Lelang merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan aset negara. Selain sebagai sarana penjualan, lelang juga memiliki peran strategis dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Salah satu aspek yang tidak kalah penting adalah pengumuman lelang. Pengumuman ini bukan hanya formalitas administratif, melainkan dapat berfungsi sebagai shock therapy atau terapi kejut bagi pihak-pihak terkait, terutama debitur atau pemilik aset yang menunggak kewajiban. Melalui pengumuman lelang, publikasi informasi kepada masyarakat luas memberikan tekanan psikologis kepada pemilik aset agar segera menyelesaikan kewajibannya. Pengumuman ini juga menjadi sarana edukasi sosial bagi masyarakat tentang konsekuensi dari kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum dan finansial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 disebutkan bahwa setiap lelang yang akan dilaksanakan, wajib didahului dengan pengumuman lelang, pengumuman lelang dimaksud dilakukan oleh penjual, pengumuman lelang diterbitkan pada hari kerja KPKNL. Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud minimal memuat informasi:

a.    Identitas penjual;

b.    Hari, tanggal, waktu dan tempat lelang dilaksanakan;

c.     Jenis dan jumlah objek lelang;

d.    Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada atau tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;

e.    Spesifikasi objek lelang, khusus untuk barang bergerak;

f.      Waktu dan tempat penjelasan lelang, dalam hal penjual melakukan penjelasan lelang;

g.    Jaminan penawaran lelang yang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran;

h.    Nilai limit, kecuali lelang sukarela untuk barang bergerak;

i.      Cara penawaran lelang;

j.      Cara penetapan pembeli secara bergulir dalam pelaksanaan lelang yang menggunakan system penetapan pembeli secara bergulir;

k.     Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli;

l.      Alamat domain KPKNL atau Balai Lelang yang melaksanakan lelang melalui aplikasi lelang, atau Alamat surat elektronik KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II atau Balai Lelang yang melaksanakan lelang dengan penawaran lelang melalui surat elektronik; dan

m.   Syarat lelang yang diajukan oleh penjual.

Pengumuman lelang memiliki fungsi utama, yakni:

1.    Menyebarluaskan informasi agar proses lelang transparan dan sekaligus pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya lelang.

2.    Menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan

3.    Menjadi sarana edukasi hukum bahwa setiap kewajiban finansial memiliki konsekuensi.

Namun di sisi lain, pengumuman lelang sering kali digunakan oleh penjual atau dalam hal ini kreditur, sebagai shock therapy bagi debitur yang wanprestasi, dengan harapan debitur dapat segera melunasi utangnya sebelum barang atau aset yang menjadi jaminan benar-benar terjual ke masyarakat melalui pelelangan. Pengumuman lelang memunculkan tekanan psikologis pada debitur atau pemilik aset. Nama baik, reputasi, dan aset yang diumumkan secara terbuka di media cetak maupun elektronik dapat mendorong mereka segera melunasi kewajiban sebelum pelaksanaan. Secara sosiologis, pengumuman ini juga berfungsi sebagai pembelajaran kolektif bagi masyarakat. Melihat adanya lelang akibat kelalaian kewajiban dapat meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya disiplin hukum dan keuangan.

Di KPKNL, tidak jarang terjadi kasus di mana debitur melunasi utang atau melakukan restrukturisasi setelah asetnya diumumkan akan dilelang. Data KPKNL Mataram periode Tahun 2024 sebanyak 35 (tiga puluh lima) permohonan lelang yang dibatalkan karena debitur melunasi kewajiban hutang, kemudian untuk periode Januari 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025 terdapat 22 (dua puluh dua) permohonan lelang yang dibatalkan karena pelunasan, data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pelunasan meningkat signifikan pasca-pengumuman lelang dibanding sebelum diumumkan. Hal ini menegaskan fungsi shock therapy pengumuman lelang.

Adapun dampak sosial dan psikologis pengumuman lelang, antara lain:

1.    Bagi debitur: timbul rasa malu, tekanan sosial, hingga dorongan untuk segera menyelesaikan kewajiban.

2.    Bagi masyarakat umum: menumbuhkan kesadaran bahwa pengabaian kewajiban hukum dapat berujung pada hilangnya aset.

3.    Bagi pemerintah: memperkuat citra sebagai institusi yang tegas, transparan, dan akuntabel.

Saran dari penulis:

1.    KPKNL perlu mengoptimalkan penggunaan media digital untuk memperluas jangkauan pengumuman lelang.

2.    Pengumuman lelang harus disertai sosialisasi agar masyarakat memahami esensinya, bukan hanya melihatnya sebagai proses administratif.

3.    Pemerintah perlu mengintegrasikan data pengumuman lelang agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan tata kelola aset negara.

Ditulis oleh:

Putu Lara Friska Novitasari