Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
   134      Login Pegawai
Berita KPKNL Manado
Koordinasi Percepatan Sertipikasi Barang Milik Negara di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara

Koordinasi Percepatan Sertipikasi Barang Milik Negara di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara

Bhrama Ullul Azmi
Senin, 19 Mei 2025 |   160 kali

Bitung dan Minahasa Utara (15/05) – Dalam rangka percepatan penyelesaian program Sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah, Tim Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) KPKNL Manado yang diketuai oleh Akhmad Mabarun selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara ditemani oleh Jeaniva Thirza, Harmoko Hamzah, dan Alfrits Frangkly Manein melakukan kunjungan ke sejumlah satuan kerja (satker) yang mempunyai target di wilayah Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara. Satker yang dikunjungi oleh tim PKN KPKNL Manado antara lain Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung, Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional I Sulawesi Utara.

Kegiatan diawali dengan kunjungan ke satker Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung yang terletak di Kota Bitung. Tim PKN disambut langsung oleh Kepala Disnav, Victor Vikki Subroto, MM, M.Mar.E, dan langsung membahas langkah-langkah percepatan sertipikasi BMN di Disnav Tipe A Kelas I Bitung. Terdapat total 15 bidang tanah target sertipikasi BMN pada tahun 2025 pada satker ini yang tersebar di provinsi Sulawesi Utara. Victor mendukung penuh percepatan sertipikasi BMN ini dan meyakinkan bahwa pihaknya akan segera melengkapi dokumen persyaratan pengajuan sertipikasi tersebut.

Kunjungan dilanjutkan menuju Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara. Dalam kunjungan ini Tim PKN disambut oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Syuhada dan Midcy V.S. Lengkong selaku perwakilan dari Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II, membahas kendala yang dihadapi dalam proses sertipikasi. Di wilayah ini terdapat total 158 bidang tanah yang menjadi target program sertipikasi BMN berupa tanah dengan porsi target terbesar pada Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II. Midcy menyatakan sudah terdapat 47 bidang tanah yg clean and clear yang akan segera dilakukan pengukuran dan terdapat tambahan 12 bidang tanah yang dokumennya akan segera diserahkan kepada Kantah Kabupaten Minahasa Utara.

Selanjutnya, Tim PKN melanjutkan kegiatan koordinasi menuju Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional I Sulawesi Utara yang berada pada satu kompleks perkantoran yang sama. Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Tim PKN disambut langsung oleh Kepala Balai, Handiyana, ST, MT, M.Sc, di ruangan ditemani oleh Jenry Wongkar, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Umum Dan Tata Usaha. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara disini berdiri selaku koordinator wilayah bagi satker dibawahnya yang memiliki target sertipikasi BMN berupa tanah yaitu Satker Pelaksanaan Jalan Nasional I Sulawesi Utara dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional II Sulawesi Utara. Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional I Sulawesi Utara, terdapat total 52 bidang target dengan rincian 51 bidang masuk pada kategori K1 dan 1 bidang masuk pada kategori K3. Ringgo Radetyo, ST., M.Eng, Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional I Sulawesi Utara, mengaku bahwa program sertipikasi ini bukanlah hal baru baginya. Ia sendiri sudah pernah menuntaskan bidang tanah dengan jumlah yang jauh lebih banyak pada kantor sebelumnya. Ringgo berpesan bahwa komunikasi dan koordinasi lanjutan adalah kunci agar target sertipikasi BMN berupa tanah ini dapat segera tercapai.

Kegiatan koordinasi ini juga menjadi wadah konsultasi yang diselenggarakan untuk memberikan dukungan dan informasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait pelaksanaan program sertifikasi BMN berupa tanah. Melalui program Sertipikasi BMN ini diharapkan kepastian hukum, keamanan aset, dan efisiensi pengelolaan menjadi semakin optimal. Beberapa poin penting seperti penyelesaian sengketa, sinergi antar lembaga, dan pemetaan aset yang tepat menjadi kunci keberhasilan program sertipikasi sehingga tidak ada lagi tanah milik satker yang dikuasai oleh pihak lain dan Pengguna Barang dapat mengoptimalkan kembali aset berupa tanah tersebut melalui berbagai skema pemanfaatan BMN untuk pencapaian PNBP yang optimal.

Foto Terkait Berita

Floating Icon