Kinerja APBN di wilayah NTB terus menunjukkan tren positif dan diakselerasi secara optimal untuk menopang pertumbuhan ekonomi regional secara inklusif serta mendukung berbagai program prioritas nasional.

1. Perekonomian NTB mencatatkan ekspansi ekonomi riil yang signifikan dengan pertumbuhan mencapai 7,41% pada Triwulan III 2026. Kinerja positif ini didukung oleh penyaluran kredit per September 2026 yang terus tumbuh serta neraca perdagangan September 2026 yang mencatatkan surplus berkat ekspor hasil pengolahan smelter. Di sisi lain, inflasi NTB bulan September 2026 tercatat berada di atas rentang target (2,5 ± 1%) yang dipicu oleh kelompok makanan, minuman, tembakau, serta kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga.

2. Perkembangan ekonomi ini sejalan dengan membaiknya indikator kesejahteraan masyarakat, di mana tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan rasio Gini (0,368) konsisten menunjukkan tren penurunan. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada bulan September 2026 tetap terjaga di atas angka 100, mengindikasikan kemampuan daya beli masyarakat di sektor pertanian dan perikanan berada dalam kondisi yang baik.

3.  Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah mencapai Rp4.469,70 miliar atau 86,73 persen dari target APBN sebesar Rp5.153,55 miliar. Capaian ini disokong oleh:

•   Penerimaan Perpajakan sebesar Rp3.707,95 miliar (83,63 persen dari target) yang terdiri atas Pajak Dalam Negeri sebesar Rp2.199,56 miliar dan Pajak Perdagangan Internasional yang tumbuh melampaui target hingga Rp1.508,39 miliar (159,57 persen dari target).

•   Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan pertumbuhan sangat kuat hingga melampaui target tahunan sebesar 105,79 persen dengan nilai realisasi Rp761,75 miliar, yang utamanya didorong oleh pendapatan layanan pendidikan dan kesehatan dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp407,49 miliar serta PNBP Kementerian/Lembaga sebesar Rp354,26 miliar seperti pelayanan paspor, BPKB/STNK, dan kepariwisataan.

4. Dari sisi Belanja Negara, realisasi anggaran di Provinsi NTB telah tersalurkan sebesar Rp19.161,78 miliar atau 75,90 persen dari total pagu Rp25.278,94 miliar. Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp6.696,23 miliar (65,55%), yang dimanfaatkan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp3.652,92 miliar, serta Belanja Barang sebesar Rp2.045,66 miliar untuk program stabilisasi pangan, penguatan kualitas perguruan tinggi, kualitas fasilitas kesehatan, sarana perumahan, dan penanggulangan bencana. Pembangunan infrastruktur daerah juga terus dipacu melalui Belanja Modal yang tersalurkan Rp991,08 miliar untuk jaringan irigasi, jalan, jembatan, dan gedung bangunan dengan porsi terbesar dialokasikan melalui Kementerian PU. Selain itu, Belanja Bantuan Sosial berupa ATENSI Rehabilitasi Sosial bagi anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan telah tersalurkan sebesar Rp6,54 miliar.

5. Untuk memperkuat kemampuan fiskal dan pemerataan pembangunan daerah, Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp12.465,55 miliar atau 82,75 persen dari pagu. Penyaluran TKD ini meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp8.158,41 miliar untuk pelayanan publik dan penggajian ASN daerah, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebesar Rp2.892,41 miliar yang difokuskan pada Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bagi 10.881 sekolah sebesar dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi 43 ribu guru ASN daerah. Dukungan bagi daerah juga dialokasikan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1.029,72 yang didominasi bidang Minerba dan Cukai Hasil Tembakau, Dana Desa sebesar Rp348,8 miliar (98,94%) yang dimanfaatkan antara lain untuk BLT Desa dan pembangunan fasilitas umum desa, serta DAK Fisik sebesar Rp36,21 miliar untuk pembangunan di bidang kesehatan, penurunan stunting melalui air minum dan sanitasi, pangan pertanian, dan infrastruktur konektivitas.

6.  Sebagai bentuk komitmen mengawal program strategis nasional di NTB, APBN hadir nyata menyokong berbagai program prioritas. Hal ini terwujud dalam realisasi Makan Bergizi Gratis sebesar Rp4,60 triliun bagi 1,86 juta penerima, penyaluran FLPP Rp299,6 miliar untuk 2.241 unit rumah, pendirian 1.172 unit Koperasi Desa Merah Putih berbadan hukum, serta pembangunan Sekolah Rakyat senilai Rp252,15 miliar. Selain itu, APBN juga menyalurkan Rp795,07 miliar untuk ketahanan pangan dan Rp1.205,04 miliar untuk subsidi listrik guna menjaga keterjangkauan energi masyarakat. Kemenkeu Satu NTB berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mempercepat penyerapan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.

      Sumber Data: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Perwakilan Kemenkeu Satu NTB