Palu, 26 Maret 2024

●    Ekonomi Sulawesi Tengah di kuartal IV 2023 tumbuh sebesar 9,73 persen (yoy), dan secara agregat tahun 2023 tumbuh 11,91 persen (ctc). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang kuat juga tercermin dari sisi produksi, terutama ditopang oleh Sektor Industri Pengolahan, kemudian diikuti sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pertumbuhan yang impresif tersebut mampu mendongkrak kontribusi perekonomian Sulteng terhadap perekonomian Nasional sebesar 1,69 persen pada tahun 2023, dan juga share sebesar 23,81 persen terhadap perekonomian Pulau Sulawesi.

●    Inflasi regional Sulteng di bulan Februari 2024 dapat terkendali di level 0,45 persen (mtm), 0,53 persen (ytd), atau 3,37 persen (yoy). Perubahan harga di Provinsi se-Sulawesi berada di kisaran 3±1 persen pada bulan Februari 2024. Pengeluaran pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih memiliki peran dominan dalam peningkatan IHK di Sulteng. Inflasi tahunan kelompok makanan tercatat sebesar 7,08 persen di Kota Palu, 6,67 persen di Kota Luwuk, 11,97 persen di Kab Morowali, dan 11,75 persen di Kab Tolitoli. 

●    Neraca perdagangan Sulteng melanjutkan catatan surplusnya pada Februari 2024. Ekspor dalam periode Febaruari tercatat sebesar USD4.616,52 Juta (naik 198,7 persen yoy). Sementara itu, impor ke Provinsi Sulteng pada Februari 2024 senilai USD599,25 juta (turun 15,3 persen yoy). Dengan kinerja Ekspor yang baik dan Impor yang terkendali, Surplus Neraca Perdagangan di Sulteng pada bulan Februari 2024 tercatat sebesar USD4.017,27 juta, naik 379,1 persen (yoy).

●    Kinerja APBN bulan Februari 2024 berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

●    Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2,0 triliun (17,4 persen dari Target APBN 2024) dengan pertumbuhan mencapai 37,85 persen (yoy). Capaian yang baik ini melanjutkan tren positif yang terus terjaga sejak periode tahun 2021 s.d. 2024. Pertumbuhan pendapatan negara didukung oleh aktivitas ekonomi dalam negeri yang semakin meningkat, serta iklim investasi yang terjaga sehingga mendorong pungutan bea masuk atas barang/modal kegiatan investasi di Sulawesi Tengah. Selain itu, kinerja PNBP turut serta dalam mendorong pertumbuhan pendapatan negara lewat pendapatan atas pendapatan jasa pendidikan, re-entry permit, pendapatan jasa kepelabuhanan, dsb.

●    Penerimaan Pajak terealisasi sebesar Rp1,66 triliun (18,97 persen pagu) yang tumbuh sebesar 41,45 persen (yoy). Sampai dengan 29 Februari 2024, penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas yang sebesar 64,55 persen dari total penerimaan perpajakan. Dari segi pertumbuhan, penerimaan atas PPh Non Migas mencatatkan pertumbuhan tertinggi sekitar 44,4 persen (yoy) relatif tinggi dibandingkan komponen penerimaan pajak yang lain. Secara sektoral, penerimaan pajak sebagian besar berasal dari pungutan di sektor industri pengolahan sebagai sektor unggulan dan potensial dalam perekonomian Sulawesi Tengah.

●    Di sisi lain Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp431,3 miliar (20,23 persen dari target 2024), naik sebesar 102,29 persen (yoy). Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 29 Februari 2024 disokong oleh pertumbuhan bea masuk sebesar 101,97 persen (yoy). Peningkatan penerimaan bea masuk tidak terlepas dari pengaruh perubahan tarif efektif bea masuk pada Februari 2024, naik menjadi 2,16 persen dari 1,28 persen pada Feb 2023.

●    Selanjutnya penerimaan PNBP hingga 29 Februari 2024 mencatatkan angka realisasi sebesar Rp240,35 miliar atau 38,72 persen dari target 2024 dengan pertumbuhan positif sebesar 143,18 persen (yoy). Penerimaan terbesar PNBP berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan (41 persen) pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, disusul oleh Penerimaan Belanja Modal TAYL (16 persen), Re-entry Permit Kemenkum HAM (10 persen), serta Pendapatan Jasa Kepelabuhan pada Kementerian Perhubungan (5 persen).

●    Sampai dengan 29 Februari 2024, realisasi belanja negara telah mengalami pertumbuhan yang menggembirakan (28,09 persen), ditopang oleh pertumbuhan BPP (41,60 persen) dan peningkatan TKD (23.98 persen). Penyaluran TKD sebesar Rp 2,68 T (14,63 persen), capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2023 sebesar Rp 2,16 T (10,9 persen).

●    Realisasi BPP ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp538,2 miliar (tumbuh 125,61 persen yoy), juga belanja pegawai sebesar Rp335,3 miliar (tumbuh 11,58 persen yoy). Berdasarkan fungsi, belanja BPP dapat dilihat melalui beberapa fungsi yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, antara lain:

o  Fungsi Pelayanan Umum menjadi fungsi dengan pagu terbesar, yang didominasi oleh belanja Transfer Ke Daerah (TKD) dan telah terealisasi sebesar Rp3,19 triliun (16,61 persen).

o  Fungsi Ekonomi mayoritas dikelola oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dan telah terserap sebesar Rp222,45 miliar (11,41 persen).

o  Fungsi Pendidikan telah terealisasi sebesar Rp169,39 miliar (10,58 persen) dan diampu sebagian besar oleh Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan Kementerian PUPR.

o  Fungsi Kesehatan yang dikelola oleh BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan BPOM telah terealisasi sebesar Rp27,35 miliar (13,10 persen).

o  Fungsi Perlindungan Sosial diemban oleh Kementerian Sosial dan telah terealisasi sebesar Rp1,26 miliar (6,86 persen).

●    Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp2,68 triliun, tumbuh 23,98 persen yoy. Kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik mampu tumbuh positif dibandingkan dengan periode TAYL karena membaiknya sarat salur yang diajukan pemda. Penyaluran Dana Desa di Tahun 2024 digunakan untuk Dana BLT penanganan Penduduk Miskin Ekstrim, pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

●    Sebagai kesimpulan, Kinerja perekonomian Sulteng kembali tumbuh kuat di kuartal IV. Seiring dengan inflasi yang terkendali, peningkatan produksi pertanian, mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, pertumbuhan kinerja fiskal dan peningkatan kinerja beberapa sektor lapangan usaha lainnya.

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya telaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2023 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link s.id/KFRTahun2023Sulteng.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu. 

Siaran Pers Kitapura APBN Provinsi Sulawesi Tengah