Koordinasi Percepatan Sertipikasi Barang Milik Negara di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara
Bhrama Ullul Azmi
Senin, 19 Mei 2025 |
160 kali
Bitung dan Minahasa Utara (15/05) – Dalam rangka percepatan
penyelesaian program Sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah, Tim
Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) KPKNL Manado yang diketuai oleh Akhmad
Mabarun selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara ditemani oleh Jeaniva Thirza,
Harmoko Hamzah, dan Alfrits Frangkly Manein melakukan kunjungan ke sejumlah
satuan kerja (satker) yang mempunyai target di wilayah Kota Bitung dan
Kabupaten Minahasa Utara. Satker yang dikunjungi oleh tim PKN KPKNL Manado
antara lain Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung, Kantor Pertanahan Kabupaten
Minahasa Utara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, dan Satker
Pelaksanaan Jalan Nasional I Sulawesi Utara.
Kegiatan diawali dengan kunjungan ke satker Distrik Navigasi
Tipe A Kelas I Bitung yang terletak di Kota Bitung. Tim PKN disambut langsung oleh
Kepala Disnav, Victor Vikki Subroto, MM, M.Mar.E, dan langsung membahas langkah-langkah
percepatan sertipikasi BMN di Disnav Tipe A Kelas I Bitung. Terdapat total 15
bidang tanah target sertipikasi BMN pada tahun 2025 pada satker ini yang tersebar
di provinsi Sulawesi Utara. Victor mendukung penuh percepatan sertipikasi BMN ini
dan meyakinkan bahwa pihaknya akan segera melengkapi dokumen persyaratan
pengajuan sertipikasi tersebut.
Kunjungan dilanjutkan menuju Kantor Pertanahan Kabupaten
Minahasa Utara. Dalam kunjungan ini Tim PKN disambut oleh Kepala Seksi
Penetapan Hak dan Pendaftaran, Syuhada dan Midcy V.S. Lengkong selaku
perwakilan dari Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II, membahas kendala
yang dihadapi dalam proses sertipikasi. Di wilayah ini terdapat total 158
bidang tanah yang menjadi target program sertipikasi BMN berupa tanah dengan
porsi target terbesar pada Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II. Midcy menyatakan
sudah terdapat 47 bidang tanah yg clean and clear yang akan segera
dilakukan pengukuran dan terdapat tambahan 12 bidang tanah yang dokumennya akan
segera diserahkan kepada Kantah Kabupaten Minahasa Utara.
Selanjutnya, Tim PKN melanjutkan kegiatan koordinasi menuju
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara dan Satker Pelaksanaan Jalan
Nasional I Sulawesi Utara yang berada pada satu kompleks perkantoran yang sama.
Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Tim PKN disambut langsung
oleh Kepala Balai, Handiyana, ST, MT, M.Sc, di ruangan ditemani oleh Jenry
Wongkar, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Umum Dan Tata Usaha. Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional Sulawesi Utara disini berdiri selaku koordinator wilayah bagi satker
dibawahnya yang memiliki target sertipikasi BMN berupa tanah yaitu Satker
Pelaksanaan Jalan Nasional I Sulawesi Utara dan Satker Pelaksanaan Jalan
Nasional II Sulawesi Utara. Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional I Sulawesi
Utara, terdapat total 52 bidang target dengan rincian 51 bidang masuk pada
kategori K1 dan 1 bidang masuk pada kategori K3. Ringgo Radetyo, ST., M.Eng,
Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional I Sulawesi Utara, mengaku bahwa
program sertipikasi ini bukanlah hal baru baginya. Ia sendiri sudah pernah
menuntaskan bidang tanah dengan jumlah yang jauh lebih banyak pada kantor sebelumnya.
Ringgo berpesan bahwa komunikasi dan koordinasi lanjutan adalah kunci agar
target sertipikasi BMN berupa tanah ini dapat segera tercapai.
Kegiatan koordinasi ini juga menjadi wadah konsultasi yang
diselenggarakan untuk memberikan dukungan dan informasi kepada
Kementerian/Lembaga (K/L) terkait pelaksanaan program sertifikasi BMN berupa
tanah. Melalui program Sertipikasi BMN ini diharapkan kepastian hukum, keamanan
aset, dan efisiensi pengelolaan menjadi semakin optimal. Beberapa poin
penting seperti penyelesaian sengketa, sinergi antar lembaga, dan pemetaan aset
yang tepat menjadi kunci keberhasilan program sertipikasi sehingga tidak ada
lagi tanah milik satker yang dikuasai oleh pihak lain dan Pengguna Barang dapat
mengoptimalkan kembali aset berupa tanah tersebut melalui berbagai skema pemanfaatan
BMN untuk pencapaian PNBP yang optimal.
Foto Terkait Berita