Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
   134      Login Pegawai
Berita KPKNL Mataram
Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga Di Tengah Divergensi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Dan Ketidakpastian Pasar Keuangan Global

Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga Di Tengah Divergensi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Dan Ketidakpastian Pasar Keuangan Global

Ronald Goodwidya
Jum'at, 31 Januari 2025 |   792 kali

Jakarta, 24 Januari 2025

  1. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan IV-2024 tetap terjaga di tengah divergensi pertumbuhan ekonomi dunia serta ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Memasuki awal triwulan I-2025, perkembangan perekonomian dan pasar keuangan terus dipantau dan diantisipasi seiring berlanjutnya downside risk dan dinamika eksternal. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagaimana disepakati dalam rapat berkala KSSK I tahun 2025 pada Selasa (21 Januari 2025), akan terus memperkuat kewaspadaan serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga, dalam upaya memitigasi potensi dampak rambatan faktor-faktor risiko global terhadap perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri.
  2. Divergensi pertumbuhan ekonomi dunia melebar disertai ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Pada triwulan IV-2024, perekonomian Amerika Serikat (AS) diprakirakan tumbuh lebih kuat, sedangkan ekonomi Eropa dan Jepang masih lemah. Sementara itu, berdasarkan rilis terbaru di bulan Januari 2025, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terakselerasi menjadi sebesar 5,4% yoy pada triwulan IV-2024, didorong oleh stimulus ekonomi. Arah kebijakan Pemerintah dan bank sentral AS berpengaruh pada ketidakpastian pasar keuangan global. Kuatnya ekonomi AS dengan pasar tenaga kerja yang membaik, serta dampak kebijakan tarif menahan proses disinflasi di AS yang meningkatkan ketidakpastian terhadap ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR). Kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong yield US Treasury tetap tinggi, baik pada tenor jangka pendek maupun panjang. Bersamaan dengan ketegangan politik global yang meningkat, preferensi investor makin besar terhadap aset keuangan AS. Indeks mata uang dolar AS (DXY) masih berada dalam tren meningkat yang semakin menambah tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia. Untuk 2025, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 stagnan sebesar 3,3% yoy. Di sisi lain, kebijakan Presiden Trump yang diumumkan pasca pelantikan dipandang lebih moderat dibandingkan yang diprakirakan sebelumnya oleh pasar. Perkembangan ini akan terus dipantau ke depan.
  3. Ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2024 diprakirakan tetap baik ditopang terutama oleh kenaikan investasi dan terjaganya konsumsi rumah tangga, serta peningkatan belanja Pemerintah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada bulan November 2024 dan musim libur di akhir tahun, termasuk Natal dan Tahun Baru, menjadi faktor positif untuk prospek ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2024. Di sisi eksternal, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan berturut-turut untuk tahun ke-5 pada 2024, disertai indeks PMI Manufaktur Indonesia di bulan Desember 2024 kembali ke zona ekspansif. Ekonomi Indonesia diprakirakan tumbuh 5% yoy di tahun 2024 dan 5,2% yoy di tahun 2025.
  4. Nilai tukar Rupiah tetap terkendali di tengah ketidakpastian global yang tinggi, didukung oleh kebijakan stabilisasi BI. Secara keseluruhan tahun 2024, hingga 31 Desember 2024, Rupiah tercatat di level Rp16.095, melemah 4,34% yoy secara point to point (ptp). Perkembangan Rupiah tersebut lebih baik dibandingkan dengan mata uang sejumlah negara lain seperti won Korea, peso Mexico, real Brasil, yen Jepang, dan lira Turki. Memasuki awal tahun 2025, tekanan mata uang dolar AS tetap kuat. Nilai tukar Rupiah hingga 23 Januari 2025 tercatat melemah sebesar 1,14% ytd secara ptp, relatif sejalan dengan pelemahan nilai tukar mata uang regional lainnya. Sebaliknya, nilai tukar Rupiah menguat terhadap mata uang kelompok negara maju di luar dolar AS, dan stabil terhadap mata uang kelompok negara berkembang. Perkembangan tersebut sejalan dengan kebijakan stabilisasi BI serta didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik.  Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2024 tercatat tinggi yakni sebesar USD155,7 miliar, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Saat ini Pemerintah tengah menyiapkan revisi PP 36 Tahun 2023 yang mengatur kebijakan tentang devisa hasil ekspor atas sumber daya alam dengan mekanisme yang tetap mempertimbangkan kondisi keuangan eksportir. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat posisi cadangan devisa dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.
