Mataram (14/10) - Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata menyempatkan  untuk bertandang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram dalam rangka Kunjungan Kerja dan Monitoring revaluasi BMN Tahun 2017. Dalam kunjungan kerjanya Isa  memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai KPKNL Mataram. Sebelum memberikan pengarahan, Ia yang didampingi oleh Sekretaris DJKN Dodi Iskandar , Kakanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Ngakan Putu Tagel, Kepala KPKNL Mataram Hendra Zulkarnain dan Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Balinusra Risang Hanung Hascarya, mengelilingi seluruh ruangan dan menyapa hangat seluruh pegawai. Pria kelahiran Jombang  ini tampak antusias bertemu dan berkenalan dengan seluruh staf yang menjadi ujung tombak dari direktorat yang ia pimpin sejak Juli 2017. Hal ini terlihat dari senyum yang tak pernah lepas serta candaan yang sesekali dilempar Isa untuk mengakrabkan diri dengan para pegawai. Setelah puas mengelilingi seluruh seksi dan berkenalan, Isa pun memberikan pengarahan  di Aula serbaguna tepat pukul 09.45 WITA.

Pengarahan yang dimulai dengan menyanyikan Mars DJKN ini dilanjutkan dengan sambutan singkat Kakanwil Balinusra. Tagel menyampaikan progress dari capaian revaluasi aset yang sudah berjalan dan meminta kepada KPKNL Mataram untuk berpartisipasi membantu KPKNL Denpasar, hal ini  dikarenakan aset yang ada pada KPKNL Denpasar tersebar di wilayah Bali, NTB dan NTT. Dilanjutkan dengan Laporan Kepala KPKNL Mataram. Hendra memaparkan capaian revaluasi aset dan capaian kinerja KPKNL Mataram pada Triwulan III Tahun 2017 beserta permasalahan yang dihadapi. Dalam paparannya Hendra mengatakan bahwa ada 3 IKU yang masih merah ada di seksi Pelayanan Lelang, seksi Piutang Negara dan Subbagian Umum. “Dari segi frekuensi sebenarnya lelang disini cukup potensial, namun masalahnya ada pada laku atau tidak. Karena disini sering adanya gugatan, bahkan lelangnya tidak laku atau belum dilaksanakan pun gugatannya sudah ada. Selain itu obyek lelangnya pun banyak berupa tanah sawah ataupun tanah perkebunan bukan bangunan rumah. Namun akan terus kami upayakan untuk penggalian potensi. IKU seksi Piutang Negara yang masih merah tekait dengan banyaknya berkas namun nilainya kecil sehingga potensi untuk PNDS dan BIAD pun sedikit. Sedangkan subbagian umum terkait penyerapan anggaran dan sudah kami upayakan untuk pemeliharaan gedung yang memang masih belum dilakukan pada bulan Agustus lalu, namun sekarang Alhamdulillah sudah kami lakukan dan insyaALLAh untuk triwulan berikutnya sudah hijau” tutur Hendra. Terkait revaluasi aset yang sedang berjalan Hendra menyampaikan bahwa masih terkendala pada inventarisasi satker Balai Wilayah Sungai yang masih belum baik. Sehingga revaluasi BMN sebagai momentum perbaikan penatausahaan BMN di lingkungan BWS secara komprehensif. Terlepas dari itu, KPKNL Mataram akan terus mencoba berkoordinasi agar revaluasi aset pada BWS berjalan dengan baik, mengingat NUP yang pada lingkungan BWS pada revaluasi Aset Tahun 2017-2018 ini mencapai 77,9%. Selain itu kendala yang lain adalah seluruh NUP yang ada pada lingkungan BWS adalah bangunan dan satker tidak memiliki SDM dan dana yang terbatas.

