Berdasarkan paparan dalam rapat tersebut, realisasi penerimaan negara di wilayah Sulawesi Tengah hingga Mei 2026 tercatat sebesar Rp3,51 triliun, sementara belanja APBN mencapai Rp8,85 triliun. Adapun pendapatan APBD tercatat sebesar Rp5,56 triliun dengan belanja APBD sebesar Rp5,59 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar 19,09 persen. Sementara itu, tingkat inflasi Sulawesi Tengah pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,27 persen secara month-to-month dan 2,77 persen secara year-on-year.

Teddy Suhartadi Permadi dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk memastikan program strategis pemerintah dapat berjalan sesuai target. "Sinergi antara Kantor Wilayah DJPb, DJP, DJBC, DJKN, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengakselerasi realisasi anggaran dan program prioritas nasional di Sulawesi Tengah," ujarnya.

Salah satu isu tematik yang menjadi sorotan utama dalam rapat kali ini adalah realisasi penyerapan gabah/beras petani oleh Perum Bulog. Hingga periode Mei 2026, penyerapan gabah di wilayah Sulawesi Tengah baru mencapai 14.764 ton. Capaian tersebut dinilai belum optimal jika disandingkan dengan besarnya potensi produksi gabah di wilayah ini.

Rapat yang berlangsung sejak pukul 10.00 WITA ini diakhiri dengan sejumlah kesepakatan strategis, termasuk penguatan koordinasi antara instansi vertikal Kementerian Keuangan, pemerintah daerah dan Bulog.

Dengan terselenggaranya rapat ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Sulawesi Tengah dapat semakin solid dalam mendukung pengelolaan APBN yang akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.