Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu unsur penting dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan khususnya penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat. Kementerian Keuanganan selaku pengelola Barang Milik Negara serta Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang Milik Negara senantiasa bersinergi dalam upaya mengoptimalisasikan manfaat aset negara yang dalam hal ini adalah BMN bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat.

    Dalam rangka mengoptimalkan sinergi serta menjalankan tugas dan fungsi kehumasan pada Seksi Hukum dan Informasi (HI) serta mewujudkan komunikasi publik yang efektif dan sejalan dengan strategi komunikasi di lingkungan Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat pada bulan Juni 2023 yang mangacu pada strategi komunikasi DJKN, pada Senin s.d. Selasal (12 s.d. 23/06) Ya’kub, Kepala KPKNL Palopo, bersama dengan tim Humas KPKNL Palopo melakukan koordinasi dan peninjauan ke salah satu Aset BMN yaitu Pelabuhan Lampia di Kabupaten Luwu Timur. 

    Dalam kunjungan tersebut, Ya’kub, Kepala KPKNL Palopo dan Tim Humas KPKNL Palopo disambut oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Malili, H. Ilham Saenong, S.E., M.Si. Koordinasi dan peninjauan tersebut bertujuan untuk mendapatkan materi yang akan digunakan untuk materi publikasi pada akun media sosial KPKNL Palopo terkait Optimalisasi Aset Negara untuk Peningkatan Pelayanan Publik.

    Pelabuhan Lampia terletak di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Pelabuhan Lampia tersebut merupakan Pelabuhan Pengumpul (PP) hingga tahun 2037 berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dalam Permenhub Nomor KP.423 tahun 2017. Terletak 20 km dari Kota Malili, Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur, Pelabuhan Lampia sudah dibagun sejak tahun 2010. Namun, pelabuhan tersebut baru diresmikan untuk beroperasi pada tahun 2018. 

    Pemerintah melalui Kementerian Keuanganan selaku pengelola Barang Milik Negara dan Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang Milik Negara selalu berupaya untuk mengoptimalisasikan aset negara berupa BMN untuk penyediaan sarana pelayanan publik yang ditujukan untuk bidang pendidikan, kesehata, pariwisata, lingkungan, UMKM, dan layanan pemerintah lainnya.