Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
   134      Login Pegawai
Berita KPKNL Manado
Sinergi Pengelolaan BPHTB, KPKNL Manado Turut Dorong Peningkatan PAD Kota Bitung

Sinergi Pengelolaan BPHTB, KPKNL Manado Turut Dorong Peningkatan PAD Kota Bitung

Bhrama Ullul Azmi
Kamis, 16 April 2026 |   21 kali

Bitung (15/04), Hisar Manurung selaku Pelelang Muda dan Piter selaku Pelelang Pertama dari KPKNL Manado menghadiri kegiatan Rapat Kerja Bersama Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Bitung. Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung dan dilaksanakan di Ruang Rapat Bapenda Kota Bitung. Rapat tersebut turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), perwakilan Real Estat Indonesia, serta perwakilan dari sektor perbankan.

Kegiatan rapat dibuka oleh Kepala Bapenda Kota Bitung, Theo Rorong. Dalam sambutan pembukanya, Theo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung, khususnya dari sektor BPHTB. Ia mengungkapkan bahwa realisasi Pajak Daerah Kota Bitung pada tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan, yakni hampir mencapai 150 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil dari sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, Theo juga memaparkan salah satu program unggulan yang tengah dijalankan oleh Bapenda Kota Bitung, yaitu program pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah dalam mendorong kepemilikan hunian yang layak bagi masyarakat. Hingga periode Triwulan I tahun 2026, tercatat sebanyak 37 permohonan telah disetujui dengan total nilai BPHTB yang dibebaskan mencapai Rp172.050.000. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung, Steven O.K. Wowor. Dalam penyampaiannya, Steven memberikan apresiasi terhadap implementasi program pembebasan BPHTB bagi MBR yang dinilai telah berjalan dengan baik. Ia juga mengusulkan agar kebijakan tersebut dapat diperluas cakupannya, termasuk bagi masyarakat yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program PTSL sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat dalam rangka percepatan reforma agraria dan legalisasi aset, yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta mengurangi potensi sengketa pertanahan.

Lebih lanjut, Steven juga memberikan masukan terkait dasar pengenaan BPHTB. Ia menyarankan agar pemerintah daerah tidak hanya mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tetapi juga mulai memanfaatkan Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai acuan. Hal ini dikarenakan data ZNT diperbarui secara berkala setiap tahun, sehingga dinilai lebih mencerminkan kondisi nilai pasar yang aktual.

Dalam rapat kerja bersama tersebut, data Bapenda Kota Bitung juga menunjukkan bahwa KPKNL Manado turut memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bitung sebesar Rp176.507.750 pada periode Triwulan I tahun 2026. Kontribusi tersebut berasal dari pelaksanaan lelang, khususnya lelang eksekusi perbankan. Hal ini mencerminkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah tidak hanya berdampak pada pemulihan aset oleh kreditur, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Kontribusi KPKNL terhadap PAD yang bersumber dari lelang eksekusi perbankan mencerminkan adanya multiplier effect, yakni pemulihan aset oleh kreditur sekaligus peningkatan penerimaan daerah. Melalui mekanisme lelang yang terbuka, transparan, dan berorientasi pada harga pasar, aset yang sebelumnya tidak produktif dapat dialihkan kepada pihak yang lebih optimal dalam pemanfaatannya. Dengan demikian, pelaksanaan lelang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hak kreditur, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mendorong aktivitas ekonomi serta memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Melalui rapat kerja ini, diharapkan sinergi antarinstansi dan para pemangku kepentingan dapat terus ditingkatkan guna mengoptimalkan potensi penerimaan daerah, khususnya dari sektor BPHTB, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kota Bitung.

Foto Terkait Berita

Floating Icon