Padang, 27 Januari 2026 — Kepala KPKNL Padang, Ahid Iwanudin, bersama seluruh jajaran menerima kunjungan dari Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus di Kantor KPKNL Padang. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka pemberian anugerah apresiasi dari KPKNL Padang kepada PPS Bungus atas kerja sama yang sangat baik dalam kolaborasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dan inisiatif PPS Bungus dalam pengajuan lelang hak menikmati, yang dinilai sebagai langkah inovatif dalam rangka pemanfaatan serta optimalisasi aset negara. Inisiatif tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong pengelolaan BMN yang lebih produktif, akuntabel, dan berorientasi pada penciptaan nilai bagi negara.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPKNL Padang menyampaikan bahwa kolaborasi aktif antara KPKNL dan satuan kerja pengguna BMN merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya aset idle serta memastikan aset negara dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai peruntukannya. PPS Bungus dinilai mampu menjadi contoh praktik baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain seremoni pemberian apresiasi, pertemuan ini juga diisi dengan diskusi terkait tindak lanjut pengelolaan aset, termasuk evaluasi atas pelaksanaan pemanfaatan BMN, kendala yang dihadapi di lapangan, serta peluang pengembangan skema pemanfaatan aset ke depan. Diskusi tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis dalam rangka meningkatkan kinerja pemanfaatan BMN di lingkungan PPS Bungus.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung Sasaran Strategis pengelolaan kekayaan negara yang optimal, sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola aset negara yang transparan dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, KPKNL Padang berharap sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, khususnya satuan kerja pengguna BMN, dapat terus diperkuat guna mendukung pengelolaan kekayaan negara yang optimal, transparan, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.