Manado (09/05)— Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado telah menugaskan Tim Penilai untuk melaksanakan kegiatan survei lapangan dalam rangka penilaian di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Tim tersebut terdiri dari tiga pejabat fungsional penilai pemerintah (PFPP), yaitu Reydo Kuswurniawan selaku Ketua Tim (PFPP Ahli Muda), serta Arifin dan Mohamad Fikri Yulianto Biki yang masing-masing merupakan PFPP Ahli Pertama dan bertindak sebagai anggota tim. Tim Penilai disambut langsung oleh Makkasau, A.Pi., M.Si selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung sekaligus mengantarkan Tim menuju ke lokasi objek penilaian.

 Penilaian dilakukan terhadap 31 objek BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada di dalam komplek Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menentukan Nilai Wajar atas Sewa sebagai dasar dalam proses pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa. Beragam objek yang dinilai tersebut diperuntukkan bagi berbagai kegiatan usaha dan layanan, seperti tempat penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), koperasi pegawai, kantor asosiasi nelayan, kios, warung makan, toko alat perlengkapan kapal, tempat penampungan dan pengolahan ikan, hingga pabrik es.

 Opini Nilai Wajar atas Sewa yang nantinya diterbitkan oleh Tim Penilai akan menjadi dasar pertimbangan bagi Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dalam menetapkan surat persetujuan sewa atas BMN dimaksud. Kegiatan ini merupakan bagian dari standar pelayanan terintegrasi yang dilaksanakan oleh KPKNL Manado, khususnya dalam mendukung pelayanan persetujuan pemanfaatan BMN secara profesional dan akuntabel.

 Dengan dilaksanakannya kegiatan penilaian ini, diharapkan pengelolaan aset negara di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pemanfaatan aset negara, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap keuangan negara dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.