Sulawesi Tengah, Agustus 2025 - Dalam rangka mendukung penggunaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP) dan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang (JFPLB) pada instansi pengguna serta transformasi jabatan fungsional di bidang Keuangan Negara pada masa transisi, akan diadakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai urgensi dan mekanisme penggunaan JFPP dan JFPLB.

Kegiatan sosialisasi akan diselenggarakan secara luring pada tanggal 5 Agustus 2025 di unit terkait, yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Donggala dan Pemerintah Kota Palu. Sosialisasi ini sangat penting sebagai upaya mendorong pembentukan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP) di pemerintah daerah serta memperjelas manfaat dan tata kelola jabatan tersebut.

Agenda utama dalam sosialisasi ini meliputi upaya mendorong pembentukan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP) di pemerintah daerah dengan menjelaskan berbagai manfaat dari Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah kepada para peserta, menguraikan proses pembinaan dan pengawasan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah di seluruh instansi pemerintah sehingga terkelola dengan baik serta memberikan informasi mengenai pengadaan diklat bagi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah sebagai upaya peningkatan kompetensi.

Pihak-pihak yang akan terlibat dalam kegiatan ini diantaranya Direktorat Teknologi Sistem Informasi (Dit TSI), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait di Pemerintah Kabupaten.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi instansi pengguna untuk memahami lebih dalam peranan dan mekanisme pemanfaatan JFPP dan JFPLB, seiring dengan langkah transformasi jabatan fungsional di bidang keuangan negara guna mewujudkan pemerintah yang lebih efektif dan akuntabel.

“Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para pemangku kepentingan di Pemkab Donggala dan Pemkot Palu dapat siap menggunakan serta mengelola jabatan fungsional ini dengan optimal demi kemajuan tata kelola keuangan negara di daerah” ujar Catur, Penilai Pemerintah Ahli Muda KPKNL Palu.