Mengawali pengarahannya Isa mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di KPKNL Mataram. “Kita bekerja untuk Indonesia jadi kita perlu kenal Indonesia dan kita mestinya punya semangat baru setiap datang ke tempat baru, membawa cara-cara baru. Karena itu termasuk hal penting untuk  membuat DJKN ini selalu segar, selalu ada semangat baru baik untuk organisasinya maupun untuk orang-orangnya” ucap Isa. Isa menilai permasalahan di bidang lelang dan piutang negara sudah menjadi masalah DJKN secara keseluruhan. Padahal tadinya dua bidang ini merupakan core business DJKN, tapi sudah kehilangan perhatian insan DJKN jika dibandingkan dengan pengelolaan Barang Milik Negara. Sehingga menurut beliau hal ini harus dibicarakan secara serius sebelum tahun 2018 mendatang.  Selama ini yang menjadi fokus kita dalam pengurusan piutang Negara hanya pada pengukuran kinerja yakni masih terbatas pada upaya penagihan dan berapa jumlah biaya administrasi (biad) yang diperoleh. “Kita tidak pernah berpikir  untuk ikut berkontribusi bagaimana sebenarnya pengurusan piutang itu dilakukan oleh negara. Jika kita berpikir secara holistik, kita seharusnya tidak berharap piutang itu sampai ke DJKN, karena seharusnya piutang Negara tersebut bisa diselesaikan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dengan tepat dengan akurat” lanjut Isa. Isa mengatakan bahwa seharusnya DJKN melakukan sesuatu yang lebih progresif dengan mulai melakukan pengelolaan piutang negara bukan lagi pengurusan piutang Negara. Dan hal ini akan diusahakan sesegera mungkin dimulai agar kedepannya piutang Negara kembali lagi menjadi core bisnis DJKN sebagaimana mestinya.  Lebih lanjut Isa menyampaikan bahwa saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah membuat catatan pada laporannya meminta DJKN untuk mengkoordinir K/L yaitu melakukan upaya pemembinaan kepada K/L untuk mengurusi piutang mereka dengan baik. Dan kita harus merespon dengan konstruktif paradigma ini agar jangan sampai piutang yang ada tidak tercatat sama sekali dan potensi pengembalian hilang ataupun dengan mudah diserahkan ke DJKN  tanpa alas hukum yang benar.

Terkait mengenai lelang, Master of Mathematic Actuarial Science dari University of Waterloo Kanada ini tidak ingin lelang berubah fungsinya menjadi alat penekan bagi pihak Bank untuk menakut-nakuti dan memaksa orang melakukan kewajibannya. Isa juga tidak menginginkan frekuensi lelang dijadikan IKU sehingga banyak lelang yang TAP (Tidak Ada Peminat). Menurutnya jika lelang hanya menjadi alat untuk menakut-nakuti dan banyak yang TAP maka DJKN sebagai pemilik tusi lelang telah gagal mewujudkan lelang sebagai mekanisme transaksi jual beli yang akuntabel, transparan, adil, efisien dan berkekuatan hukum. DJKN saat ini sedang berusaha bekerjasama dengan bank-bank dan Otoritas Jasa Keuangan agar kualitas lelang yang diajukan lebih baik dan nilai limit  yang diberikan adalah nilai yang wajar dan fair sehingga lelang dapat dilakukan dan menghasilkan PNBP yang tinggi untuk Negara.

Mantan Staf Ahli Menteri Keuangan mengatakan apa yang sudah direncanakan sedapat mungkin dilaksanakan dengan baik tanpa mengenyampingkan efisiensi anggaran. Dikarenakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melihat secara keseluruhan efisiensi pada lingkungan Kementerian Keuangan masih belum cukup efisien terutama dalam hal belanja barang. Sehingga pada tahun 2018 perencanaan yang akan dilakukan harus sudah secermat dan sedetil mungkin demi anggaran yang berkualitas. Mengenai revaluasi aset Isa menerangkan bahwa karakter-karakter2 daerah seperti ini harus dikomunikasikan ke kanwil atau ke kantor pusat masalah di BMN ini banyak sekali kasus-kasus yang tidak beres 1 barang NUP nya lebih dari satu

Setelah memberikan arahan Dirjen KN mengunjungi aset eks PT PPA yang merupakan eks kantor Bank Aken di jalan Selaparang – Cakranegara. Isa melihat kondisi terkini dari bangunan tersebut guna merencanakan peruntukannya kedepan apakah memiliki potensi komersial untuk disewakan. Selain aset eks PT PPA, Isa juga berkunjung ke bendungan Pengga Kabupaten Lombok Tengah untuk melihat secara langsung kondisi bendungan serta perawatannya. Bendungan Pengga termasuk bendungan tua yang dibangun pada tahun 1970-an. Disana Isa melihat penataan emplasemen waduk (area penghijauan sekitar genangan) dan meninjau kawasan BMN tanah yang digunakan telah terbebas dari penguasaan masyarakat atau tidak. Selain itu Isa juga memberikan penjelasan kinerja bendungan sehingga meningkatkan rasa kecintaan terhadap aset Negara. Tidak puas mengunjungi dua objek yang menjadi obyek revaluasi aset, Isa pun meninjau kawasan ITDC di pantai Kuta-Lombok Tengah yang mana daerah tersebut merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional. (Text: Siska Jayanti / Photo: Siska Jayanti, Nanik Iswanti).