Banggai (15-16/04), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Luwuk memperkuat penataan Barang Milik Negara (BMN) melalui sinergi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatan aset negara berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan administrasi dan optimalisasi pemanfaatan aset di lingkungan Lapas Luwuk. Bersama tim KPKNL Palu, dilakukan pengecekan terhadap aspek administratif maupun kondisi fisik asset yang diproyeksikan untuk dikerjasamakan guna mendukung peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk kesesuaian penggunaannya dengan kebutuhan organisasi. Pendampingan teknis juga diberikan guna memperkuat pemahaman satuan kerja terhadap pengelolaan BMN yang tertib dan sesuai regulasi.

Selain memastikan pencatatan aset berjalan baik, evaluasi juga diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan BMN. Aset yang masih produktif didorong untuk dimanfaatkan secara maksimal, sementara aset yang memerlukan penyesuaian menjadi bagian dari tindak lanjut pengelolaan. Pendekatan ini dinilai penting agar aset negara tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga memberikan nilai guna dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

Pihak Lapas Luwuk menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola aset secara berkelanjutan. Kolaborasi bersama KPKNL Palu dinilai memberikan penguatan, khususnya dalam aspek pengawasan, kepatuhan regulasi, serta pemanfaatan aset yang lebih efektif dan akuntabel.

Di sela rangkaian kegiatan tersebut, KPKNL Palu juga melaksanakan koordinasi terkait Informasi Geospasial Tanah (IGT) dan optimalisasi aset ke sejumlah satuan kerja di Kabupaten Banggai, di antaranya Satker Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II dan Satker Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Luwuk. Koordinasi serupa kembali dilanjutkan pada 16 April 2026 bersama Satker Polres Luwuk sebagai bagian dari  penguatan tertib administrasi aset negara.

Melalui koordinasi tersebut, KPKNL Palu mendorong sinkronisasi data BMN, serta identifikasi potensi pemanfaatan aset negara secara lebih optimal. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan aset yang aman, produktif, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rangkaian kegiatan ini mencerminkan komitmen KPKNL Palu bersama satuan kerja di Sulawesi Tengah dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, optimal, dan akuntabel. Dan hasil dari survei lapangan ini nantinya akan menjadi dasar rekomendasi teknis mengenai nilai wajar dan bentuk pemanfaatan BMN yang paling tepat untuk diterapkan. Dari sinergi yang terbangun diharapkan mampu memperkuat tata kelola aset negara sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.