Ekonomi Sulawesi Tengah mengawali tahun anggaran 2026 dengan performa yang menggembirakan di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Berdasarkan laporan Regional Fiscal in Brief (RFB) terbaru, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada Triwulan IV 2025 tercatat mencapai 9,43% (yoy), jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,39%.

Sektor Industri Pengolahan menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan sebesar 14,12% (yoy), didukung oleh aktivitas pertambangan yang masif di wilayah Banggai, Morowali, dan Morowali Utara. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor juga menunjukkan performa tangguh dengan pertumbuhan 10,61% (yoy).

Kinerja APBN: Pendapatan dan Belanja Tumbuh Positif

Realisasi APBN di Sulawesi Tengah hingga 31 Januari 2026 mencatatkan pertumbuhan yang sehat. Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp531,71 miliar (5,93?ri target), atau tumbuh 19,32% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan signifikan terjadi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melonjak 84,66% (yoy) mencapai Rp111,16 miliar, didorong oleh peningkatan produktivitas BMN dan penerimaan dari sektor pendidikan tinggi.

Sementara itu, Belanja Negara telah terserap sebesar Rp2,18 triliun (10,54?ri pagu), tumbuh 12,71% (yoy). Penyerapan ini didominasi oleh Belanja Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp1,91 triliun dan Belanja Pegawai K/L sebesar Rp202,61 miliar yang digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan, serta THR bagi ASN/TNI/Polri.

Kinerja APBD: Tantangan Kemandirian Fiskal

Di sisi keuangan daerah, Pendapatan Daerah hingga akhir Januari 2026 terealisasi sebesar Rp1,78 triliun (8,39?ri target), tumbuh 29,36% (yoy). Namun demikian, ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi, yakni mencapai 83,22?ri total pendapatan daerah. Rasio PAD terhadap total pendapatan yang hanya 16,47% menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan.

Dari sisi pengeluaran, Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp485,75 miliar. Catatan penting muncul pada porsi Belanja Pegawai yang mencapai 81,97?ri total belanja daerah, di mana sesuai amanat UU HKPD, idealnya porsi ini maksimal adalah 30%.

Indikator Kesejahteraan dan Isu Strategis

Meskipun indikator ekonomi makro menguat, tantangan pada sektor kesejahteraan tetap menjadi perhatian. Inflasi Sulawesi Tengah pada Januari 2026 tercatat sebesar 4,55% (yoy), masih berada di atas target nasional. Tingkat kemiskinan per September 2025 juga tercatat 10,52%, masih di atas angka nasional sebesar 8,25%. Namun, kabar baik terlihat pada penurunan ketimpangan pendapatan, di mana Gini Ratio turun menjadi 0,277.

Selain itu, Kanwil DJPb Sulteng juga menyoroti progres Revitalisasi Sekolah yang mencakup 340 sekolah dengan total nilai Rp269,26 miliar. Kabupaten Donggala mencatatkan jumlah revitalisasi terbanyak (68 sekolah), sementara Kabupaten Sigi merupakan yang terendah (6 sekolah). Pemerintah menghimbau penguatan pengawasan pada pelaksanaan swakelola dana revitalisasi guna mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan.

Penutup

Secara keseluruhan, stabilitas ekonomi Sulawesi Tengah tetap terjaga didukung oleh surplus neraca perdagangan sebesar USD 8,74 miliar. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan anggaran agar tetap efektif dan efisien demi mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.