Lombok Tengah (30/4) – Special Mission Vehicle (SMV) Icon KPKNL Mataram bersinergi dan kolaborasi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Pendampingan Desa Devisa Kemiri Nusa Tenggara Barat pada Rabu (30/4) di Sentra Olahan Pangan Lombok Tengah, Dusun Pancordao, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan ini merupakan upaya bersama guna mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan memberikan community development kepada para pelaku UKM berorientasi ekspor. “Kementerian Keuangan mempunyai lembaga yang dibentuk untuk membantu pemerintah yaitu LPEI, agar UMKM ini bisa naik kelas, bisa memenuhi pasar dunia,” ujar Ari Susanto, SMV Icon dan Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Mataram.

Kemiri merupakan komoditas yang memiliki permintaan pasar dunia dalam skala besar. Beberapa negara seperti Arab Saudi, Jepang, Inggris, dan New Zealand merupakan pasar potensial ekspor kemiri. Kemiri tersebut tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan, tetapi juga telah dimanfaatkan dalam dunia kesehatan untuk rambut dan kulit.

LPEI menjalin kerja sama dengan Local Hero Mujnah melalui perusahaan pengolahan kemirinya, PT Mujnah Kemiri Lombok (PT MKL) di Dusun Pancordao, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam memenuhi kebutuhan pasar ekspor internasional, PT MKL memerlukan bahan baku dalam jumlah yang besar untuk menjaga keberlangsungan produksi kemiri. “PT MKL merencanakan berproduksi dengan kapasitas 60 ton per bulan, sehingga membutuhkan kemiri mentah sebanyak 370 ton per bulan. Jika tidak melibatkan para petani di NTB, akan membuat produksi terkendala,” kata Mujnah, Local Hero Desa Kemiri.

Pemberdayaan petani kemiri bukan hanya sebagai inisiatif dalam pelestarian penghijauan, tetapi juga sebagai pondasi menciptakan lapangan pekerjaan untuk ekonomi desa, “Ketika ekspor berjalan dan pemerintah bisa terlibat untuk membantu melakukan ekspansi, artinya masyarakat lebih banyak lagi bisa kami berdayakan, sekaligus membuka lapangan pekerjaan,” kata Mujnah, yang telah menjalani usaha penjualan kemiri sejak tahun 2002.

Kemiri NTB memiliki kualitas yang baik dan diminati pasar ekspor karena memiliki biji yang besar dan berwarna putih serta kadar air yang memenuhi standar ekspor. Kemiri mentah dihargai Rp8.500/kg, namun jika telah diolah dan melalui proses penyusutan, maka harga kemiri bisa mencapai Rp60.000/kg. “Potensi ekonomi kemiri ini sangat besar, jadi kami mengajak para petani di NTB untuk menanam ‘pohon uang’ kemiri,” ujar Mujnah.

Pengelolaan kemiri di NTB juga dilakukan dengan konsep zero waste sehingga dapat menambah kesejahteraan masyarakat sekitar. “Kami sedang melakukan riset untuk waste cangkang kemiri dalam bentuk briket, sehingga layak untuk dipasarkan. Dengan demikian, lahan kerja tidak terbatas di internal PT MKL, tetapi masyarakat juga terlibat, sehingga keberadaan MKL membawa dampak positif, khususnya di Lombok Tengah,” kata Mariono, Direktur Utama PT Mujnah Kemiri Lombok.

Kepala Departemen Jasa Konsultasi LPEI, Prayudha Utama menyampaikan harapan agar petani kemiri dapat memasok kebutuhan bahan baku kemiri kepada PT MKL sesuai dengan standar yang ditetapkan. “Kami memberikan pelatihan kepada para petani agar dapat memenuhi standar. Tidak hanya itu, kami memberikan kesempatan kepada PT MKL agar dapat menerima bantuan, menyusun laporan keuangan, manajemen perusahaan, sampai dengan mencari buyer baru agar dapat mensuplai kebutuhan pasar dunia. Diharapkan kemiri dari Lombok bisa masuk ke 5 benua,” kata Prayudha.

Peningkatan ekspor kemiri juga diharapkan turut berkontribusi dalam keberlangsungan pembangunan. “Kemenkeu NTB mendukung apa yang telah dilakukan dalam pendampingan Desa Devisa Kemiri, mudah-mudahan diikuti oleh desa-desa lain sehingga mendorong tingkat kualitas produk pertanian atau perkebunan. Semakin meningkatnya ekspor akan mendukung penerimaan negara demi terselenggara keberlangsungan pembangunan, terutama di Provinsi NTB,” ujar Wawan Hariyanto, Ketua Sekretariat Bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB mengapresiasi program Desa Devisa sebagai bentuk dukungan dalam mengentaskan kemiskinan. Pemerintah Provinsi NTB juga berharap program ini menjadi kolaborasi pemerintah daerah dan pusat. “Pemerintah Provinsi akan launching branding Desa Berdaya, di mana desa sebagai basis pembangunan, salah satu item adalah desa ekspor. Kita bisa berkolaborasi karena Dinas Perdagangan sebagai pengampu program sedang menyusun petunjuk teknis mengembangkan desa ekspor,” kata H. Heri Agustiadi, Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi NTB.

Dalam kesempatan ini, PLN Indonesia Power melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) juga turut berkontribusi dalam pengembangan kemiri di NTB dengan melakukan pendampingan pada Kelompok Tani Hutan Giri Madia. “Tahun 2024, kami telah melaksanakan penyulaman 500 bibit kemiri karena tanaman existing sudah berumur sekitar 20 tahun. Bulan Desember lalu, kami memberikan alat pemecah cangkang kemiri agar kelompok tani menghasilkan kemiri kupas secara mandiri,” ujar Tristi, CSR dan Humas PLN Indonesia Power.

Desa Devisa Kemiri merupakan program Desa Devisa keempat di Provinsi NTB. Sebelumnya, LPEI telah melakukan pendampingan Desa Devisa Biji Jambu Mete di Bayan, Lombok Utara, Desa Devisa Kerajinan Ketak di Lombok Tengah, dan Desa Devisa Cabai. Program Desa Devisa merupakan salah satu layanan jasa konsultasi yang dilakukan oleh LPEI yang bertujuan untuk membangun/mengembangkan kapasitas masyarakat secara aktif berkelanjutan sehingga memberikan manfaat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekspor. Program ini dilakukan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, maupun bantuan sarana produksi. Terdapat beberapa persyaratan dalam membentuk Desa Devisa yaitu (1) komunitas yang memproduksi produk yang sama (One Village One Product/OVOP); (2) anggota komunitas minimal 20 orang, (3) produk berorientasi ekspor, (4) terdapat stakeholder lembaga pemerintah dan/atau perusahaan swasta yang berpartisipasi, dan (5) memiliki tokoh masyarakat yang disegani dan berpengaruh terhadap komunitas. (teks/foto : rgp)