  5. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2024 terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%, sejalan inflasi IHK Desember 2024 yang tercatat sebesar 1,57% yoy. Inflasi inti terkendali pada level 2,26% yoy sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan BI (BI-Rate) untuk mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya. Sementara itu, inflasi volatile food (VF) terus menurun didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Ke depan, Pemerintah dan BI meyakini inflasi terkendali dalam sasarannya sebesar 2,5±1% pada 2025 dan 2026. Inflasi inti juga diprakirakan terkendali karena ekspektasi inflasi yang terjaga, kapasitas ekonomi yang memadai, imported inflation yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Sementara itu, inflasi VF diprakirakan terkendali didukung sinergi pengendalian inflasi oleh Pemerintah dan BI.
  6. APBN hingga akhir tahun 2024 bekerja keras meredam gejolak untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Pendapatan Negara tumbuh positif 2,1% yoy, Belanja Negara tumbuh kuat 7,3% yoy, Keseimbangan Primer negatif Rp19,4 triliun namun bergerak menuju positif, dan defisit anggaran terkendali dalam batas aman sebesar Rp507,8 triliun (2,29% PDB).
  7. Kinerja Pendapatan Negara tumbuh positif di tengah gejolak perekonomian global dan harga komoditas yang temoderasi. Realisasi sementara Pendapatan Negara dan Hibah mencapai Rp2.842,5 triliun (101,4?ri APBN) atau tumbuh 2,1% yoy, ditopang oleh Penerimaan Perpajakan yang tumbuh 3,6% yoy atau sebesar Rp2.232,7 triliun (96,7?ri target APBN) dan PNBP sebesar Rp579,5 triliun atau mencapai 117,8?ri target APBN. Kinerja positif ini terutama didukung oleh aktivitas ekonomi, efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan SDA, meningkatnya kontribusi BUMN, serta inovasi layanan K/L dan kinerja BLU yang semakin baik.
  8. Kinerja Belanja Negara tumbuh kuat 7,3% yoy, peran APBN sebagai shock absorber yang optimal terus mendukung pencapaian target pembangunan. Realisasi sementara Belanja Negara mencapai Rp3.350,3 triliun (100,8?ri APBN) atau tumbuh 7,3% yoy, terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp2.486,7 triliun (11,0% yoy) dan Transfer ke Daerah Rp863,5 triliun (7,7% yoy). Belanja Negara diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta memelihara momentum pertumbuhan melalui pemberian bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP). Berbagai program perlindungan sosial juga diberikan, antara lain melalui Program Keluarga Harapan/PKH, kartu sembako, beasiswa (PIP dan KIP kuliah), bantuan premi BPJS kesehatan (PBI JKN), subsidi dan kompensasi BBM, listrik dan LPG 3 kg, subsidi pupuk, serta subsidi bunga KUR. Belanja juga diberikan untuk mendukung pelaksanaan pemilu, pilkada serentak, pemberian THR, kenaikan gaji bagi ASN/TNI/Polri, penyelesaian infrastruktur, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan IKN.
  9. Pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dan sustainable untuk mendukung agenda pembangunan. Realisasi pembiayaan anggaran 2024 mencapai Rp553,2 triliun (105,8?ri APBN) yang terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp556,6 triliun (85,9?ri APBN) dan pembiayaan nonutang sebesar minus Rp3,4 triliun. Realisasi pembiayaan utang lebih rendah dari yang direncanakan dan dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp450,7 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp105,8 triliun. Pembiayaan utang tersebut dilakukan secara hati-hati dan terukur selaras dengan kebutuhan, serta mencermati dinamika pasar keuangan dan menjaga keseimbangan antara upaya memelihara momentum dengan tetap menjaga risiko terkendali dalam batas manageable. Selain itu, Pemerintah juga senantiasa berkoordinasi dengan BI dalam mengelola pembiayaan utang Pemerintah dan mendukung operasi moneter.
  10. Selama tahun 2024, Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber di tengah gejolak perekonomian global melalui beberapa kebijakan, antara lain:
  1. Kebijakan insentif tambahan berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun selama periode 1 September hingga 31 Desember 2024. Insentif ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui stimulasi daya beli masyarakat di sektor perumahan.
  2. Kebijakan insentif PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang berlanjut hingga tahun 2025. Insentif ini diberikan atas impor dan/atau penyerahan KBLBB bagi investor baru maupun produsen dalam negeri yang memiliki komitmen untuk memproduksi KBLBB di dalam negeri ke depannya.
  3. Kebijakan bea masuk antidumping (BMAD) atas impor produk yang harganya lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri, antara lain tekstil dan besi baja.
  4. Pemerintah telah merevisi ketentuan mengenai pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang dapat dibebankan oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelaraskan antara perlakuan dalam konteks fiskal dan komersial dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha terkait.
  1. Selain itu, dalam rangka mendukung iklim investasi yang lebih sehat, kompetitif, dan berkeadilan, Pemerintah:
  1. Menerapkan Kebijakan tarif PPN 12% hanya untuk barang mewah melalui PMK 131/2024 yang berlaku sejak Januari 2025, disertai pemberian stimulus ekonomi untuk kesejahteraan sebesar Rp38,6 triliun sebagai berikut:
  1. Rumah tangga: bantuan pangan sebesar 10 kg untuk 16 juta KPM selama 2 bulan (Januari dan Februari) dan Diskon listrik 50% untuk pelanggan 2200 VA ke bawah selama 2 bulan (Januari dan Februari).
  2. Pekerja: kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK.
  3. UMKM: perpanjangan masa berlakunya PPh final 0,5?gi WP UMKM selama tahun 2025.
  4. Industri Padat Karya antara lain terhadap PPh pasal 21 DTP untuk industri padat karya (tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur) dengan maksimal penghasilan Rp10 juta per bulan, pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin dengan subsidi bunga 5%, dan bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya selama 6 bulan.
  5. Mobil Listrik dan Hybrid: insentif PPN DTP 10% untuk KBLBB CKD, PPnBM 15% DTP untuk KBLBB impor CBU dan CKD, Bea Masuk 0% untuk KBLBB CBU, dan PPnBM DTP 3% untuk kendaraan hybrid.
  6. Perumahan: PPN DTP atas penjualan rumah dengan harga hingga Rp5 miliar, untuk bagian harga sampai dengan Rp2 miliar, sebesar 100% (periode Januari hingga Juni 2025) dan 50% (periode Juli hingga Desember 2025).
  1. Berkomitmen mengatasi penggerusan basis pajak dan pergeseran laba (base erotion and profit shifting - BEPS) melalui penerbitan PMK 136/2024 yang mengatur pengenaan pajak minimum sebesar 15% mulai tahun pajak 2025 bagi wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional (MNC) dengan omzet sedikitnya EUR750 juta. Dengan kebijakan ini, MNC akan dikenakan pajak minimal 15% di manapun lokasi usahanya sehingga tren race to the bottom pajak dapat diminimalisasi.
  1. BI terus memperkuat respons bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter diseimbangkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan (pro-stability and growth), sedangkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth). BI terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mendukung penuh implementasi program-program Pemerintah dalam Asta Cita, termasuk untuk ketahanan pangan, pembiayaan ekonomi, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital.
  2. Sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 14-15 Januari 2025 memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50%. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi pada tahun 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1%, terjaganya nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental untuk mengendalikan inflasi dalam sasarannya, dan perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, BI akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan nilai tukar yang sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan nasional. BI terus memperkuat strategi operasi moneter pro-market guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing, melalui: (a) Optimalisasi SRBI, SVBI, dan SUVBI; (b) menjaga struktur suku bunga instrumen moneter untuk tetap menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik; (c) memperkuat strategi transaksi term-repo dan swap valas; dan (d) memperkuat peran Primary Dealer (PD) untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar. BI juga terus melakukan penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan SBN di pasar sekunder.
  3. Kebijakan makroprudensial longgar ditempuh untuk meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan:
  1. memperkuat strategi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk meningkatkan kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau mulai Januari 2025, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hingga minggu kedua Januari 2025, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp295 triliun, atau meningkat sebesar Rp36 triliun dari Rp259 triliun pada akhir Oktober 2024. Insentif dimaksud telah disalurkan antara lain ke sektor pertanian, perdagangan, manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, konstruksi, real estate, perumahan rakyat, serta UMKM, Ultra Mikro, dan hijau, melalui bank BUMN sebesar Rp129,1 triliun, bank BUSN sebesar Rp130,6 triliun, BPD sebesar Rp29,9 triliun, dan KCBA sebesar Rp5 triliun;
  2. mempertahankan: (i) rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%, (ii) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%, (iii) rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100?n Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah sebesar 0?rlaku efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, (iv) Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5?ngan fleksibilitas repo 5?n Rasio PLM Syariah 3,5?ngan fleksibilitas repo 3,5%, serta (v) rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) sebesar 30?ngan parameter kontrasiklikal 0% atau ±5%;
  3. memperkuat publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM.
