Palangkaraya – Rabu (21/01), telah dilaksanakan Rapat Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah Tahun Anggaran 2026 antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangkaraya dengan Komando Daerah Militer (Kodam) XXII/Tambun Bungai.

Bertempat di Aula Huma Betang KPKNL Palangkaraya, rapat koordinasi dipimpin secara langsung oleh Kepala KPKNL Palangkaraya dan dihadiri oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, pejabat serta perwakilan dari Kodam XXII/Tambun Bungai, dan tim Seksi PKN KPKNL Palangkaraya.

Kodam XXII/Tambun Bungai adalah Kodam baru yang meliputi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Diresmikan pada 10 Agustus 2025 di Palangkaraya, Kodam XXII/Tambun Bungai dibentuk sebagai pemekaran dari Kodam XII/Tanjungpura (Kalimantan Barat) dan Kodam VI/Mulawarman (Kalimantan Timur).

Kegiatan ini merupakan wadah diskusi untuk membahas urgensi, current issue dan permasalahan, serta strategi pencapaian target sertifikasi aset BMN Kodam XXII/Tambun Bungai berupa tanah sejumlah 92 NUP (bidang tanah) dengan luas total 27.770.653 m2.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Hal ini  memperkuat pentingnya sertifikasi BMN untuk memberikan kepastian hukum, mengamankan aset dari sengketa atau penyerobotan, memastikan ketertiban administrasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan aset tersebut.

“KPKNL dan Kodam harus memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan keamanan aset BMN berupa tanah negara melalui program sertifikasi,” ucap Kepala KPKNL Palangkaraya, Fredy Himarwanto, menutup acara pada pagi hari itu. (nf)