Kamis (12/1) KPKNL Palangka Raya melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lelang Tahun  2022 di Ruang Rapat KPKNL Palangka Raya, yang di hadiri oleh Kepala KPKNL Palangka Raya, Kepala Sub Bagian Umum, Para Kepala Seksi, serta para Pejabat Fungsional.

Rapat monitoring dan evaluasi capaian Kinerja Lelang dibuka oleh Kepala KPKNL Palangka Raya, R.B. Sigit Budi Prabowo, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Pejabat Fungsional Pelelang, Indra Prasta Nur Patria yang menyampaikan tentang Capaian Kinerja Per Pelelang 2022,  rincian lot lelang, rincian lot laku dan TAP, rincian batal lelang, serta masalah-masalah yang menyebabkan lelang tidak ada peminat dan lelang yang batal dilaksanakan karena SKPT tidak terbit. Menurut Indra, lelang yang tidak ada peminatnya itu karena objek lelang kurang marketable, pemasaran yang dilakukan pemohon kurang optimal, misal diarahkan untuk melakukan promosi melalui media sosial, maupun media penjualan yang lain, potensial buyer ketika jadwal pelaksanaan lelang tidak ada, serta harga limit di surat persetujuan penjualan over price (nilai yg diajukan satker lebih tinggi dari pada hasil penilaian atau hasil penilaian lebih tinggi dari nilai yang diajukan satker). Sementara untuk lelang yang batal dilaksanakan karena SKPT belum terbit, terjadi akibat kebijakan masing-masing Kantor Pertanahan terkait e-SKPT yang tidak seragam, walaupun pihak KPKNL dan pihak Kantor Pertanahan menggunakan aplikasi yang sama. Menurut Indra Ini terjadi karena adanya perbedaan cara input data terkait alamat, pemegang hak atas tanah dan catatan pengikatan HT tidak sesuai, jadi data harus sama persis dengan objek SHM yang akan dilelang.  pembahasan kali ini juga disampaikan tentang rencana aksi untuk tahun 2023 yaitu akan lebih gencar lagi melaksanakan sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan lelang secara online, karena masih banyak satker yang belum paham terkait permohonan lelang online, dan pelaksanaannya. Direncanakan KPKNL Palangka Raya akan melaksanakan sosialisasi permohonan lelang online (BMN/BMD) melalui Koordinator Wilayah K/L diantaranya Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Polda Kalimantan Tengah), sedangkan untuk K/L kecil, akan dilakukan secara virtual.

Selanjutnya mendengarkan masukan-masukan dari Kepala Kantor, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional Lainnya, untuk mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan yang ada, mengingat lingkungan yang dinamis dan tuntutan stakeholder yang selalu meningkat, sehingga sangat diperlukan suatu dialog kinerja yang terstruktur untuk mereviu data kinerja, mengidentifikasi akar penyebab permasalahan, dan menyepakati prioritas rencana aksi. Diharapkan, dengan adanya rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja lelang ini, ke depannya KPKNL Palangka Raya bisa terus bersinergi untuk memberikan layanan dan capaian kinerja lelang yang lebih baik dari tahun sebelumnya.