Mataram (25/02) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berkolaborasi dengan SMV Icon Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Pendampingan Desa Devisa Klaster Cabai Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa (25/02) bertempat di Aula KPKNL Mataram.

LPEI berupaya secara konsisten meningkatkan layanan kepada dunia usaha, antara lain dengan memberikan community development kepada para pelaku UKM berorientasi ekspor sebagai bentuk dukungan atas program pemerintah dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

LPEI menggandeng Local Hero, Ibu Etty Suryaningsih berharap agar para petani di NTB dapat bersinergi untuk bisa mewujudkan Desa Devisa Cabai, “Harapannya seluruh mitra tani dapat bersinergi bersama agar kita bisa siap ekspor cabai,” kata Etty Suryaningsih, eksportir sekaligus narasumber pada kegiatan.

Pendampingan ini dilakukan agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar internasional dikarenakan pasar ekspor memiliki karateristik yang berbeda dengan pasar dalam negeri, “Jangan membuat produk yang tidak akan laku dijual,” kata Nilla Meiditha, Kepala Departemen Divisi Jasa Konsultasi LPEI.

Desa Devisa saat ini sudah ada sekitar 1.800 desa yang tersebar dari Aceh sampai dengan Nusa Tenggara Timur. Desa devisa bertujuan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan devisa negara. “Desa devisa yang pertama dibentuk pada tahun 2012 di Pulau Bali, dengan beranggotakan 70 orang petani hingga sekarang menjadi 700 orang petani yang tergabung dalam koperasi kakao dan telah berhasil ekspor pada tahun 2015, bahkan telah memiliki single origin kakao,” ujar Nilla. LPEI juga berharap agar kolaborasi ini dapat berkesinambungan agar terbentuk desa devisa lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga produk lokal bisa mendunia, bahkan bisa ekspor ke lima benua. Desa Devisa Klaster Cabai merupakan desa devisa ketiga di NTB setelah Desa Devisa Biji Jambu Mete di Bayan, Lombok Utara dan Desa Devisa Kerajinan Ketak di Lombok Tengah.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Baiq Nelly Yuniarti menyampaikan bahwa ujung tombak perekonomian Nusa Tenggara Barat berada di tangan petani, bahkan Provinsi NTB menjadi penyuplai beras bagi sembilan provinsi di Indonesia.

Produksi petani selain untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri juga diarahkan untuk melakukan ekspor. Harga ekspor lebih tinggi daripada penjualan lokal, tetapi ada kriteria yang berbeda dalam produksi untuk penjualan lokal. “Kemarin, 23 ton vanili organik diminta oleh Amerika dengan harga Rp6 juta per kilo, sedangkan yang tidak organik dikenai harga hanya Rp3 juta per kilo, itulah kami menganjurkan agar petani menanam organik, kurangi penggunaan pupuk pestisida, tidak laku, tidak sehat barang kita,” kata Nelly.

Tantangan pertanian di NTB adalah musim, sehingga para petani perlu menerapkan teknologi pertanian, “Di Suralaga sudah menggunakan teknologi pertanian dalam penanaman cabai sehingga bisa membaca kadar air dalam tanah,” demikian Nelly menjelaskan.

Para petani juga diharapkan berupaya ekstra dalam memberikan nilai tambah pada produk pertanian, “Di Bayan, mete dengan kulitnya dijual Rp14.000 per kilo, padahal jika dikupas harganya menjadi Rp100.000 per kilo, sehingga perlu cape sedikit untuk nilai tambahnya,” ujar Nelly.

Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTB menyambut baik kegiatan pendampingan Desa Devisa Klaster Cabai di NTB. “Lombok, alamnya indah, komoditasnya luar biasa, tanahnya subur, bagaimana kita memanfaatkan hal tersebut untuk kesejahteraan bersama, antara lain melalui ekspor dengan kualitas dan kuantitas yang baik,” kata Samingun, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTB.

Peserta kegiatan mendapat materi tentang budidaya cabai organik dengan teknik yang tepat serta manajemen usaha cabai berstandar ekspor sehingga petani cabai dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, memahami regulasi ekspor, melakukan inovasi dalam budidaya dan pascapanen, serta berkolaborasi dengan pemerintah dan swasta.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian mencatat bahwa negara tujuan ekspor utama cabai Indonesia pada tahun 2023 adalah Arab Saudi sebesar 35,45% atau senilai USD 7,80 juta, India sebesar 9,49% atau senilai USD 2,09 juta, Malaysia sebesar 8,28% atau senilai USD 1.82 juta, disusul Taiwan sebesar 7,82%.

Provinsi penghasil cabai terbesar adalah Jawa Barat, dengan persentase kontribusi mencapai 20,91?ri total produksi cabai Indonesia. Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Utara berada di urutan kedua dan ketiga dengan kontribusi masing-masing sebesar 15,24?n 14,02%.

Dengan demikian, potensi Cabai sebagai komoditi andalan ekspor Indonesia sebenarnya cukup besar, namun peran Indonesia sebagai produsen maupun eksportir cabai segar masih kecil.

LPEI atau Indonesia Eximbank merupakan salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan yang berkomitmen melayani kebutuhan eksportir dalam rangka memastikan keberlanjutan ekspor Indonesia melalui empat mandatnya, yaitu pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi. (foto/teks : rgp)