  1. Kebijakan Sistem Pembayaran diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, serta memperkuat akseptasi pembayaran digital masyarakat, antara lain melalui perluasan layanan BI-FAST yang mencakup layanan transfer secara kolektif (bulk transfer), pembayaran atas dasar permintaan (request for payment), dan transfer debit secara langsung (direct debit) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam transaksi ekonomi dan keuangan yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal terhitung sejak tanggal 21 Desember 2024. BI juga terus mendorong penguatan implementasi inisiatif elektronifikasi untuk mendukung program-program Pemerintah melalui digitalisasi program kesejahteraan sosial dan elektronifikasi sektor transportasi. Selain itu, BI akan tetap memastikan stabilitas sistem pembayaran terjaga ditopang oleh struktur industri yang sehat dan infrastruktur yang stabil.
  2. Kebijakan pendalaman pasar keuangan terus dilakukan dengan mengintegrasikan pengembangan produk, harga, dan pelaku pasar, serta infrastruktur, termasuk implementasi Central Counterparty (CCP) sebagai infrastruktur pasar keuangan sistemik yang menjalankan fungsi kliring dan novasi guna mengakselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas, meningkatkan efisiensi pasar, serta mendukung transmisi kebijakan moneter sehingga meningkatkan kapasitas pembiayaan.
  3. BI juga memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk melalui konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas, bekerja sama dengan instansi terkait.
  4. BI terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal diperkuat dalam pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI melalui bilateral buyback/debt switching. Kedua, dukungan memperkuat ketahanan pangan melalui program GNPIP di berbagai daerah dalam TPIP dan TPID. Ketiga, mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM ke sektor-sektor prioritas, termasuk pembiayaan inklusi dan hijau. Keempat, dukungan untuk akselerasi transformasi digital Pemerintah pada program kesejahteraan sosial, elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah dan sektor transportasi antara lain melalui koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
  5. Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga stabil di tengah dinamika perekonomian global, didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang manageable, serta kinerja sektor jasa keuangan yang tumbuh positif.  
  6. Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Pertumbuhan kredit perbankan sepanjang tahun 2024 mencatatkan double digit growth sebesar 10,39% yoy menjadi Rp7.827 triliun, didorong oleh Kredit Investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,62% yoy dan diikuti oleh Kredit Konsumsi 10,61% yoy, sedangkan Kredit Modal Kerja tumbuh 8,35% yoy. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,08?n NPL net sebesar 0,74%. Loan at Risk (LaR) juga menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 9,28%. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tercatat tumbuh sebesar 4,48% yoy menjadi Rp8.837 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 3,34%, 6,78%, dan 3,50% yoy.
  7. Ketahanan perbankan terjaga kuat dengan tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbankan yang berada di level tinggi sebesar 26,68%. Likuiditas perbankan pada Desember 2024 tetap memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 112,87?n 25,59%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50?n 10%.
  8. Di tengah berbagai tantangan ketidakpastian geopolitik global, sepanjang tahun 2024 perkembangan Pasar Modal Indonesia tetap menunjukkan resiliensinya. Meski pasar saham domestik sepanjang tahun 2024 ditutup melemah ke level 7.079,91 atau turun 2,65%, investor nonresiden masih membukukan net buy sebesar Rp16,53 triliun serta nilai kapitalisasi pasar naik menjadi Rp12.336 triliun atau tumbuh sebesar 5,74%. Penghimpunan dana oleh korporasi di pasar modal di 2024 juga dalam tren positif, tercatat nilai penawaran umum mencapai Rp259,24 triliun dengan 43 emiten baru. Memasuki Januari 2025, pasar keuangan domestik masih bergerak fluktuatif seiring ekspektasi melambatnya laju pemangkasan Fed Funds Rate (FFR) dan potensi kebijakan pemerintahan AS. IHSG ditutup pada posisi 7.232,64 per 23 Januari 2025 menguat 2,16% dibandingkan penutupan IHSG akhir 2024 (7.079,91). Nonresiden di pasar saham domestik per 23 Januari 2025 mencatatkan net sell sebesar Rp3,04 triliun ytd.
  9. Di Sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP), aset industri asuransi per Desember 2024 mencapai Rp1.133,87 triliun atau tumbuh 2,03% yoy.  

    Teks/foto : Siaran Pers Kementerian Keuangan / @kemenkeuri

Foto Terkait Berita

Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga Di Tengah Divergensi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Dan Ketidakpastian Pasar Keuangan Global
Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga Di Tengah Divergensi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Dan Ketidakpastian Pasar Keuangan Global
Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga Di Tengah Divergensi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Dan Ketidakpastian Pasar Keuangan Global
Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga Di Tengah Divergensi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Dan Ketidakpastian Pasar Keuangan Global
Floating Icon