Lombok Barat, 24/7/2026 Kemenkeu – Pemerintah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) memastikan ketersediaan lahan dalam menjaga kelancaran pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Meninting. LMAN melaksanakan pendanaan pengadaan tanah menggunakan APBN agar proses pembangunan dapat berlangsung sesuai tahapan yang telah direncanakan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama LMAN, Kristijanindyati Puspitasari. “Keberadaan Bendungan Meninting diharapkan menjadi pengungkit pembangunan di Nusa Tenggara Barat melalui penyediaan air baku, peningkatan produktivitas pertanian, pengendalian banjir, serta penguatan ketahanan air dan pangan. Inilah wujud nyata APBN yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Dukungan LMAN diwujudkan melalui pendanaan pengadaan tanah proyek Bendungan Meninting dengan nilai mencapai Rp316,86 miliar untuk pengadaan lahan seluas kurang lebih 1,12 juta meter persegi. Pendanaan telah direalisasikan secara bertahap selama kurun waktu lima tahun, yakni pada periode 2019 hingga 2023. Pelaksanaannya mengikuti tahapan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN Provinsi NTB atas permohonan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I Mataram.

Keberadaan Bendungan Meninting diproyeksikan menjadi pengungkit utama sektor pertanian dan ketahanan air di Nusa Tenggara Barat. Kepala BBWS Nusa Tenggara I Mataram, Antonius Suryono, menjelaskan bahwa bendungan ini dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi perekonomian dan keselamatan warga.

"Bendungan Meninting akan mengairi sekitar 1.559 hektare lahan pertanian yang dimanfaatkan lebih dari 3.200 petani, meningkatkan intensitas tanam hingga tiga kali setahun, menyediakan sekitar 12,96 juta liter air baku per hari bagi lebih dari 99 ribu jiwa, serta mengurangi potensi banjir pada kawasan seluas 59 hektare," jelas Antonius.

LMAN bersama dengan Kantor Pusat DJKN, KPKNL Mataram, dan BBWS Nusa Tenggara I Mataram juga telah melakukan peninjauan ke Bendungan Meninting pada tanggal 22 Juli 2026 untuk memastikan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat.

Bendungan Meninting berlokasi di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan telah diresmikan Presiden Republik Indonesia pada 10 Juli 2026. Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, LMAN memegang mandat untuk mendanai pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional. Mekanisme ini menjamin dana APBN tersedia untuk membayar ganti kerugian kepada masyarakat yang berhak, setelah seluruh tahapan administrasi dan hukum terpenuhi. (rgp/fg/tim HI)