Manado, 24 Juni 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) bersama empat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di wilayahnya, yaitu KPKNL Manado, KPKNL Gorontalo, KPKNL Palu, dan KPKNL Ternate, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 secara hybrid. Kegiatan ini mengundang pengguna layanan di Sulawesi Utara secara luring, sementara pengguna layanan di luar wilayah tersebut mengikuti kegiatan secara daring.

Kegiatan ini mengangkat tema "Mendengar, Berkolaborasi, Mengapresiasi: Peningkatan Kualitas Layanan dengan Melibatkan Partisipasi Publik". FKP merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik demi terwujudnya layanan yang transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan pengguna.

Forum Konsultasi Publik adalah ruang dialog antara penyelenggara layanan dan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan perbaikan secara berkelanjutan. Melalui forum ini, Kanwil DJKN Suluttenggomalut beserta seluruh KPKNL di bawahnya dapat langsung mendengar umpan balik dari pengguna layanan.

Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut, Sumarsono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa FKP diselenggarakan rutin setiap tahun sebagai bagian dari komitmen DJKN dalam meningkatkan kualitas pelayanan. "FKP ini kami laksanakan setiap tahun, dan menghasilkan rekomendasi yang akan ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas layanan," ujar Sumarsono.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi. Sesi pemaparan diisi oleh Kepala Bidang Kanwil DJKN Suluttenggomalut dan masing-masing Kepala KPKNL dengan memaparkan standar operasional prosedur (SOP) layanan penilaian Barang Milik Negara (BMN), pengurusan piutang negara, pengelolaan BMN, dan layanan lelang.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Republik Indonesia, Stenly Kalengkian, turut hadir sebagai narasumber dengan penyampaian materi "Layanan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Bebas Administrasi".

Diskusi interaktif yang berlangsung setelah pemaparan materi menjadi momentum bagi para peserta untuk menyampaikan aspirasi dan pengalaman atas pelayanan yang didapat.

Forum ini menjadi salah satu cara KPKNL Manado bersama Kanwil DJKN Suluttenggomalut dan KPKNL lainnya untuk mendapatkan masukan nyata dari pengguna layanan, sekaligus memperkuat komunikasi antara penyelenggara dan pemangku kepentingan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan FKP Tahun 2026 ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik sebagai bentuk komitmen bersama dalam menindaklanjuti hasil diskusi demi meningkatkan kualitas layanan pada masa yang akan datang.